Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Hukum Kepatuhan Industri Manufaktur terhadap Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 : Tantangan Pengawasan dan Efektivitas Sanksi K3L Yuliana Yuliana; Adella Dwi Agustina; Cindy Gracella Hutabarat; Muhamad Seip
Journal of Industrial Relations Studies Vol. 2 No. 2 (2026): Journal of Industrial Relations Studies April 2026
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jirs.v2i2.6986

Abstract

This research analyzes the compliance of the manufacturing industry with Ministry of Manpower Regulation No. 5 of 2018 concerning Occupational Safety and Health in the Working Environment (K3L). Using a normative legal method, it was found that industrial compliance is often merely administrative and fails to penetrate the operational level. The main challenges lie in the low ratio of labor inspectors, the lack of technical specialization of supervisors, and legal sanctions that provide no deterrent effect for large corporations. The results conclude that the effectiveness of this regulation requires progressive fine reforms and the strengthening of supervisory functions through digitalization. Transforming the safety culture is crucial to bridging the gap between legal norms and field practicesnt
PENGATURAN HUKUM KLAUSULA BAKU DAN UPAYA HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Adella Dwi Agustina; Husein Manalu
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3079

Abstract

Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada umumnya menggunakan klausula baku yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam praktiknya, penggunaan klausula baku sering menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen sehingga berpotensi merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai klausula baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila dirugikan akibat pencantuman klausula baku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 turut memperkuat perlindungan hukum konsumen terhadap tindakan penarikan kendaraan secara sepihak oleh pelaku usaha.