Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Melalui Pelatihan Perilaku Organisasi dan Pelayanan Prima Syamsinah Syamsinah; Akmal Umar; Rahmatullah Lengato; Mohamad Rizky Pakaya; Nuraini Manenelu; Nurlaela Yusuf
Jurnal Pengabdian West Science Vol 5 No 07 (2026): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v5i07.3757

Abstract

Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang berkaitan dengan perilaku organisasi, komunikasi kerja, disiplin, profesionalisme, dan penerapan pelayanan prima yang dapat memengaruhi efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango melalui pelatihan perilaku organisasi dan pelayanan prima. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif yang meliputi penyampaian materi, simulasi pelayanan, dan sesi tanya jawab. Materi yang diberikan mencakup perilaku organisasi, komunikasi organisasi, kerja sama tim, etika kerja, profesionalisme aparatur, serta prinsip-prinsip pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Simulasi pelayanan dilakukan untuk memberikan pengalaman praktis kepada peserta dalam menerapkan standar pelayanan yang cepat, tepat, ramah, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias dan aktif berpartisipasi dalam diskusi maupun simulasi. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai pentingnya perilaku organisasi dalam mendukung efektivitas kerja serta penerapan pelayanan prima dalam pelayanan publik. Selain itu, peserta memperoleh wawasan baru terkait komunikasi pelayanan, etika kerja, dan strategi membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik desa melalui penguatan kompetensi dan perubahan perilaku aparatur. Oleh karena itu, diperlukan program pendampingan dan pelatihan berkelanjutan agar hasil yang diperoleh dapat diimplementasikan secara konsisten dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional
Analisis Peran UPTD-PPA dalam Penguatan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bone Bolango Diedan Martianida Mohammad; Akmal Umar; Titin Dunggio
Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science Vol 4 No 03 (2026): Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jekws.v4i03.3799

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis UPTD-PPA dalam penguatan layanan perlindungan, mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat, dan merumuskan strategi peningkatan kualitas layanan di tingkat daerah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif evaluatif dengan perspektif manajemen publik (POAC) dan collaborative governance. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan SaldaƱa untuk mengolah data yang diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, serta studi dokumentasi terhadap laporan SIMFONI PPA. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara standar layanan ideal dengan realitas di lapangan, yang diperparah oleh lonjakan total kasus kekerasan dari 24 menjadi 30 kasus, terutama kekerasan seksual anak yang meningkat tajam dari 11 menjadi 25 korban pada periode 2024-2025. Temuan penelitian mengungkap hambatan utama berupa keterbatasan tenaga profesional (psikolog), minimnya sarana prasarana seperti belum tersedianya fasilitas rumah aman (shelter) yang permanen, serta dukungan anggaran operasional yang masih sangat terbatas. Selain itu, koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait masih terkendala oleh hambatan koordinasi teknis dan potensi "ego sektoral" karena belum adanya SOP bersama yang formal dan mengikat. Strategi penguatan yang diusulkan meliputi restrukturisasi anggaran daerah, pengadaan rumah aman permanen, serta pelembagaan koordinasi lintas sektor yang lebih sistematis.