Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Pelita Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Research Student JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Joong-Ki Jurnal Cendekia Ilmiah
Husein Manalu
Universitas Pelita Bangsa
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Penyalahgunaan Kondisi Rentan Seseorang Dalam Praktik Perdagangan Orang (Human Trafficking) Trias Saputra; Husein Manalu; Akbar Sayudi
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Pelita Mei 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.356 KB) | DOI: 10.37366/jh.v3i1.1052

Abstract

AbstraksiTindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan terorganisir yang sering kali dilakukan oleh organisasi lintas batas negara. Perdagangan manusia juga sering disebut tindak kejahtan yang melanggar hak asasi manusia. Kejahatan tersebut bersifat laten dan kerap kali dikelilingi ketidakpahaman tentang aspek-aspek yang terkait dan bagaimana membedakannya dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Salah satu bentuk perdagangan orang menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ialah memanfaatkan korbannya dalam kondisi rentan, dimana korban tidak dalam kondisi tidak berdaya yang tidak dapat berbuat banyak, bahkan cenderung untuk diam dan tidak melakukan upaya pelaporan atas eksploitasi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut masih kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Meskipun kondisi rentan merupakan bentuk dari perdagangan orang, namun dalam praktik hukumnya masih terdapat perbedaan persepsi atas rumusan pasal tersebut antar penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa dan hakim didalam pengadilan. Oleh karenya, penelitian ini akan fokus mengulas bagaimana pemberlakuan kondisi rentang sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang tersebut.Kata Kunci : Perdagangan Orang, Kondisi Rentan
Sosialisasi Bahaya Bullying di Lingkungan Masyarakat Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Trias Saputra; Rahmiati Rahmiati; Ika Juhriati; Husein Manalu
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 4: Agustus 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i4.4783

Abstract

: Bullying behavior is an issue that is often discussed nowadays. This behavior is often found in environments where it should not be, such as in schools and families. Bullying behavior is an aggressive or rude act that can cause conflict for the perpetrator and the victim. This community service activity is an outreach action that aims to provide education and prevent bullying to Cibatu distrik South Cikarang people, so that they do not carry out bullying in the city. The method used in this activity is providing material in the form of lectures and questions and answers. The results of the socialization activity show that people are very motivated in the activity process and can understand the material and information presented by the presenters. The implication of this activity is that people are aware of the negative impact of bullying behavior and are responsible for preventing this behavior in their daily environment
Program Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Pemahaman Remaja Tentang Perkawinan di Desa Cibatu Sifa Mulya Nurani; Septiayu Restu Wulandari; Husein Manalu
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 4: Agustus 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i4.4967

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada banyak permasalahan yang terjadi setelah perkawinan, entah itu berasal dari kedua belah pihak, pihak keluarga besar, faktor ekonomi, sosial bahkan psikis. Calon pasangan suami istri sudah seharusnya mengetahui perihal perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan, salah satunya dengan adanya bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman remaja yang akan menjadi calon suami dan istri khusus nya di Desa CIbatu. Ini dapat memberikan pemahaman seputar dampak dari perkawinan hingga penyelesaian beberapa problematika perkawinan.
Tinjauan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Fatahillah Al Balad; Husein Manalu
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 4: Juni 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i4.4197

Abstract

This research aims to analyze the procedures and legal protection against the loss of land ownership certificates. This research includes empirical juridical research, the juridical approach in this research means that this research is viewed from the perspective of legal science. Meanwhile, what is meant by an empirical approach is research that aims to gain knowledge about the relationship between law and society and the factors that influence the implementation of law in society. This approach is implemented by conducting direct research from respondents and sources in the field with the aim of collecting objective data, which is referred to as primary data. This research was conducted at the Bekasi Regency Land Office with Mr Yasir who was one of the victims of losing his certificate in the Bekasi Regency area, Cibatu Village, South Cikarang District,
Keadilan Restorative dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 Presfektif Teori Hukum Pembangunan Ickbal Hofifi Bairuroh; Sarman Sarman; Husein Manalu
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i2.6378

Abstract

Restorative Justice in the criminal justice system at the court level after the issuance of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2024 concerning Guidelines for Adjudicating Criminal Cases Based on Restorative Justice. This approach shifts the focus from retribution (retributive justice) to victim loss recovery, offender accountability, and social relationship restoration. This study uses the perspective of the Developmental Law Theory (Teori Hukum Pembangunan) by Mochtar Kusumaatmadja, which views law as a tool of social engineering to achieve national development goals, including legal reform that is aligned with Pancasila values. PERMA No. 1 of 2024 is consistent with the spirit of the Developmental Law Theory because it aims to realize humane, benefit-oriented law enforcement, and prioritizes conflict resolution that accommodates the interests of all parties, in accordance with the values of justice and balance existing in the community. The implementation of this PERMA is a concrete effort to reform Indonesian criminal law to build a justice system that is more responsive to the real needs of the community
IMPLIKASI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA DALAM INDUSTRI HIBURAN DI INDONESIA: ANALISIS UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG -UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Akh Edy Ismanto; Husein Manalu
JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT Vol. 3 No. 2 (2026): September
Publisher : KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jirs.v3i2.12318

Abstract

Artificial Intelligence (AI) has transformed the production, distribution, and monetization of creative works in the digital entertainment industry while raising legal issues concerning the use of copyrighted works as training data, AI-generated content, voice cloning, and the protection of authors' economic rights. This study aims to analyze the implications of AI for authors' economic rights in Indonesia's digital entertainment industry and to evaluate the adequacy of Law Number 28 of 2014 on Copyright and Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as lastly amended by Law Number 1 of 2024. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that both laws do not specifically regulate the use of copyrighted works as training data, the legal status of AI-generated content, AI-based licensing and royalty mechanisms, or voice cloning. These findings reveal a legal gap, highlighting the need for a more adaptive regulatory framework to ensure legal certainty and strengthen the protection of authors' economic rights in the era of the digital entertainment industry.
PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENANGULANGAN BENCANA BANJIR ( Studi Kasus Di Desa Karangligar ) Jajang Jarkasih; Husein Manalu
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3003

Abstract

Bencana banjir merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten Karawang, khususnya di Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat yang menjadi salah satu wilayah rawan banjir. Kondisi geografis serta faktor lingkungan seperti pendangkalan aliran sungai, kurang optimalnya pengelolaan daerah resapan air, dan meningkatnya risiko bencana menyebabkan masyarakat mengalami dampak sosial, ekonomi, serta kerugian materi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Karangligar serta mengetahui peranan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan kasus Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang melalui BPBD telah melaksanakan upaya penanggulangan bencana melalui tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Peran BPBD dilakukan melalui fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam mitigasi, evakuasi, pemberian bantuan, serta pemulihan pascabencana. Namun, implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2019 masih belum berjalan secara optimal karena terdapat hambatan berupa kurang maksimalnya kegiatan mitigasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN BEKASI) Rizki Fahlevi Azhar; Husein Manalu
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3021

Abstract

Meningkatnya penggunaan sepeda listrik di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait penggunaannya di jalan raya. Meskipun sepeda listrik dipandang sebagai moda transportasi yang ramah lingkungan dan ekonomis, pengaturan hukumnya masih belum memberikan kepastian mengenai status maupun mekanisme penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum penggunaan sepeda listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020, sekaligus mengkaji implementasi penegakan hukumnya di Kabupaten Bekasi. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum mengatur secara khusus mengenai sepeda listrik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 hanya mengatur penggunaan sepeda listrik pada jalur dan kawasan tertentu tanpa mengatur sanksi bagi pelanggar. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas penegakan hukum belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang lebih komprehensif disertai peningkatan koordinasi antara pemerintah, kepolisian, dan dinas perhubungan guna mewujudkan kepastian hukum, keselamatan, serta ketertiban berlalu lintas.
Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Septiayu Restu Wulandari; Ickbal Hofifi Bairuroh; Husein Manalu; Ika Dewi Sartika Saimima
Abdi Bhara Vol. 5 No. 1 (2026): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abdibhara.v5i1.5545

Abstract

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tiap warga negara yang melaksanakan perkawinan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun aturan yang ada belum sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat salah satunya di Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukatani menyampaikan bahwa ada lebih dari 100 kepala keluarga yang perkawinan nya tidak tercatat dengan berbagai faktor penyebab salah satunya adalah kurangnya pengetahuan perkawinan pada masyarakat. Penulis melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum perihal pentingnya pencatatan perkawinan dengan tujuan agar masyarakat memahami aturan perkawinan serta hak dan kewajiban setelah perkawinan. Selain itu penyuluhan dan sosialisasi ini juga bertujuan untuk membantu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Sukatani untuk merealisasikan isbat nikah terpadu atas perkawinan yang tidak tercatat serta untuk mewujudkan Fakultas Hukum Berdampak di Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Sebelum melakukan penyuluhan, penulis terlebih dahulu melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan kasus. Setelah dilakukan penyuluhan dan sosialisasi, masyarakat memiliki tingkat pengetahuan perihal hukum perkawinan yang lebih baik sehingga perkawinan yang tidak tercatat dapat dicatatkan melalui metode isbat nikah. Setelah rangkaian penyuluhan dan sosialisasi ini dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor kurangnya pemahaman perihal dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan dampak lebih besar berupa maraknya perkawinan tidak tercatat yang akan berdampak lagi kepada hak perempuan sebagai istri dan anak, sehingga penyuluhan dan sosialisasi ini diharapkan dapat membantu seluruh pihak terkait di Kecamatan Sukatani untuk meminimalisir terjadinya kembali perkawinan tidak tercatat sehingga hak perempuan sebagai istri dan anak dapat dilindungi oleh negara..
Co-Authors Akbar Sayudi Akh Edy Ismanto Fatahillah Al Balad Ickbal Hofifi Bairuroh Ika Dewi Sartika Saimima Ika Juhriati Jajang Jarkasih Rahmiati Rahmiati Rizki Fahlevi Azhar Sarman Sarman Septiayu Restu Wulandari Sifa Mulya Nurani Trias Saputra