Valerina Raharjo
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Gerakan Sosial Literasi dan Partisipasi Politik Non-Formal Komunitas Jendela Jakarta Khanzza Azzahwa Rhamadani; Chayara Alima Rameyza Elya; Valerina Raharjo; Aniqotul Ummah
Journal of Linguistics and Social Studies Vol 3, No 1: 2026
Publisher : STAI Nurul Islam Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52620/jls.v3i1.379

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pola partisipasi politik non-formal yang terbentuk melalui aktivitas literasi Komunitas Jendela Jakarta, menelaah fungsi ruang publik dalam pemberdayaan masyarakat urban, serta mengidentifikasi peluang kolaborasi antara komunitas, pemerintah, dan masyarakat sipil. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tiga informan kunci (pendiri komunitas, koordinator program, dan relawan senior Komunitas Jendela Jakarta), observasi partisipan terhadap aktivitas literasi seperti diskusi mingguan dan pendampingan membaca, serta studi dokumentasi terhadap laporan kegiatan, modul pelatihan, dan notulen pertemuan di RPTRA Sungai Bambu, Jakarta Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunitas Jendela Jakarta berperan sebagai ruang publik alternatif yang mendorong kesadaran kritis, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta membentuk partisipasi politik non-formal melalui kegiatan literasi dan diskusi kolektif. Aktivitas tersebut memperluas keterlibatan warga terhadap isu sosial dan pendidikan di luar jalur politik formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunitas literasi memiliki fungsi strategis dalam memperkuat demokrasi partisipatif, meningkatkan keterlibatan sosial-politik masyarakat urban, dan mendukung terciptanya ruang publik yang lebih inklusif serta berkelanjutan.
Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi E-Voting Pilkades Serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Chayara Alima Rameyza Elya; Valerina Raharjo; Muhammad Nazhif Ramadhan; Fatkhuri Fatkhuri
Journal of Linguistics and Social Studies Vol 3, No 1: 2026
Publisher : STAI Nurul Islam Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52620/jls.v3i1.377

Abstract

Transformasi demokrasi digital melalui penerapan electronic voting (e-voting) menjadi salah satu inovasi dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kabupaten Pemalang merupakan daerah pionir yang menerapkan sistem e-voting pada Pilkades sebagai upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas demokrasi desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi digitalisasi demokrasi desa melalui e-voting dengan menitikberatkan pada aspek transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Pemalang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) yang bersumber dari data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan peraturan perundang-undangan terkait e-voting dan demokrasi desa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan disertai triangulasi sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-voting mampu meningkatkan efisiensi teknis melalui percepatan penghitungan suara dan pengurangan kesalahan administratif. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya transparansi sistem yang berdampak pada tingkat kepercayaan publik. Selain itu, kelompok rentan digital seperti lansia masih mengalami kesulitan dalam mengakses sistem, sehingga partisipasi masyarakat belum sepenuhnya inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan e-voting tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh transparansi penyelenggaraan, kepercayaan publik, dan kesiapan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi yang aman, peningkatan literasi digital, serta kebijakan demokrasi digital yang lebih inklusif untuk mendukung legitimasi demokrasi desa.