Diedan Martianida Mohammad
Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Peran UPTD-PPA dalam Penguatan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bone Bolango Diedan Martianida Mohammad; Akmal Umar; Titin Dunggio
Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science Vol 4 No 03 (2026): Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jekws.v4i03.3799

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis UPTD-PPA dalam penguatan layanan perlindungan, mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat, dan merumuskan strategi peningkatan kualitas layanan di tingkat daerah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif evaluatif dengan perspektif manajemen publik (POAC) dan collaborative governance. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan SaldaƱa untuk mengolah data yang diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, serta studi dokumentasi terhadap laporan SIMFONI PPA. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara standar layanan ideal dengan realitas di lapangan, yang diperparah oleh lonjakan total kasus kekerasan dari 24 menjadi 30 kasus, terutama kekerasan seksual anak yang meningkat tajam dari 11 menjadi 25 korban pada periode 2024-2025. Temuan penelitian mengungkap hambatan utama berupa keterbatasan tenaga profesional (psikolog), minimnya sarana prasarana seperti belum tersedianya fasilitas rumah aman (shelter) yang permanen, serta dukungan anggaran operasional yang masih sangat terbatas. Selain itu, koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait masih terkendala oleh hambatan koordinasi teknis dan potensi "ego sektoral" karena belum adanya SOP bersama yang formal dan mengikat. Strategi penguatan yang diusulkan meliputi restrukturisasi anggaran daerah, pengadaan rumah aman permanen, serta pelembagaan koordinasi lintas sektor yang lebih sistematis.