Sri Puspita Wulandari
Universitas Tadulako

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 1) Sri Puspita Wulandari; Andi Puput Febrianti; Jamaluddin Jamaluddin; Muhammad Ansar
JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Vol. 3 No. 4 (2026): April
Publisher : CV. Muris Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62421/jibema.v3i4.335

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Sustainable Development Goals 1. SPIP sebagai kerangka pengendalian internal berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya negara dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, APIP sebagai aparatur pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta mendeteksi dan mencegah penyimpangan. Penelitian ini menggunakan data skunder dari Pemerintah Daerah di Sulawesi selama tahun 2018-2024 dengan jumlah sampel akhir sebanyak 834 observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) berpengaruh negatif terhadap Sustainable Development Goals. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pencapaian SDG’s 1. Oleh karena itu, penguatan SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga pada peningkatan efektivitas program pengentasan kemiskinan, ketepatan sasaran kebijakan, efisiensi penggunaan anggaran, dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.