Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
M Said
Universitas Muhammadiyah Bima
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ATAS PENARIKAN PAKSA SEPEDA MOTOR OLEH DEBT COLLECTOR: Consumer Protection; Debt Collectors, Forced Repossession; Motorcycles. M Said; Adnan Adnan; Kasmar Kasmar
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1094

Abstract

Praktik penarikan paksa sepeda motor oleh debt collector yang tidak memiliki kewenangan hukum yang sah merupakan fenomena yang mengancam hak-hak fundamental konsumen di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang menjadi korban penarikan paksa kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, dalam konteks perjanjian pembiayaan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal ilmiah internasional, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan paksa sepeda motor oleh debt collector tanpa penetapan pengadilan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan ketentuan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini mengidentifikasi kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam regulasi teknis penarikan jaminan fidusia serta lemahnya mekanisme penegakan hukum yang melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang debt collector. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi sektoral, harmonisasi peraturan OJK dengan hukum fidusia, pembentukan lembaga pengaduan konsumen keuangan yang independen, serta kriminalisasi eksplisit atas penarikan paksa yang melanggar hukum sebagai instrumen pencegahan sistemik. Kata kunci: Perlindungan Konsumen; Debt Collector, Penarikan Paksa; Sepeda Motor.
Co-Authors Adnan Kasmar