Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Borneo Law Review Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo
Nurzamzam, Nurzamzam
Universitas Borneo Tarakan
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIDEPORTASI BERDASARKAN UU KETENAGAKERJAAN Shahnaz, Liza; Nurzamzam, Nurzamzam
Borneo Law Review Journal Volume 1, No 2 Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (671.826 KB) | DOI: 10.35334/bolrev.v1i2.716

Abstract

Konstitusi Indonesia menjamin hak warga negara Indonesia (WNI) untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. WNI juga berhak mencari pekerjaan dimana saja sesuai keinginannya. Hak ini menimbulkan migrasi WNI ke luar negeri, khususnya ke Negara tetangga, Malaysia. Sayangnya, banyak masalah timbul ketika mereka sampai di Malaysia yang kemudian mengakibatkan banyak WNI yang harus dideportasi ke daerah perbatasan Nunukan Kalimantan Utara. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak warga Negara Indonesia yang dideportasi di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Secara spesifik, tujuannya adalah: (1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum warga negara Indonesia yang dideportasi berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah penelitian hukum maka pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (cases approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang masih berlaku khususnya di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang terlibat dengan isu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menginventarisir dan menganalisis instrumen hukum nasional Indonesia mengenai hak-hak warga negara Indonesia, terutama hak-hak warga negara Indonesia yang dideportasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan kelak mampu memberikan masukan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan strategi perlindungan bagi deportan di wilayah perbatasan Indonesia.
ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN GADAI TANAH MENURUT KETENTUAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO.56 Prp TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN Nurzamzam, Nurzamzam
Borneo Law Review Journal Volume 1, No 2 Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (731.234 KB) | DOI: 10.35334/bolrev.v1i2.717

Abstract

Sulitnya Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menjadi salahsatu penyebab gadai lahan pertanian di masyarakat terjadi. Masyarakat menggadaikan tanah yang mereka miliki seperti tanah garapan atau pertanian kepada orang lain dengan pembayaran sejumlah uang sebagai gantinya, ini adalah bentuk suatu kesederhanaan, kepraktisan, ekonomis dan bentuk kekeluargaan tanpa adanya aturan-aturan formal yang mempersulit mereka yang belum mengenal arti akan hukum positif kita. Gadai ini akan terus berlanjut tanpa batas waktu tertentu sampai kemudian pihak penggadai membayar utangnya kepada penerima gadai. Namun disisi lain Pengaturan perihal gadai tanah secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Pertanian, Dalam Pasal 7 dinyatakan ?barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sesudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran. Aturan ini secara umum tidak diketahui oleh masyarakat bahkan pemerintah itu setempat.mereka menganggap bahwa gadai tanah pertanian yang terjadi dimasyarakat benar dan telah menjadi hukum norma kebiasaan dalam masyarakat
PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PENDERITA HIV/AIDS PADA REMAJA KOTA TARAKAN Suriata, Suriata; Nurzamzam, Nurzamzam; Zulfia, Rahmatuz
Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : LPPM UBT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.49 KB) | DOI: 10.35334/jpmb.v1i1.238

Abstract

Abstrak: Pendampingan peningkatan kualitas hidup penderita HIV/AIDS Remaja kota Tarakan bertujuan untuk membantu KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) dalam melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS. Adapun yang menjadi masalah dalam kegiatan pengabdian  ini diantaranya yaitu (1) belum maksimalnya pelayanan kesehatan bagi ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) utamanya dalam penanganansituasi gawat, tenaga kesehatan yang bersikap kurang empati dan sosialisasi tentang penularan HIV/AIDS yang kurang disampaikan secara aktif; (2) Adanya diskriminasi terhadap ODHA yang melanggar hak mereka sebagai warga negara seperti lembaga pendidikan yang menolak calon peserta didik yang terindikasi terkena HIV/AIDS; (3) belum adanya panduan khusus pelaksanaan konseling yang sesuai dengan kode etik, azas dan keterampilan dasar konseling, kurangnya jumlah konselor KPA yang memberikan layanan konseling bagi ODHA. Solusi dapat dimulai dengan sosialisasi tentang penularan HIV/AIDS secara aktif, sosialisasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 dan Pasal 22 ayat 2yang berkenaan dengan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS,membuat sebuah panduan khusus pelaksanaan konseling yang sesuai dengan kode etik, azas dan keterampilan dasar konseling, serta menambah jumlah tenaga konselor yang profesional.Abstract: Assistance to improve the life quality life of HIV / AIDS Teenager in Tarakan city to assist AIDS Commission in coordinating, monitoring, controlling, and encouraging community participation in preventing and overcoming HIV / AIDS. The problems in this service activity are (1) not maximized health service for PLHIV (People with HIV / AIDS) in the handling of critical situation, unqualified health worker and socialization about HIV / AIDS transmission that is not actively delivered; (2) The existence of a cache against people living with HIV who violate their rights as citizens such as educational institutions who reject candidates for students who are affected by HIV / AIDS; (3) there is no counseling guidance in accordance with the code of ethics, principles and basic training of counseling, the number of KPA counselors who provide counseling services for PLHIV. Solutions can be initiated by socialization of active HIV / AIDS transmission, socialization of Tarakan City Regulation Number 06 Year 2007 and Article 22 paragraph 2 regarding HIV / AIDS Prevention and Control, create a guideline for the implementation of counseling in accordance with the code of conduct, principles and skills Basic counseling, and increase the number of professional counselors.
ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN GADAI TANAH MENURUT KETENTUAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO.56 Prp TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN Nurzamzam Nurzamzam
Borneo Law Review Volume 1, No 2 Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v1i2.717

Abstract

Sulitnya Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menjadi salahsatu penyebab gadai lahan pertanian di masyarakat terjadi. Masyarakat menggadaikan tanah yang mereka miliki seperti tanah garapan atau pertanian kepada orang lain dengan pembayaran sejumlah uang sebagai gantinya, ini adalah bentuk suatu kesederhanaan, kepraktisan, ekonomis dan bentuk kekeluargaan tanpa adanya aturan-aturan formal yang mempersulit mereka yang belum mengenal arti akan hukum positif kita. Gadai ini akan terus berlanjut tanpa batas waktu tertentu sampai kemudian pihak penggadai membayar utangnya kepada penerima gadai. Namun disisi lain Pengaturan perihal gadai tanah secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Pertanian, Dalam Pasal 7 dinyatakan “barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sesudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran. Aturan ini secara umum tidak diketahui oleh masyarakat bahkan pemerintah itu setempat.mereka menganggap bahwa gadai tanah pertanian yang terjadi dimasyarakat benar dan telah menjadi hukum norma kebiasaan dalam masyarakat
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN PRESPEKTIF UNDANG-UNDNAG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Nurzamzam Nurzamzam; Mardiana Mardiana
Borneo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i2.1718

Abstract

AbstractThe need for housting is increasing every year in Indonesia. Many events of laws and acts of laws that will accur in the business of housing, for example the sale and purchase, case this will potentially give birth to the issue of law which is great if it did not hace an umbrella law that is clearly to provide protection to kosumen of the perpetrators of the business that is not faith either in business housing.Indonesia has made a regulatory law that can be used as a handle to the consumers, is with the birth of Law Number 8 Year 1999 on Protection of Consumers, which regulate the right and obligatuins business actors as well as consumers and Law no.1 of 2011 concerning Housing and Setttlement Areas and their plementing regulations. However, from the perspective of Law no.1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas has not actually been able to protect consumers rights so as to harm the community as consumersKey words : legal protection ; sale and purchase ; housingAbstrakKebutuhan akan perumahan semakin meningkat setiap tahunnya di Indonesia. hal ini akan berpotensi melahirkan persoalan hukum yang besar jika tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan kepada kosumen dari pihak pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalangkan bisnis perumahan. Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pegangan terhadap konsumen, yakni dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta peraturan pelaksanaannya. Namun dari perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman belum secara nyata dapat melindungi hak-hak konsumen sehingga merugikan masyarakat selaku konsumen.Kata kunci : perlindungan hukum; jual beli; perumahan
PENERAPAN PRINSIP PRODUCT LIABILITY OLEH PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK ILEGAL DAN MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA Nurzamzam Nurzamzam; Novita Silvy
Borneo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v5i2.2320

Abstract

ABSTRACTIn the current era of free trade, there are many cosmetics on the market with various types of brands. The desire of a woman to always look beautiful is widely used by irresponsible business actors by producing or trading cosmetics that do not meet the requirements or existing rules for circulation to the public. Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) there are a number of cosmetics that contain hazardous materials, bahan kimia obat(BKO) that can harm the human body. Therefore, the use of medicinal chemicals containing hazardous materials in the manufacture of cosmetics is prohibited. The application of the principle of product liability is an absolute must for cosmetic business actors, both legal cosmetics and illegal cosmetics that contain hazardous chemicals. Responsibilities both civil and criminal sanctions are mandatory so that business actors feel deterred and afraid to distribute illegal cosmetics and contain hazardous chemicals. The existence of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection and other laws and regulations is expected to have a positive influence on business actors and consumers, and is expected to be a legal umbrella to minimize arbitrary actions from business actors to protect the interests of consumers so that later can guarantee the achievement of a legal protection for consumers in Indonesia Keyword : product liability, illegal cosmetics, consumer protectionABSTRAKPada era perdagangan bebas sekarang ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan beraneka jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan cara memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan atau aturan yang ada untuk di edarkan kepada masyarakat. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan yang berbahaya,antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik itu dilarang. Penerapan prinsip product liability menjadi sesuatu yang mutlak bagi pelaku usaha kosmetik baik kosmetik legal maupun kosmetik illegal yang mengandung bahan kimia berbahaya. Tanggungjawab baik secara perdata maupun sangsi pidana menjadi hal yang wajib agar pelaku usaha merasa jera serta takut untuk mengedarkan kosmetik illegal dan megandung bahan kimia berbahaya. Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta peraturan perundnag undnagan yang lain diharapkan akan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaku usaha dan konsumen, serta diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk meminimalisir tindakan sewenang-wenang dari para pelaku usaha untuk melindungi kepentingan konsumen sehingga nantinya dapat menjamin tercapainya suatu perlindungan hukum bagi konsumen di IndonesiaKata Kunci : produk liability, kosmetik ilegal, perlindungan konsumen
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIDEPORTASI BERDASARKAN UU KETENAGAKERJAAN Liza Shahnaz; Nurzamzam Nurzamzam
Borneo Law Review Volume 1, No 2 Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v1i2.716

Abstract

Konstitusi Indonesia menjamin hak warga negara Indonesia (WNI) untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. WNI juga berhak mencari pekerjaan dimana saja sesuai keinginannya. Hak ini menimbulkan migrasi WNI ke luar negeri, khususnya ke Negara tetangga, Malaysia. Sayangnya, banyak masalah timbul ketika mereka sampai di Malaysia yang kemudian mengakibatkan banyak WNI yang harus dideportasi ke daerah perbatasan Nunukan Kalimantan Utara. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak warga Negara Indonesia yang dideportasi di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Secara spesifik, tujuannya adalah: (1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum warga negara Indonesia yang dideportasi berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah penelitian hukum maka pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (cases approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang masih berlaku khususnya di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang terlibat dengan isu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menginventarisir dan menganalisis instrumen hukum nasional Indonesia mengenai hak-hak warga negara Indonesia, terutama hak-hak warga negara Indonesia yang dideportasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan kelak mampu memberikan masukan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan strategi perlindungan bagi deportan di wilayah perbatasan Indonesia.
PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PENDERITA HIV/AIDS PADA REMAJA KOTA TARAKAN Suriata Suriata; Nurzamzam Nurzamzam; Rahmatuz Zulfia
Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/jpmb.v1i1.238

Abstract

Abstrak: Pendampingan peningkatan kualitas hidup penderita HIV/AIDS Remaja kota Tarakan bertujuan untuk membantu KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) dalam melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS. Adapun yang menjadi masalah dalam kegiatan pengabdian  ini diantaranya yaitu (1) belum maksimalnya pelayanan kesehatan bagi ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) utamanya dalam penanganansituasi gawat, tenaga kesehatan yang bersikap kurang empati dan sosialisasi tentang penularan HIV/AIDS yang kurang disampaikan secara aktif; (2) Adanya diskriminasi terhadap ODHA yang melanggar hak mereka sebagai warga negara seperti lembaga pendidikan yang menolak calon peserta didik yang terindikasi terkena HIV/AIDS; (3) belum adanya panduan khusus pelaksanaan konseling yang sesuai dengan kode etik, azas dan keterampilan dasar konseling, kurangnya jumlah konselor KPA yang memberikan layanan konseling bagi ODHA. Solusi dapat dimulai dengan sosialisasi tentang penularan HIV/AIDS secara aktif, sosialisasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2007 dan Pasal 22 ayat 2yang berkenaan dengan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS,membuat sebuah panduan khusus pelaksanaan konseling yang sesuai dengan kode etik, azas dan keterampilan dasar konseling, serta menambah jumlah tenaga konselor yang profesional.Abstract: Assistance to improve the life quality life of HIV / AIDS Teenager in Tarakan city to assist AIDS Commission in coordinating, monitoring, controlling, and encouraging community participation in preventing and overcoming HIV / AIDS. The problems in this service activity are (1) not maximized health service for PLHIV (People with HIV / AIDS) in the handling of critical situation, unqualified health worker and socialization about HIV / AIDS transmission that is not actively delivered; (2) The existence of a cache against people living with HIV who violate their rights as citizens such as educational institutions who reject candidates for students who are affected by HIV / AIDS; (3) there is no counseling guidance in accordance with the code of ethics, principles and basic training of counseling, the number of KPA counselors who provide counseling services for PLHIV. Solutions can be initiated by socialization of active HIV / AIDS transmission, socialization of Tarakan City Regulation Number 06 Year 2007 and Article 22 paragraph 2 regarding HIV / AIDS Prevention and Control, create a guideline for the implementation of counseling in accordance with the code of conduct, principles and skills Basic counseling, and increase the number of professional counselors.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA Nurzamzam Nurzamzam
Borneo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i1.2848

Abstract

AbstrakHadirnya Fintech berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia menjadi penyelesai masalah keuangan yang selama ini belum teratasi. Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam  layanan dalam layanan fintech berbasis Peer to Peer Lending yakni pemberi pinjaman, penyelenggara fintech dan penerima pinjaman. Dari ketiga pihak ini pihak pemberi pinjaman belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana pihka yang lainnya padahal resiko gagal bayar sering dialami oleh pemberi pinjaman. Penelitan ini merupakan Riset Kompetensi Dosen yang didani oleh Universitas Borneo Tarakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Borneo Tarakan. Penelitian ini menggunakan pende-katan yuridis normatif. Adapun permasalahan dideka- ti dengan beberapa pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskritif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan literature yang relevan dengan financial technology berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia.Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech berbasi Peer to Peer Lending dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa.dan  setelah timbulnya sengketa Sengketa Kata kunci ; perlindungan hukum:Fintech;pemberi pinjaman AbstractThe presence of Peer to Peer Lending-based Fintech in Indonesia is a solution to financial problems that have not been resolved so far. There are three parties involved in services in peer to peer lending-based fintech services, namely lenders, fintech providers and loan recipients. From these three parties, the lender has not received legal protection like the others, even though the risk of default is often experienced by lenders. This research is a Riset Kompetensi Dosen funded by the University of Borneo Tarakan through the Lembaga Penelitian dan Pengabdian  University of Borneo Tarakan. This study uses a normative juridical approach. The problems are approached with several approaches including the statutory approach and analytical approach. The research specifications used are descriptive analysis. The data used is secondary data including legislation and literature relevant to peer to peer lending-based financial technology in Indonesia. Legal protection for users of Peer to Peer Lending-based Fintech services can be divided into two types, namely preventive protection and legal protection. repressively. Preventive legal protection is legal protection that aims to prevent disputes from occurring. Thus, this legal protection is carried out before a dispute occurs and after a dispute arisesKeywords ; legal protection:Fintech;lender
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA KAPAL CEPAT ATAS PENCANTUMAN KLAUSUL BAKU DALAM PENGANGKUTAN DI LAUT Nurzamzam Nurzamzam; Darwis Manurung
Borneo Law Review Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i1.4192

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen ataspencantuman klausul baku dalam suatu perjanjian dan untuk mengetahui danmenganalisis pengaturan klausul baku dalam peraturan perundang-undangan.Metode penelitian menggunaka penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa dalam hal pencantuman klausula baku dikalangan ahli hukummasih menuai pro dan kontra namun sepanjang klausul baku tersebut tidakbertentangan dengan pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4) dan aturan mengenai klausulabaku/klausul eksonerasi dalam perundang-undangan maka hal tersebut merupakanhal yang wajar. Namun yang perlu untuk diperhatikan oleh setiap pelaku usaha dalamhal ini pelaku usaha dibidang jasa pengangkutan perairan dengan menggunakankapal cepat adalah hak dan kewajiban baik pelaku usaha dan konsumen, sebab padadasarnya Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak dankewajiban tersebut.Kata Kunci: Konsumen; Klausula Baku; Pelaku; Usaha; Kapal CepatAbstractThe research objective is to analyze the legal protection of consumers for the inclusionof an standart contract in an agreement and to find out and analyze the arrangementof the standart contract in statutory regulations. The research method uses normativejuridical research.. The results of this study indicate that in the case of the inclusion ofstandard contrakct among jurists there are still pros and cons, but as long as thesestandard contract do not conflict with Article 18 paragraphs (1), (2), (3), (4) and therules regarding standard clauses/exoneration clauses in legislation, this is a naturalthing. However, what every business actor needs to pay attention to, in this case business actors in the field of water transportation services using speedboat, are the rights and obligations of both business actors and consumers, because basically the Consumer Protection Law regulates these rights and obligations.Keywords: Consumer; Standard contract; business actors; speedboat
Co-Authors I Gusti Bagus Wiksuana Manurung, Darwis Novita Silvy Shahnaz, Liza Suriata, Suriata Zulfia, Rahmatuz