Deyanda Indrian Fhaira
Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Sistem Administrasi Pembangunan dan Perencanaan Dalam Meningkatkan Kinerja Operasional Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Kantor Walikota Padang Deyanda Indrian Fhaira; Wahyu Alpia Sari; Zikra Fadhilah; Vicky Brama Kumbara
JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN Vol. 4 No. 7 (2026): Juli
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jiem.v4i7.11928

Abstract

Magang merupakan sarana krusial untuk mengintegrasikan pengetahuan teoritis perkuliahan dengan praktik nyata di dunia kerja. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sistem administrasi pembangunan dan perencanaan yang diterapkan di Kantor Walikota Padang, khususnya pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan Sekretariat Daerah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis pengalaman lapangan partisipatif selama periode 9 Februari hingga 6 Maret 2026. Data dihimpun melalui observasi langsung, keterlibatan operasional dalam penyusunan laporan, rekapitulasi data, serta digitalisasi dokumen perkantoran. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme administrasi pembangunan di Kantor Walikota Padang telah berjalan dengan terstruktur, sistematis, dan sesuai regulasi daerah Perwako Padang No. 67 Tahun 2022. Komunikasi dan koordinasi antarpegawai berjalan efektif dalam mendukung akuntabilitas program pembangunan daerah. Kendala operasional yang dihadapi meliputi proses adaptasi budaya kerja baru serta pemahaman terhadap alur birokrasi yang kompleks. Kendala tersebut berhasil dimitigasi melalui pendekatan belajar aktif, bimbingan intensif dari staf teknis perkantoran, serta evaluasi mandiri yang berkelanjutan.
Perencanaan Sumber Daya Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Di Balai Kota Padang Deyanda Indrian Fhaira; Rayhan Eka Putra; Wahyu Alpia Sari; Zikra Fadhilah; Fatimah Mulia; Chintya Ones Charli
JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN Vol. 4 No. 7 (2026): Juli
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jiem.v4i7.11929

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan sumber daya manusia (SDM) dalam meningkatkan kinerja aparatur di Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan Balai Kota Padang. Dinamika lingkungan organisasi sektor publik yang ditandai oleh kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuntut instansi pemerintahan untuk mampu beradaptasi secara cepat dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Informan utama adalah aparatur yang memiliki kewenangan dalam perencanaan SDM di instansi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan SDM di Balai Kota Padang mengacu pada regulasi nasional, khususnya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 4 Tahun 2022 dan Nomor 11 Tahun 2024, yang menyederhanakan jabatan pelaksana menjadi jabatan fungsional. Dari total 17 formasi yang dibutuhkan, hanya 12 posisi yang terisi akibat keterbatasan SDM. Kendala utama meliputi perubahan regulasi yang dinamis, distribusi pegawai yang tidak merata, dan keterbatasan anggaran yang menghambat pemenuhan kebutuhan SDM secara optimal. Upaya peningkatan kompetensi dilakukan melalui program bimbingan teknis wajib minimal 20 jam pelajaran per tahun bagi seluruh aparatur sipil negara. Pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem SIMONA dan MySAPK juga digunakan dalam pengelolaan kepegawaian. Evaluasi kinerja dilakukan oleh BKPSDM dan Bagian Organisasi. Strategi penanganan kekurangan SDM dilakukan dengan penugasan rangkap tugas bagi aparatur yang ada. Disimpulkan bahwa perencanaan SDM di Balai Kota Padang belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal, sehingga dibutuhkan sinkronisasi yang lebih baik antara perencanaan kebutuhan, pengembangan kompetensi, dan penempatan pegawai guna mendukung pembangunan daerah.