Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Adnan
Universitas Muhammadiyah Bima
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua Iksan; Adnan; Khairunnisa
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v1i1.9

Abstract

Perkawinan sebagai sesuatu yang sacral bagi umat islam terkadang akan berakhir dengan perceraian karena disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian ini pun dikemudian hari juga terkadang akan memunculkan masalah terutama siapa dan bagaimana tanggung jawab orang tua yang telah bercerai berkaitan dengan pemeliharaan anak. Dalam berbagai kasus ketika pasangan suami istri bercerai maka hak-hak anak terkadang diabaikan oleh kedua belah pihak baik dilakukan secara sengaja maupun tidak. Oleh karena itu, perlu upaya perlindungan agar hak-hak anak dapat terpenuhi. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mencoa mengangkat judul penelitian perlindungan anak pasca perceraian orang tua. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif. Dengan alat pengumpul datanya adalah dokumentasi/mengkaji dari aspek kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sesungguhnya peraturan yang dibuat oleh Negara sudah cukup memberikan perlindungan kepada anak pasca perceraian orang tua. Ketentuan mengenai siapa yang punya tanggung jawab utama dalam memnberikan nafkah kepada anak setelah bercerai, tentu bapaknya. Apabila bapak sudah tidak menyanggupinya baru diserahkan kepada Ibunya. Apabila ketentuan tersebut di langgar maka ada ketentuan pidana yang mengatur khususnya pasal 76A dan 76B. Hal ini sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kemudian di revisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.
Gugatan Konvensi Dan Rekonvensi Dalam Bingkai Syariat Islam (Analisis Putusan Nomor: 603/Pdt.G/2019/PA.Bm.) Iksan; Adnan
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v1i2.21

Abstract

Putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perceraian merupakan produk hukum yang menjadi landasan bagi pihak yang berperkara untuk dilaksanakan dan dipatuhi. Namun terkadang, ada beberapa putusan yang tidak mencerminkan keadilan bagi sebagian pihak. Untuk itulah, peneliti mencoba menganalisis putusan Nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Bm. terkait dengan perkara perceraian. Dalam analisis ini tentu didasarkan pada peraturan yang berlaku dan akan penulis komparasikan dengan hukum syariat (pendapat para ulama) terkait dengan permasalahan yang dalam putusan tersebut. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Yuridis/Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan kepustakaan atau tulisan-tulisan yang relevan. Ada 4 hal yang menjadi materi gugatan rekonvensinya yaitu Nafkah Madiyah, nafkah Iddah, Nafkah Mut`ah dan harta bersama. Berdasarkan pada hasil analisis putusan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Bima berkaitan dengan kasus gugatan perceraian konvensi/rekonvensi dengan Nomor Putusan 603/Pdt.G/2019/PA.Bm. masih belum sesuai dengan ketentuan syariat islam.
Problematika Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kota Bima Munir Munir; Nasrullah Nasrullah; Sukirman Aziz; Adnan Adnan
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v10i2.47

Abstract

Pemerintah Kota Bima melakukan perombakan Kabinet tanggal 15 Mei 2019. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimutasi sebanyak 303 orang. Mutasi terbesar sepanjang sejarah Kota Bima, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan hambatan mutasi PNS di Kota Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan sosiologis.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bahwa Mutasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menganut mutasi dengan system merit dan PP Nomor 11 Tahnu 2017 tentang Manajemen PNS. Penempatan pejabat tidak sesuai dengan keahliannya hal ini disebabkan kuat faktor politik untuk menempatkan pejabat sesuai dengan keingin kepala daerah bukan karena kebutuhannya. Sistim tidak berdaya akibat kuatnya intervensi kepala daerah pada saat mutasi. Ketiga adalah Pejabat Pembina kepegawaian melakukan demosi kepada ASN Kota Bima yang tidak memiliki kesalahan secara yuridis formald dalam pelaksaan tugasnya. Hal ini justru bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi di Kota Bima.
Analisis Hukum Praktik Rentenir Terhadap Pedagang Kios : (Studi Empirik di Kabupaten Dompu-Nusa Tenggara Barat) Iksan; Aman Ma`arij; Adnan; Nasrullah; Ade Ermin
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i2.75

Abstract

Penelitian bertujuan untuk melakukan analisis terhadap Praktik peminjaman uang oleh rentenir di Kabupaten Dompu terhadap pedagang-pedagang kios. Praktek pinjaman pada rentenir cukup mengkhawatirkan karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi desa yang mayoritas adalah petani. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menemukan dua hal; pertama praktek rentenir di Kabupaten Dompu memang sangat kuat dan mengakar di tengah-tengah masyarakat termasuk pedagang Kios. Paling tidak ada empat hal pedagang Kios di Kabupaten Dompu memanfaatkan jasa Rentenir (Koperasi) yaitu Kebutuhan modal usaha, Memenuhi kebutuhan mendesak, bantuan saat darurat (Emergency Relief), dan untuk memenuhi gaya hidup dengan bunga 20-50% dalam waktu 6 bulan, 1 bulan dan harian. Kedua wanprestasi yang dilakukan oleh pedagang kios dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan menambah waktu angsuran dan biaya kerugian yang dialami rentenir (koperasi).
Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam E-Commerce Di Indonesia Rizky Amelia; Ilyas Sarbini; Adnan; Sukirman
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.92

Abstract

Semakin tinggi transaksi perdagangan elektronik maka semakin tinggi juga potensi sengketa konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik (e-commerce). Untuk aspek perlindungan konsumen Indonesia telah memiliki UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, namun seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut dinilai tidak cukup menjadi payung perlindungan hukum penyelesaian sengketa konsumen di dalam transaksi e-commerce. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen dalam e-commerce di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Hasilnya, perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce dapat dilakukan pra beli, sementara untuk pasca beli, apabila terjadi sengketa dapat dilakukan proses penyelesaian sengketa dengan dua pendekatan utama yaitu Internal Dispute Resolution dan Eksternal Dispute Resolution.
Dynamics Of Protection Of Financial Technology Law In The Perspective Of Maqashid Sharia Rahmawati Rahmawati; Mastorat Mastorat; Adnan Adnan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis hukum yang diberlakukan di indonesia dalam melindungi masyarakat terhadap transaksi financial technology peer to peer lending dan hubungan financial technology peer to peer lending dengan masqashid syariah.Penelitian ini menggunakan metode kualititatif dengan pendekatan studi literatur. Data dari penelitian ini ialah data yang didapatkan melalui buku, jurnal penelitian terdahulu, maupun literatur yang lain. Metode ini digunakan dengan secara fakta, aktual yang sesuai dengan situasi dan fenomena yang ada. Metode ini dilakukan untuk memahami dan menafsirkan mengenai dinamika perlindungan hukum financial technologi dalam prespektif maqashid syariah. Hasil rite menujukan bahwa Selama ini fintech di Indonesia menggunakan regulasi yang tertuang dalam POJK dan PBI sebagai dasar penerapan fintech, meski diyakini regulasi yang dikeluarkan POJK dan PBI ini gagal memberikan perlindungan hukum yang maksimal implementasi di industri fintech. Oleh karena itu, perlu untuk merumuskan undang-undang khusus dan atau ungkapan hukum yang benar yang mengatur industri fintech Indonesia. Fintech Syariah dan konvensional memiliki landasan maqasid Syariah dan payung hukum yang jelas yang dituangkan dalam undang-undang. Fintech Islam ternyata telah memenuhi lima hukum Syariah, yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan generasi mendatang, perlindungan akal dan perlindungan harta benda.
Co-Authors Ade Ermin Aman Ma’arij Iksan Iksan Ilyas Sarbini Khairunnisa Mastorat Mastorat Munir Nasrullah Rahmawati Rahmawati Rizky Amelia Sukirman