Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Journal of Industrial Relations Studies
Vina Mardhotillah
Universitas Pelita Bangsa
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Konstruksi melalui Pemenuhan Jaminan Sosial Septian Juliansyah; Vina Mardhotillah; Silfanny Alvionita; Delis Apriyani
Journal of Industrial Relations Studies Vol. 2 No. 1 (2026): Journal of Industrial Relations Studies Januari 2026
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jirs.v2i1.6438

Abstract

Indonesian workers currently really need social security for their work safety. With social security, it will have a good impact on the survival of their families in the future. If one day a work accident occurs to the worker while they are carrying out their duties, family members can enjoy financial assistance from the government through the BPJS Ketenagakerjaan guarantee program. Basically, this social security will also benefit construction companies in improving the welfare of their employees. The research uses a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach, secondary data is obtained through literature studies in the form of laws, legal journals, and court decisions related to social protection for construction workers. BPJS Ketenagakerjaan has the task and function to organize Employment Social Security through 5 Programs, namely Work Accident Insurance (JKK), Job Loss Insurance (JKP), Old Age Security (JHT), Pension Insurance (JP), and Death Insurance (JKM)
Peran Serikat Pekerja dalam mendukung Produktivitas Perusahaan Melalui Hubungan Industrial yang Harmonis Septian Juliansyah; Silfanny Alvionita; Vina Mardhotillah; Delis Apriyani; Julius Caesar Transon Simorangkir
Journal of Industrial Relations Studies Vol. 2 No. 2 (2026): Journal of Industrial Relations Studies April 2026
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jirs.v2i2.6439

Abstract

This study aims to analyze the influence of labor unions’ roles on company productivity within the context of Industrial Relations Court (PHI) decisions. Labor unions hold a strategic position as representatives of workers’ interests in advocating for their rights and welfare through mechanisms regulated under Law Number 21 of 2000 concerning Labor Unions. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, utilizing literature studies, statutory analysis, and examination of relevant PHI decisions. The findings indicate that the active and constructive role of labor unions can positively influence productivity through effective communication, collective bargaining, and participation in tripartite institutions. However, when unions misuse their functions or when industrial relations become disharmonious, negative impacts such as decreased efficiency, conflict, and strikes may occur
REKONSTRUKSI PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU DARI KUHP BARU UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 Vina Mardhotillah; Sarman
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3002

Abstract

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kelompok yang memerlukan perlindungan khusus karena kondisi psikologis, emosional, dan sosialnya masih berada dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, sistem pemidanaan terhadap anak tidak dapat disamakan dengan pelaku tindak pidana dewasa, melainkan harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, serta rehabilitasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa pembaharuan dalam sistem pemidanaan nasional, termasuk pengaturan mengenai pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) masih mengenal pelayanan masyarakat sebagai bagian dari pidana dengan syarat. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan potensi disharmonisasi norma yang berpengaruh terhadap kepastian hukum dalam penerapan pemidanaan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia serta mengkaji bentuk pemidanaan yang mampu memberikan efek jera tanpa mengabaikan perlindungan hak dan masa depan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik UU SPPA maupun KUHP Baru sama-sama mengarah pada paradigma pemidanaan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan restoratif. Namun, masih terdapat ketidaksinkronan pengaturan mengenai pidana kerja sosial yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana kerja sosial merupakan bentuk pemidanaan yang lebih efektif dibandingkan pidana penjara karena mampu menumbuhkan tanggung jawab sosial, memberikan efek jera yang bersifat edukatif, serta mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara UU SPPA dan KUHP Baru agar tercipta kepastian hukum serta sistem pemidanaan anak yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak anak.
Co-Authors Delis Apriyani Julius Caesar Transon Simorangkir Sarman Septian Juliansyah Silfanny Alvionita