Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Judiciary ( Jurnal Hukum dan Keadilan )
Cindy Kartika Sari
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Education

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Studi Perbandingan Bela Negara di Indonesia dan Wajib Militer di Thailand Cindy Kartika Sari; Brilliant Dwi Cahya; Dhara Fatimah Azzahra; Nava Nur Alianinggrum; Jerry Indrawan
Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Vol 15 No 1 (2026): Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/9y4ct529

Abstract

Pertahanan negara merupakan elemen strategis yang memerlukan keterlibatan aktif warga negara. Indonesia dan Thailand memiliki pendekatan yang berbeda dalam membangun partisipasi tersebut, sehingga penting untuk memahami karakteristik masing-masing sistem. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis komparatif terhadap konsep Bela Negara di Indonesia dan sistem wajib militer di Thailand dengan menelaah landasan politik, sosial, serta dinamika hubungan sipil-militer yang memengaruhi implementasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka terhadap literatur akademik, dokumen hukum, dan laporan media yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan Bela Negara sebagai partisipasi non-militer berbasis nilai, yang menekankan supremasi sipil dan profesionalisme militer. Sementara itu, Thailand mempertahankan model wajib militer yang bersifat koersif, ditandai dengan hierarki ketat, praktik kekerasan, ketimpangan sosial, serta dominasi institusi militer dalam struktur politik nasional. Perbandingan kedua negara mengungkap bahwa perbedaan sejarah politik dan relasi sipil-militer membentuk model partisipasi pertahanan yang kontras. Penelitian menyimpulkan bahwa Indonesia cenderung menuju model pertahanan partisipatif-humanistik, sedangkan Thailand mempertahankan model mobilisasi militer yang sentralistik. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pertahanan yang efektif harus menjamin peran warga yang demokratis, setara, dan sesuai prinsip hak asasi manusia. Kata Kunci: Bela Negara, Wajib Militer, Pertahanan Nasional
DINAMIKA LEGISLASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG MASYARAKAT HUKUM ADAT: STRATEGI LOBI DAN NEGOSIASI AMAN Cindy Kartika Sari; Dhara Fatimah Azzahra; Nava Nur Alianinggrum; Lia Wulandari
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 14 Issue 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/judiciary.v14i2.304

Abstract

Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 belum diikuti oleh perlindungan hukum yang utuh, karena Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) belum juga disahkan meski telah diusulkan sejak periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses legislasi RUU MHA di Indonesia, strategi lobi dan negosiasi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam mendorong pengesahannya, serta faktor-faktor yang menghambat proses tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus, dengan data sekunder yang bersumber dari dokumen peraturan perundang-undangan, publikasi resmi AMAN, serta artikel jurnal dan media daring, yang dianalisis melalui teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses legislasi RUU MHA telah berjalan lebih dari satu dekade melalui tiga periode keanggotaan DPR RI tanpa mencapai pengesahan, mencerminkan pola tawar menawar bertahap sebagaimana dijelaskan dalam teori incrementalism Lindblom. AMAN menerapkan strategi negosiasi kolaboratif melalui forum Konsultasi Nasional, audiensi dengan fraksi DPR, serta advokasi hukum berupa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ketika negosiasi mengalami kebuntuan. Faktor penghambat utama meliputi tumpang tindih wilayah adat dengan izin usaha di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, lemahnya political will elite politik, serta partisipasi publik yang belum menjangkau masyarakat secara luas. Penelitian ini merekomendasikan percepatan pengesahan RUU MHA disertai penguatan advokasi masyarakat sipil dan pendidikan politik publik.
Co-Authors Brilliant Dwi Cahya Dhara Fatimah Azzahra Jerry Indrawan Lia Wulandari Nava Nur Alianinggrum