<![CDATA[Abstract In Sambas Regency, various loading ramp have emerged at palm oil mills that do not own their own plantations. The issuance and presence of these loading ramp are due to inconsistent regulations governing the issuance of loading ramp unit permits issued by several local governments. Using sociological juridical research supported by primary and secondary data, this study found that the existence and operation of illegal loading ramps do not comply with palm oil trade regulation and have serious subsequent impacts, particularly on security. The Sambas Regency Government, in its role in regulating the existence of illegal loading ramp, can utilize its autonomous authority through Regent's policies and collaborate with the police to close illegal loading ramp. Keywords: Loading ramp; Local government; Ordering; Palm oil trade regulation Abstrak Di Kabupaten Sambas telah bermunculan berbagai loading ramp pada Pabrik Kelapa Sawit yang tidak memiliki kebunnya sendiri. Terbit dan hadirnya loading ramp ini akibat ketidaksinkronan regulasi yang mengatur terbitnya perizinan unit loading ramp yang dikeluarkan oleh sejumlah pemerintah daerah. Dengan menggunakan penelitian yuridis sosiologis yang ditopang data primer dan data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa keberadaan dan operasional loading ramp ilegal tidak sesuai dengan regulasi tata niaga sawit dan membawa dampak lanjutan yang sangat serius, terutama dalam aspek keamanan. Pemerintah Kabupaten Sambas dalam perannya dalam menertibkan keberadaan loading ramp ilegal dapat menggunakan kewenangan otonom yang dimilikinya melalui kebijakan Bupati dan menjalin kerjasama dengan Kepolisian dalam penutupan loading ramp ilegal. Kata Kunci: Loading ramp; Pemerintah daerah; Penertiban; Tata niaga kelapa sawit]]>
