Garuda - Garba Rujukan Digital

The Dispute Settlement Model of Regional Head Election Perspective Theory of Legal System in Indonesia Dedi Mulyadi; Tanti Kirana Utami
International Journal of Nusantara Islam Vol 5, No 1 (2017): International Journal of Nusantara Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ijni.v5i1.1054

The effectiveness of law enforcement depends on three law aspects; those are the structure of law, the substance of the law, and legal culture. Law structure is about the law enforcers, law substance is about the legislative means, and law culture is about a living law adopted by society. This study defines the background of simultaneous regional head elections in Indonesia, the problems of the simultaneous regional head elections in Indonesia, and the implementation of legal system theory to solve the simultaneous regional head election problems in Indonesia. The research method used is normative juridical with the specification of descriptive analysis research. The result of the research is needed permanent law structures that cover (Election Police, Election Prosecutor, Election lawyer, and Election Jury), the law substance through the issuing of general regulations (lex general) which can integrate the Laws of Legislative, Presidential, and Regional Head Elections (lex specialist) and the legal culture of society as human behavior (including the legal culture of law enforcement officers) on the electoral law and law system that are in force at the moment.

CONCURRENT REGIONAL ELECTIONS PHENOMENON AS A POLITICAL RECRUITMENT IN INDONESIA Dedi Mulyadi
Jurnal Dinamika Hukum Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2018.18.1.843

Concurrent regional election is a phenomenon in local democracy development in Indonesia. Many Efforts are performed to political recruitment. Yet, the implementation among expectations, aspirations and reality are frequently impaired proven by many problems in the implementation of the local democracy itself. The research applied normative juridical approach by identifying the problem in for complete background of the implementation of concurrent regional elections in Indonesia, its problems and solution. This research is expected to generate specific alternative insight through formulation of policy. It is expected to be a solution of any concurrent regional elections problems, a permanent rather than ad-hoc concept for the regional election, and a formulation of general regulation (lex generalis) on election which summarizes the present election regulation (lex specialist). These changes are internalized in continuing learning concept that can create academics, practitioners and technocrats on election. Keywords: democracy, local democracy, political positions, regional election and political recruitment.

MUHAMMADIYAH NAZHIR ORGANIZATION Analysis of Waqf Management and Development in Cianjur Cucu Solihah; Dedi Mulyadi; Hilman Nur
Jurnal Dinamika Hukum Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2017.17.2.702

Throughout the history of human civilization, waqf has been able to prove its considerable contribution to religion, humanity, economy, and society. Waqf management and development brings positive impact on society if it is administered by waqf goal-oriented nazir, one of which is managed by Muhammadiyah organization. Their assets grows bigger each year by focusing on social program as their main strategy. This study employed normative juridical approach by descriptive analysis. The data source of this research is primary source from interview with the local leaders of Muhammadiyah and waqifs.Keywords: welfare, nazir, utilization

Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis Koerniatmanto Soetoprawiro; M. Rendi Aridhayandi; Dedi Mulyadi; Aji Mulyana; Muhamad Fahreza Ramdhi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.900

Padi/Beras Pandanwangi Cianjur merupakan produk unggulan di Kabupaten Cianjur yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis yang hanya dapat ditanam di 7 kecamatan saja di Kabupaten Cianjur, yang keberadaannya perlu dilindungi. Namun dalam perkembangannya keberadaan lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur terus berkurang. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan proses pembangunan atau kegiatan non pertanian di Kabupaten Cianjur semakin cepat, mengakibatkan proses alih fungsi lahan sawah dan pertanian menjadi non pertanian semakin sering terjadi dan tak terkendali. Hal tersebut dapat mengacam keberadaan lahan pertanian produktif, khususnya lahan pertanian Padi Pandanwangi Cianjur. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat berdampak pada terancamnya keberadaan lahan sawah yang berpotensi sebagai lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dikaji dengan teori-teori hukum, serta dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian Padi Pandanwangi tersebut yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun pada kenyataannya upaya tersebut masih belum terealisasi dengan baik.

Demokrasi dan Legitimasi Kepemimpinan Desa: Tinjauan Hukum Normatif terhadap Dinamika dan Peraturan Terkait Pemilihan Kepala Desa Dedi Mulyadi; M. Rendi Aridhayandi; Aris Budiono
Lex Publica Vol. 5 No. 1 (2018)
Publisher : APPTHI

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana dinamika dan peraturan terkait dengan pemilihan kepala desa di Indonesia. Desa berperan penting sebagai tonggak demokrasi publik di akar rumput, sehingga pemilihan kepala desa merupakan wujud akar rumput dari pemberian legitimasi dari masyarakat kepada kandidat yang ditunjuk dalam jabatan publik. Terdapat beberapa aturan yang secara spesifik mengatur tentang pemilihan kepala desa. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilakukan secara Demokrasi dan menggunakan sistem jujur adil dan Transparan agar tidak munculnya ketidakpercayaan terhadap Panitia Pemilihan khususnya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Abstract This research describes the dynamics and regulations related to village head elections in Indonesia. The village plays an important role as a pillar of public democracy at the grassroots, so the election of a village head is a grassroots form of granting legitimacy from the community to candidates appointed to public office. Several rules specifically regulate village head elections. Regional Head Elections (Pilkada) and Village Head Elections (Pilkades) are carried out democratically and use an honest, fair, and transparent system so that distrust does not arise in the Election Committee, especially the Election of Village Heads (Pilkades) regulated in the Regulation of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 112 of 2014 concerning Village Head Election.No. Keywords: Village Head Election, Simultaneous Village Head Election, Democracy, Legitimacy, Normative Law

Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis Koerniatmanto Soetoprawiro; M. Rendi Aridhayandi; Dedi Mulyadi; Aji Mulyana; Muhamad Fahreza Ramdhi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.900

Padi/Beras Pandanwangi Cianjur merupakan produk unggulan di Kabupaten Cianjur yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis yang hanya dapat ditanam di 7 kecamatan saja di Kabupaten Cianjur, yang keberadaannya perlu dilindungi. Namun dalam perkembangannya keberadaan lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur terus berkurang. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan proses pembangunan atau kegiatan non pertanian di Kabupaten Cianjur semakin cepat, mengakibatkan proses alih fungsi lahan sawah dan pertanian menjadi non pertanian semakin sering terjadi dan tak terkendali. Hal tersebut dapat mengacam keberadaan lahan pertanian produktif, khususnya lahan pertanian Padi Pandanwangi Cianjur. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat berdampak pada terancamnya keberadaan lahan sawah yang berpotensi sebagai lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dikaji dengan teori-teori hukum, serta dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian Padi Pandanwangi tersebut yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun pada kenyataannya upaya tersebut masih belum terealisasi dengan baik.

JCK KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DI MEDIA SOSIAL DALAM DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH Dedi Mulyadi; M. Rendi Aridhayandi; Ricky Junior
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momentum terbesar demokrasi di pusat, di daerah juga terdapat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak kalah penting dan banyak yang ingin berkontestasi untuk menjadi Kepala Daerah. Pemilihan ini bertujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat di daerah yang menyelenggarakan. Oleh sebab itu untuk menjadi Kepala Daerah menggunakan berbagai macam cara, yang terdapat suatu upaya kampanye hitam (black campaign). Dengan demikian diharapkan adanya suatu komitmen Bersama antara masyarakat, penyelenggara Pemilu, penegak hukum dan semua pihak yang terlibat dalam Pilkada untuk terbuka dan memproses dengan adanya pengaduan atau pelaporan delicht penghinaan, pencemaran nama baik dari black campaign terhadap pasangan kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati secara umum, khususnya melalui media sosial. Ancaman pidana bagi pelaku yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Black campaign masih sering terjadi dikarenakan sulitnya kegiatan itu ditindak. Bahwa pelanggaran kampanye baru dapat ditindak apabila ada pengaduan atau pelaporan terlebih dahulu kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) mengenai adanya dugaan pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan pemilu.

The Dispute Settlement Model of Regional Head Election Perspective Theory of Legal System in Indonesia Dedi Mulyadi; Tanti Kirana Utami
International Journal of Nusantara Islam Vol 5, No 1 (2017): International Journal of Nusantara Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ijni.v5i1.1054

The effectiveness of law enforcement depends on three law aspects; those are the structure of law, the substance of the law, and legal culture. Law structure is about the law enforcers, law substance is about the legislative means, and law culture is about a living law adopted by society. This study defines the background of simultaneous regional head elections in Indonesia, the problems of the simultaneous regional head elections in Indonesia, and the implementation of legal system theory to solve the simultaneous regional head election problems in Indonesia. The research method used is normative juridical with the specification of descriptive analysis research. The result of the research is needed permanent law structures that cover (Election Police, Election Prosecutor, Election lawyer, and Election Jury), the law substance through the issuing of general regulations (lex general) which can integrate the Laws of Legislative, Presidential, and Regional Head Elections (lex specialist) and the legal culture of society as human behavior (including the legal culture of law enforcement officers) on the electoral law and law system that are in force at the moment.

URGENSI PEMBATASAN PERIODISASI MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF KONFIGURASI POLITIK HUKUM INDONESIA Yudi Junadi; Dedi Mulyadi; M. Rendi Aridhayandi; Christopher Surya Salim
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 7, No 2 (2021): Published 30 Desember 2021
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v7i2.2043

Regulations regarding legislative powers contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution), but the 1945 Constitution does not clearly regulate the term of office of a legislative member, and there is no limit on the period of the legislative member's term of office as well as MD3 Law which does not contain the rules regarding limits on the legislative period of office. The problem that will be discussed in relation to legislative power in this research is: What is the background of the non-limitation period of the term of office of legislators in the parliamentary system in Indonesia? What factors are the basis for the need to limit the periodization of legislative member positions in the parliamentary system in Indonesia? What is the impact of the absence of periodic restrictions on legislative members' positions in the perspective of the legal political configuration in Indonesia? The problem approach that will be used in this study is the normative juridical approach in this study. In addition, the author studies the rule of law by examining the laws, regulations and legal concepts related to this research. Based on the results of the study it can be seen that in general that, there are no regulations governing the limitation of the periodization of the term of office of legislative members in Indonesia. The State of Indonesia is a state of law, so the government must legislate these problems to prevent abuse of power.Keywords: Legislature, Political Configuration, Periodization of Terms of Office.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK DIHUBUNGKAN DENGAN PENCEGAHAN KORUPSI POLITIK Dedi Mulyadi; M. Rendi Aridhayandi
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 1, No 2 (2015): Published 30 Desember 2015
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v1i2.39

Given the importance of the elections in a democracy, the principle of keeping the elections in accordance Luber Jurdil, especially of political corruption. Then on January 23, 2014 the Constitutional Court passed a decision in a judicial review of Law No. 42 of 2008 on General Election of President and Vice President of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, by decision No. 14 / PUU-XI /2013 decided elections simultaneously at in 2019 and beyond. Concurrent elections is one of the prevention of political corruption. Political corruption is an act of power holders in order to take advantage of the power. For example: the financing of political parties, the purchase "ticket" or "boat" in local elections, as well as imaging and campaign costs. Constitutional Court decisions on the implementation of simultaneous elections in the year 2019 is one of the prevention of political corruption. The method used in this study using sociological juridical approach, specification of descriptive analysis. Identification of problems regarding (1) the background of the political corruption in the electoral operations, (2) the potential for problems in the implementation of elections simultaneously in 2019 can save and prevention of corruption of political, (3) attempts to resolve any potential problems in the elections simultaneously 2019 against the corruption of political purpose of this study is to know about the background of the political corruption, potential problems in the implementation of simultaneous elections and the efforts of its completion. The method used in this study is juridical sociological analysis with descriptive specification. The research result that the background of the political corruption is the ambition to achieve dynastic power, while the verdict was handed down too lightly, and the efforts made by the political financing system and raising the parliamentary threshold.Keywords : Political corruption, The Constitutional Court ruling, The elections simultaneously.

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search