Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Intelektual: Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi
Tati
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
di Implementasi Kebijakan Pencegahan Bullying di Perguruan Tinggi Studi Kasus Universitas Diponegoro Zulfa Rafida Rizky; Tati; Hanifah Nur Syita; Hilyah Octavia Ramadhany; Nofitri Wulan Ramadhani; Rafilah Rafa Delima; Djoni Gunanto
INTELEKTUAL ( E-Journal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi ) Vol 13 No 1 (2026): Jurnal Intelektual: Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/intelektual.v13i1.10

Abstract

This study analyzes the implementation of anti-bullying policies at Diponegoro University using Edward III's theory following the tragic case of dr. Aulia Risma Lestari in August 2024. The research aims to identify supporting and hindering factors in implementing anti-bullying policies and to evaluate the effectiveness of the reporting system. The qualitative research method employs a descriptive literature study approach, utilizing secondary data from scientific journals, regulations, official reports, and media, as well as primary data through semi-structured interviews. The findings indicate that Diponegoro University has established LPKB with a multi- channel reporting system and anonymous mechanisms. However, implementation gaps exist in four aspects: uneven policy communication (only 23% of students understand the procedures), bureaucratic structure with inadequate SOPs, inconsistent implementer disposition, and resource limitations resulting in underreporting (only 3 cases recorded until November 2025). The hierarchical seniority culture in PPDS is normalized through illegal financing, excessive duties, and social exclusion. The research recommends strengthening systematic socialization, developing comprehensive SOPs, enhancing human resource capacity, conducting periodic prevalence surveys, transforming academic culture, and implementing continuous policy evaluation to create a safe and inclusive campus environment.
PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH 3T DALAM PERSPEKTIF ADAPTIVE GOVERNANCE: STUDI KOMPARATIF DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR Tazkiyatul Qolbi; Wahyu Suharto; Tati
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 17 No 2 (2026): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/1y2a7t18

Abstract

This study aims to analyze poverty alleviation in Indonesia's underdeveloped, frontier, and outermost (3T) regions from the perspective of Adaptive Governance through a comparative study of the provinces of West Nusa Tenggara (NTB) and East Nusa Tenggara (NTT). The research employed a qualitative approach using a literature review of scientific publications and policy documents. The findings reveal a significant disparity in poverty rates between NTB (11.38%) and NTT (17.5%), which is influenced not only by geographical conditions but also by differences in governance capacity. NTB demonstrates stronger performance in implementing the principles of Adaptive Governance, particularly in terms of policy flexibility, multi-stakeholder collaboration, continuous learning, and decentralized decision-making. In contrast, NTT continues to face challenges in effectively implementing these four dimensions, resulting in lower effectiveness of its poverty alleviation programs. The study concludes that the Adaptive Governance approach plays a crucial role in enhancing the effectiveness of public policies by making them more adaptive and responsive to local contexts. Therefore, strengthening governance capacity in 3T regions is essential to accelerate sustainable poverty alleviation.
Strategi Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dalam Mendorong Akses Pendanaan Hijau bagi Komunitas Berbasis Lingkungan M. Ibnu Muhadzib Zaki Nurachman; Ramlan Nugraha; Tati
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3115

Abstract

Perubahan iklim mendorong perlunya penerapan green governance yang menekankan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya akses komunitas berbasis lingkungan terhadap skema pendanaan hijau akibat rendahnya kapasitas kelembagaan, administrasi, dan penyusunan proposal. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pendampingan PATTIRO sebagai organisasi masyarakat sipil dalam mendorong akses pendanaan hijau melalui Program Small Grant Indonesia FOLU Net Sink 2030. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana serta diuji melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pendampingan PATTIRO dilakukan secara sistematis melalui sosialisasi program, coaching clinic, pendampingan penyusunan proposal, penguatan administrasi kelembagaan, hingga pendampingan finalisasi pengajuan proposal. Strategi tersebut berhasil meningkatkan kapasitas komunitas dalam mengakses pendanaan hijau, yang ditunjukkan dengan keberhasilan 15 dari sekitar 30 komunitas dampingan memperoleh pendanaan pada Program Small Grant FOLU Net Sink 2030 Tahap IV. Meskipun demikian, proses pendampingan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas penyusunan proposal, legalitas kelembagaan, serta akses informasi dan infrastruktur digital, terutama pada komunitas di wilayah 3T. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PATTIRO berperan sebagai intermediary institution dalam implementasi green governance dengan menjembatani komunitas dan penyedia pendanaan, memperkuat kapasitas masyarakat, serta mendorong tata kelola pendanaan hijau yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Analisis SP4N-LAPOR! Terhadap Respons Pengaduan Program Makan Bergizi Gratis: Studi Local Governance Forum PATTIRO Annera Armeilia siagian; Diah Mardhotilah; Tati
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3145

Abstract

Artikel ini menganalisis peran SP4N-LAPOR! dalam merespons pengaduan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui studi dokumentasi Local Governance Forum PATTIRO pada 15 April 2026. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data berupa notulensi forum, paparan Kementerian PANRB, paparan PATTIRO, draf artikel peneliti, serta artikel jurnal terkait SP4N-LAPOR!, pelayanan publik digital, komunikasi kebijakan, dan implementasi MBG. Analisis dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi isu, penyajian temuan, serta penarikan kesimpulan. Unit analisis penelitian dibatasi pada empat fungsi tata kelola pengaduan, yaitu akses kanal, proses respons dan disposisi, pengolahan data menjadi sinyal kebijakan, serta umpan balik akuntabilitas; penelitian ini tidak mengukur dampak gizi MBG secara kausal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SP4N-LAPOR! berperan sebagai kanal resmi pengaduan, mekanisme umpan balik pelayanan publik, dan instrumen pemantauan kebijakan berbasis data. Pada data pemantauan tahun 2025, aduan MBG tercatat 598 laporan dengan puncak laporan pada bulan November. Tiga isu utama yang muncul adalah aspirasi implementasi dan pengawasan MBG, permintaan informasi program, serta keamanan dan higiene makanan. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena rendahnya literasi masyarakat terhadap kanal resmi, kecenderungan menyampaikan keluhan melalui media sosial, kesenjangan akses digital, persoalan disposisi laporan, serta kebutuhan peningkatan kualitas respons. Artikel ini merekomendasikan penguatan sosialisasi berbasis sekolah, integrasi lintas kanal, standardisasi disposisi aduan, perlindungan pelapor, serta pemanfaatan analitik pengaduan sebagai sistem peringatan dini (early warning system) dalam tata kelola MBG.
PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH 3T DALAM PERSPEKTIF ADAPTIVE GOVERNANCE: STUDI KOMPARATIF DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR Tazkiyatul Qolbi; Wahyu Suharto; Tati
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 17 No 2 (2026): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/1y2a7t18

Abstract

This study aims to analyze poverty alleviation in Indonesia's underdeveloped, frontier, and outermost (3T) regions from the perspective of Adaptive Governance through a comparative study of the provinces of West Nusa Tenggara (NTB) and East Nusa Tenggara (NTT). The research employed a qualitative approach using a literature review of scientific publications and policy documents. The findings reveal a significant disparity in poverty rates between NTB (11.38%) and NTT (17.5%), which is influenced not only by geographical conditions but also by differences in governance capacity. NTB demonstrates stronger performance in implementing the principles of Adaptive Governance, particularly in terms of policy flexibility, multi-stakeholder collaboration, continuous learning, and decentralized decision-making. In contrast, NTT continues to face challenges in effectively implementing these four dimensions, resulting in lower effectiveness of its poverty alleviation programs. The study concludes that the Adaptive Governance approach plays a crucial role in enhancing the effectiveness of public policies by making them more adaptive and responsive to local contexts. Therefore, strengthening governance capacity in 3T regions is essential to accelerate sustainable poverty alleviation.
Co-Authors Annera Armeilia siagian Diah Mardhotilah Djoni Gunanto Hanifah Nur Syita Hilyah Octavia Ramadhany M. Ibnu Muhadzib Zaki Nurachman Nofitri Wulan Ramadhani Rafilah Rafa Delima Ramlan Nugraha Tazkiyatul Qolbi Wahyu Suharto Zulfa Rafida Rizky