Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.93
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu Administrasi Publik Jurnal Ketahanan Nasional Journal of Government and Civil Society SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Sawala : Jurnal Administrasi Negara POLITICO Jurnal Arajang Journal of Local Government Issues Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Perspektif Komunikasi; Jurnal Ilmu Komunikasi dan Komunikasi Bisnis BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIka) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Kajian Ilmu Sosial
Djoni Gunanto
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Penangan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial Lusi Andriyani; Ma'mun Murod; Endang Sulastri; Djoni Gunanto; Muhammad Sahrul; Devia Andiani
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 27, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.61155

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this study is to examine the relation between the local elite power and the local government following the 2017 regional election of DKI Jakarta (Pilkada). The conflict phenomenon that occurs after the general election is an important issue to study. In line with Pilkada's high-intensity activities in many regions in Indonesia, a study of the power relationships between local elites and the local government is important in order to prevent social conflicts following elections. This research is qualitative research using interview data and secondary data from online media, journals, books and related materials to collect data. The technique of data analysis uses secondary data domain techniques. Results of this study stated that 4.3% of people whose friendship had been damaged by the presidential election in 2014 and 5.7% of their social relations affected the regional head elections in Jakarta in 2017. This will continue to increase if no precautionary measures exist other than handling post-election conflicts, which local political elites and local governments deliberately ignore. ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji relasi antara kuasa elit lokal dengna pemerintah lokal pasca pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Fenomena konflik yang terjadi setelah pelaksanaan pemilihan umum menjadi isu penting untuk dikaji. Seiring dengan kegiatan pilkada yang dilaksanakan di Indonesia di beberapa daerah dengan intensitas yang tinggi maka penting adanya kajian tentang relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam pencegahan konflik sosial pasca pemilihan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui data wawancara dan data sekunder yang berasal dari media online, jurnal, buku dan dokumen terkait. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik domain data sekunder. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat 4,3 persen masyarakat yang hubungan pertemanannya rusak karena pemilihan presiden tahun 2014 dan sebesar 5,7 persen hubungan sosialnya terdampak akibat pemilihan kepala daerah Jakarta tahun 2017. Kondisi tersebut akan semakin meningkat apabila tidak ada tindakan pencegahan selain itu pola penanganan konflik paska pilkada dinilai kurang serius dan sengaja dibiarkan oleh elit politik lokal dan pemerintah lokal.  
POLITISASI BIROKRASI DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI INDONESIA Djoni Gunanto
Independen Vol 1, No 2 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.878 KB) | DOI: 10.24853/independen.1.2.87-94

Abstract

Politisasi birokrasi di negara berkembang sudah menjadi strategi dalam perebutan kekuasaan pemerintah, pejabat hierarki atas gencar memobilisasi bawahannya untuk menciptakan sebuah kekuatan politik yang besar yang nantinya diharapkan akan mampu merebut kekuasaan tersebut. Konstelasi kekuasaan seperti ini yang membuat birokrasi tidak mempunyai akuntabilitas terutama kepada rakyat dan masyarakat pada umumnya. Data Grafik menunjukkan bahwa sejak 2015 hingga oktober 2018, KASN menerima laporan pelanggaran netralitas ASN yang cukup tinggi yang terjadi terutama sebelum dan saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah berlangsung. Metode Penelitian ini merupakan studi literature review, dengan menelusuri produk hukum, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat sumber literatur. Analisis penelitian dilakukan menggunakan pedekatan kualitatif dengan menggunakan model analisis isi. Hasil Penelitian Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), prinsip netralitas ASN ini selalu menjadi perbincangan hangat diberbagai kalangan. Kekhawatiran akan keberpihakan ASN kepada salah satu pasangan calon, menjadi alasan utama sehingga terdapat tiga tipe politisasi terhadap birokrasi di Indonesia: Pertama, politisasi secara terbuka, Kedua, politisasi setengah terbuka dan Ketiga, politisasi secara tertutup. Dengan melakukan pemanfaatan suara pegawai negeri ini jelas sangat mudah bagi kandidat incumbent, dengan iming-iming janji akan diberi jabatan atau perintah untuk mendukung atasannya, mobilisasi pegawai negeri pada saat pemilu dan pilkada. Kesimpulan, Politisasi birokrasi di Indonesia masih banyak terjadi, Politisasi ini bisa datang dari legislatif maupun dari eksekutif dengan tujuan melanggengkan kekuasaan. dari gejala-gejala mulai dari penggunaan fasilitas negara, mobilisasi pegawai negeri sipil, kompensasi jabatan, komersialisasi jabatan, rekruitmen pegawai negeri baru, sampai pencopotan (depromosi) sekretaris daerah.
REFORMASI SISTEM POLITIK UNTUK KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI Ma'mun Murod; Retnowati WD Tuti; Djoni Gunanto
Independen Vol 1, No 2 (2020): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.554 KB) | DOI: 10.24853/independen.1.2.75-86

Abstract

Salah satu problem politik di Indonesia sejak zaman Orde Lama hingga saat ini adalah problem relasi birokrasi dengan politik. Relasinya berjalan tidak proporsional. Birokrasi tak pernah diposisikan sebagai “abdi Negara” atau “abdi masyarakat”, tapi selalu menjadi “abdi penguasa” atau bahasa yang lebih halus menjadi “abdi kekuasaan”. Reformasi birokrasi sempat digaungkan di awal reformasi, namun seperti halnya nasib reformasi birokrasi yang selalu hadir di awal-awal rezim baru politik berkuasa, selalu lenyap ditelan bumi. Masalah utamanya, reformasi birokrasi tidak diikuti oleh reformasi kelembagaan lainnya yang ada keterkaitannya dengan reformasi birokrasi, seperti reformasi system politik. Kalau reformasi birokrasi mau berjalan dengan baik, maka harus diikuti pula dengan reformasi system politik yang senafas dengan semangat reformasi birokrasi. Kalau tidak maka reformasi birokrasi hanya akan diwacanakan tapi tak akan pernah terwujud.
MEDIA SOSIAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA 2020 TANGERANG SELATAN Muhammad Irfan Dwitama; Firza Alif Hakiki; Endang Sulastri; Usni Usni; Djoni Gunanto
Independen Vol 3, No 1 (2022): INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global
Publisher : Independen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/independen.3.1.53-66

Abstract

Pilkada serentak ini bertepatan dengan terjadi pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Aktoraktor politik dan partai politik harus berfikir luas mengenai kampanye politik yang harus ia lakukan dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. Saat terjadinya pandemi covid-19, teknologi internet dalam penggunaannya terjadi peningkatan dalam penggunaan media sosial, pada proses pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon walikota dan walikota. Media sosial menjadi suatu instrumen yang penting dalam kampanye politik untuk mempengaruhi partisipasi politik masyarakat guna memberikan informasi terkait rancangan program kerja yang akan diusung pasangan calon walikota dan wakil walikota. Artikel ini menyimpulkan bahwa media sosial mempunyai peran penting dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. dikarenakan dalam penggunaannya media sosial sangat mudah dan terjangkau bagi masyarakat dalam mengakses media sosisal. Disamping iitu pun para peserta calon walikota dan wakil walikota bisa menjadikan media sosial sebagai suatu sarana kampanye politik yang dimana pandemi covid-19 ini mengharuskan masyarakat untuk berada di rumah saja. Tujuan artikel ini dibahas untuk mengetahui masyarakat dalam berparitsipasi politik yang dipengaruhi oleh penggunaan media sosial dalam Pilkada 2020 Tangerang Selatan.
Pancasila Implementation Strategy as Dar al-ahdi wa al-syahadah Ma'mun Murod; Tria Patrianti; Lusi Andriyani; Usni Usni; Djoni Gunanto
BASKARA : Journal of Business and Entrepreneurship Vol 4, No 2 (2022): Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54268/baskara.4.2.111-129

Abstract

Pancasila has become an agreement as to the final form of state philosophy or ideology. Pancasila is considered a "middle way". Muhammadiyah, as an important actor in the process of formulating Pancasila, feels it is important to maintain Pancasila as the basis of the state. At the 47th Muhammadiyah congress in Makassar, 2015, Muhammadiyah decided to make Pancasila as Dār Al-Ahdi Wa Al-Syahādah. This paper examines the Pancasila Implementation Strategy as Dār Al-Ahdi Wa Al-Syahādah to provide solutions to the ideological and practical problems of Pancasila. There are many challenges facing Pancasila. Some are ideological and some are practical. The ideological challenges are relatively reduced as a result of the commitment of Islamic organizations such as Muhammadiyah to Pancasila. On the other hand, the practical challenges related to the implementation of Pancasila are even greater. For example, Pancasila has played a role in Indonesian economic policies in dealing with COVID-19, business monopolies and oligarchs, and eradicating corruption?. This study uses the Literature Review method for meta-analysis of data by reviewing several articles in national and international journals. The conclusion is that the Pancasila problem is more related to the implementation of the values contained in the Pancasila precepts. The very great values of Pancasila are not able to colour the life of the nation and state.
Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia Djoni Gunanto
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 8 No. 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v8i2.2844

Abstract

Abstract In the body of political parties in Indonesia, it cannot be denied that there are oligarchies that can affect the nomination and candidacy mechanisms so that they do not work as they should. nomination of candidates by political parties is often based on the wishes of the political party elite, not based on the quality and integrity of the candidates. Political dynasties strengthen networks of power from the regional to the central level, whose orientation is to maintain power within political parties. The purpose of this research is to reveal comprehensively about the developing political dynasties in Indonesia. This research method is a literature review study, by exploring legal products, journals, articles, and documents. The data collection technique is done by noting literature sources. The research analysis was carried out using a qualitative approach using the content analysis model. The results of the study, political dynasties in Indonesia were carried out in two ways: by design and by accident. The political dynasty by design has been around for a long time. Relatively, the network of familism in government is already strong, so that relatives who enter the government or participate in political contestation have been arranged in such a way as to engineer the success of their goals. As for the political dynasty by accident occurs in a situation of succession of government which suddenly nominates relatives to replace them in order to maintain informal power over their successors if they win in political contestation. Dynastic politics can actually be accepted and not questioned as long as the recruitment and selection system for candidates in political contestation in Indonesia runs fairly and professionally. Therefore, the determination of candidates or candidates in political contestation in Indonesia must be based on a meritocratic system, which gives more rights to anyone with good achievements and track records to occupy strategic seats in government. Keywords: Politics, Dynasty, Candidate, regional elections Abstrak Di tubuh partai politik di Indonesia tidak dapat dipungkiri adanya oligarki yang dapat mempengaruhi mekanisme pencalonan dan kandidasi sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya. pencalonan kandidat oleh partai politik seringkali seringkali berdasarkan keinginan elit partai politik, bukan berdasarkan kualitas dan integritas calon. Dinasti politik memperkuat jaringan kekuasaan mulai dari tingkat daerah hingga pusat, yang orientasinya mempertahankan kekuasaan dalam tubuh partai politik. Tujuan penelitian, ini untuk mengungkap secara komprehensif tentang dinasti politik yang berkembang di Indonesia. Metode Penelitian ini merupakan studi literature review, dengan menelusuri produk hukum, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat sumber literatur. Analisis penelitian dilakukan menggunakan pedekatan kualitatif dengan menggunakan model analisis isi. Hasil Penelitian, Dinasti politik di Indonesia dilakukan dengan dua cara: by design dan by accident. Dinasti politik by design telah terbentuk sejak lama. Secara relasi, jejaring familisme dalam pemerintahan sudah kuat, sehingga kerabat yang masuk dalam pemerintahan atau terjun dalam kontestasi politik sudah diatur sedemikian rupa untuk merekayasa keberhasilan tujuannya. Adapun dinasti politik by accident terjadi dalam situasi suksesi pemerintahan yang secara tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan informal erhadap penggantinya jika menang dalam kontestasi politik Kesimpulan. Politik dinasti sejatinya bisa diterima dan tidak dipersoalkan selama dalam pelaksanaan sistem perekrutan dan pemilihan calon dalam kontestasi politik di Indonesia berjalan secara adil dan profesional. Oleh karenanya, penentuan calon atau kandidat dalam kontestasi politik di Indonesia harus didasarkan pada sistem meritokrasi, yakni memberikan hak lebih kepada siapapun yang memiliki prestasi dan track record yang baik untuk menduduki kursi-kursi strategis dalam pemerintahan. Kata Kunci: Partai, Politik, Dinasti, Kandidat, Pilkada
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK CALON LEGISLATIF TERPILIH DPRD TANGERANG SELATAN DALAM PEMILU TAHUN 2019 (FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA) Djoni Gunanto; Lusi Andriyani; Muhammad Sahrul
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol 4, No 2 (2020): Perspektif Komunikasi
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.405 KB) | DOI: 10.24853/pk.4.2.131-136

Abstract

 Kegiatan kampanye merupakan bagian dari proses Pemilu yang dilakukan masing-masing calon legislatif untuk memasarkan visi dan misinya kepada pemilih. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru bergantung kepada media sosial guna mendukung strategi marketing politik dalam pembentukan citra dan upaya pengumpulan dukungan. Berdasarkan data penduduk, diperkirakan hampir 40 persen pemilih potensial merupakan pemilih pemula. Hal ini menjadi peluang bagi PSI untuk mendapatkan suara dari pemuda dan kalangan milenial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi komunikasi politik calon legislatif terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangerang Selatan di tahun 2019 dari Fraksi PSI.  Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data malalui wawancara secara langsung dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik caleg PSI terpilih menggunakan Push Strategy yaitu mengkomunikasikan pesan anti intoleransi dan anti korupsi. Pull Strategy, penggunaan media baik media online maupun media massa. Pass Strategy, menggunakan jejaring partai dan elemen komunitas seperti tim pemenangan dari tingkat daerah dan cabang, serta komunitas non partai. Selain itu juga digunakan straegi melalui political branding dengan membuat tagline “muda, religius dan professional.”
ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF THE PROCUREMENT SERVICE SECTION OF SOUTH OF TANGERANG CITY Arie Kurniawan; Retnowati Tuti; Ma’mun Murod; Evi Satispi; Djoni Gunanto
POLITICO Vol 21, No 1 (2021): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v21i1.4830

Abstract

Procurement of goods and services that are in government with limited resources and regulations that change according to the times of course these change will affect organizational effectiveness. In such an environment the procurement of goods and services must be responsive and clever in anticipating to maintain their existence and function. For an organization to maintain its existence and function, it must be effective to support this the South Tangerang City Procurement Service Section has an important contribution in the implementation of the goods or services procurement process. Based on these conditions a research was conducted with the title: "Organizational Effectiveness of The Procurement Services Section of South Tangerang City". The theory used in this study from Richard M. Steers (1985: 206), the capability of adaptability, productivity, and job satisfaction. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. This research uses the determination or selection of informants by using Purposive methods. Data sources were obtained from interviews, documentation, and observations with the validity of the data used in this research were Triangulation techniques. The result of this research explained that the effectiveness of the Procurement Service Section of South Tangerang City in adaptability is optimal, productivity is optimal, and job satisfaction is good, overall it is effective to do the jobs and the functions. Supporting factor are training and coaching employees, satisfaction in work and smooth communication while inhibiting factor is the lack of quality of Human Resources and the low quality of supporting facilities in the procurement service section of South Tangerang City.
The Political Role of the Survey Agency in Indonesia Democracy Ma'mun Murod; Lusi Andriyani; Djoni Gunanto; Usni; Norsiah Abdul Hamid
Journal of Local Government Issues (LOGOS) Vol. 5 No. 2 (2022): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/logos.v5i2.20232

Abstract

This article has main points of discussion on issues related to how political survey institutions should operate to support democracy in Indonesia. The purpose of the study in this article is to map the ideal operational pattern of political survey institutions to support democracy in Indonesia. By using the literature study method, this article collects various literature sources to draw conclusions from these problems. This article has found that there are various ethical violations in political surveys that have been carried out for some time.  The problem relates to the unholy alliance with political consultants, contemporary business models, manipulation and misleading survey results, and survey method techniques. The recommendation from this article is that political pollsters should prioritize integrity, transparency, and accountability over profit. This will certainly be positively correlated with developing democracy in Indonesia.
Strengthening Pancasila in Religious Life: Pioneering a New Form of Relations between Islam and Pancasila Ma'mun Murod; Ali Noer Zaman; Djoni Gunanto; Usni Usni
Journal of Government and Civil Society Vol 6, No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v6i2.5910

Abstract

This article has the main discussion on the relationship between Islam and Pancasila. This article aims to find out more about the opinions of Islamic mass organizations leaders about the relationship between Islam and Pancasila. In addition, this article aims to map the views and thoughts of religious leaders about Pancasila in religious life. This article uses explorative interpretive quantitative and qualitative methods. Quantitative data was collected by surveying 40 Muhammadiyah figures, 40 NU figures, and 20 other Islamic mass organizations. The survey was conducted randomly on the figures of Islamic organizations with a random selection of respondents at the national and provincial levels. This survey uses purposed random sampling. This study describes and explains a phenomenon that occurs by using an interpretive understanding approach to reality or the object of research. Through this study it was found that as many as 21% of respondents strongly agree and 79% agree that Pancasila is the basis of the state. Although support for Pancasila as the state ideology is very high, in the related survey there are inconsistencies, namely as many as 33% still crave the presence of the Jakarta Charter in the constitution, while 67% reject related matters. In general, this article argues that the relationship between Islam and Pancasila today is better than before because the majority of Muslims have accepted Pancasila as the basis of the state constitution. it was found that as many as 21% of respondents strongly agree and 79% agree that Pancasila is the basis of the state. Artikel ini memiliki pembahasan utama tentang hubungan antara Islam dan Pancasila. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang pendapat para tokoh ormas Islam tentang hubungan Islam dan Pancasila. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk memetakan pandangan dan pemikiran para pemuka agama tentang Pancasila dalam kehidupan beragama. Artikel ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif interpretatif eksploratif. Data kuantitatif dikumpulkan dengan mensurvei 40 tokoh Muhammadiyah, 40 tokoh NU, dan 20 tokoh ormas Islam lainnya. Survei dilakukan secara acak terhadap tokoh-tokoh ormas Islam dengan pemilihan responden secara acak di tingkat nasional dan provinsi. Survei ini menggunakan purposed random sampling. Penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan pendekatan pemahaman interpretative terhadap realitas atau objek penelitian. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa sebanyak 21% responden sangat setuju dan 79% setuju bahwa Pancasila adalah dasar negara. Meski dukungan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara sangat tinggi, dalam survei terkait terdapat inkonsistensi, yakni sebanyak 33% masih mendambakan kehadiran Piagam Jakarta dalam konstitusi, sedangkan 67% menolak hal terkait. Secara umum, artikel ini berpendapat bahwa hubungan Islam dan Pancasila saat ini lebih baik dari sebelumnya karena mayoritas umat Islam telah menerima Pancasila sebagai dasar konstitusi negara. Ditemukan bahwa sebanyak 21% responden sangat setuju dan 79% setuju bahwa Pancasila adalah dasar negara.
Co-Authors Abdul Rahman Abdul Rahman Ali Noer Zaman Arie Kurniawan Asep Setiawan Aulia, Assyiffah Bambang Irawan Daya Cipta Sukmajati Devia Andiani Devia Andiani El Shidqi, Raja Faidz Endang Sulastri Evi Satispi Firza Alif Hakiki Hamka Laosa, Rival Lusi Andriyani Lusi Andriyani Mamun Murod Mawar Mawar Mawar Mawar Mawar, Mawar Muhammad Amin Tohari Muhammad Irfan Dwitama Muhammad Sahrul Muhammad Yusuf Saputra Murod, Ma'mun Norsiah Abdul Hamid Nur Muhamad Iqbal Nurhakim Nurhakim Putri Hana Nurhasanah Rahim, Salsabila Nuur Retnowati Tuti Retnowati WD Tuti SATISPI, EVI Sukmajati, Daya Cipta Tria Patrianti Usni Usni Usni Usni Usni Yana Syafriyana Hijri Zuly Qodir