Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justice Amnesty Law and Undoing Journal
Acumen Makmur
Universitas Suryakancana Cianjur
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Atas Undang-Undang Cipta Kerja Serta Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Dedi Mulyadi; Acumen Makmur; Kedzma Alvian M S; Indok Siti Balqis; Jihan Hanifah; Sativa Azzahra Nurdava
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8513

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep omnibus law dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap kepastian hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja belum sepenuhnya memenuhi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya terkait keterbukaan, partisipasi masyarakat secara bermakna, dan kepastian hukum. Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat karena terdapat cacat formil dalam proses pembentukannya. Namun, tindak lanjut pemerintah terhadap putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut menimbulkan disharmoni antara kebijakan pembentuk undang-undang dengan prinsip supremasi konstitusi serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih transparan, partisipatif, dan konstitusional agar mampu menjamin kepastian hukum di masyarakat.
Co-Authors Dedi Mulyadi Indok Siti Balqis Jihan Hanifah Kedzma Alvian M S Sativa Azzahra Nurdava