<![CDATA[Transformasi digital dalam pelayanan publik merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan pemerintah. Salah satu implementasinya adalah penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIP2T) pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Manado dalam proses penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi tenaga kesehatan terhadap penggunaan aplikasi SIP2T berdasarkan dua konstruk utama Technology Acceptance Model (TAM), yaitu Perceived Ease of Use dan Perceived Usefulness. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Perceived Usefulness merupakan faktor yang paling dominan dalam membentuk penerimaan aplikasi SIP2T. Tenaga kesehatan menilai aplikasi ini mampu menyederhanakan prosedur birokrasi, mempercepat penerbitan Surat Izin Praktik, meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi biaya administrasi dan kunjungan langsung ke kantor pelayanan, serta meningkatkan transparansi melalui fitur real-time tracking. Sebaliknya, dimensi Perceived Ease of Use masih menghadapi berbagai kendala, antara lain navigasi aplikasi yang kurang intuitif, mekanisme pengunggahan dokumen yang kompleks, fitur error handling yang belum informatif, serta gangguan stabilitas sistem. Hambatan tersebut lebih banyak dirasakan oleh tenaga kesehatan senior yang memiliki literasi digital relatif lebih rendah sehingga masih memerlukan pendampingan melalui layanan helpdesk dan PC Corner. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kesiapan organisasi dan kualitas teknologi, tetapi juga oleh manfaat nyata yang dirasakan pengguna serta kemudahan dalam mengoperasikan sistem. Oleh karena itu, penyempurnaan antarmuka aplikasi, peningkatan reliabilitas sistem, penguatan interoperabilitas data, dan pengembangan program literasi digital menjadi strategi penting untuk meningkatkan penerimaan teknologi serta mewujudkan pelayanan publik digital yang efektif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan.]]>
