Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Nabila Nur Khalik
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH: STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2014 DI DESA SIDO ASRI Nabila Nur Khalik; Fathul Mu’in; Nur Rahmah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.989

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan mitigasi bencana geologi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 di Desa Sido Asri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya banjir yang berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat, sementara pelaksanaan mitigasi bencana oleh pemerintah daerah dinilai belum berjalan secara optimal. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi bencana geologi di Desa Sido Asri masih menghadapi berbagai kendala. Hal tersebut terlihat dari masih terbatasnya langkah preventif, kurangnya sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat, keterbatasan anggaran, serta belum maksimalnya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti drainase dan tanggul. Selain itu, pelaksanaan mitigasi bencana masih lebih berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi dibandingkan upaya pencegahan sebelum bencana berlangsung. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan langkah preventif, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat agar pelaksanaan mitigasi bencana dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Co-Authors Fathul Mu’in Nur Rahmah