Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Hubungan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Peningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Kabupaten Indramayu Rahim, Abdur; Jaziroh, Wardah; Pujiah, Syifa; Nerman, Nerman; Warsudi, Warsudi
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 4 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.244 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v6i4.1840

Abstract

Diantara tolak ukur pengembangan suatu daerah di Indonesia adalah melalui dana APBD. Indramayu sebagai salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat memiliki dana APBD terbesar kedua di Indonesia. Akan tetapi, besarnya APBD tersebut sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan kehidupan masyarakatnya yang mayoritas berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, dana APBD Indramayu menjadi “tulang punggung” kehidupan rakyatnya, hal tersebut terlihat dari aktivitas pasar yang mulai ramai saat APBD sudah mulai dapat dicairkan. Kajian ini coba mengulas secara rintis yang dijadikan sebagai kerangka konseptual dalam melihat pengaruh dana APBD kabupaten terhadap peningkatan sarana dan prasarana, juga pengaruhnya terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang hidup di dalamnya.
Perancangan Sistem Informasi Input Data Part Analyze Menggunakan QR Code Miswadi, Miswadi; Warsudi, Warsudi
Journal of Information System & Business Management (ISBM) Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/isbm.v2i1.38

Abstract

Teknologi saat ini berkembang dan maju begitu cepat dalam segala hal kehidupan manusia, Termasuk dalam pengolahan barang yaitu Part Analyze. Part Analyze merupakan tempat pengolahan barang No Good (NG) yang akan di return kepada supplier ataupun barang No Good (NG) yang nantinya akan dimusnahkan. dalam kegiatan yang berlangsung penginputan barang masih menggunakan cara manual proses penginputan terkadang terkendala dengan informasi yang ada di defect note kurang akurat seperti defect note kotor ataupun tulisan tangan yang sulit dibaca yang menyebabkan barang mengalami kesulitan untuk di proses, untuk itu penulis membuat sistem informasi input data Part Analyze berbasis website dengan teknologi QR Code menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL database dengan metode Waterfall, Sistem informasi input data Part Analyze menggunakan Qr Code yang semula penginputan dilakukan secara manual, berubah menjadi tersistem sehingga proses input dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.
EVALUASI KINERJA DPRD DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (STUDY TENTANG PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI DPRD KABUPATEN BREBES PERIODE 2014-2019) Permana, Ipik; Warsudi, Warsudi
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i1.5946

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menemukan bahwa kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) periode 2014-2019 dalam mencapai Perda Brebes belum optimal. Sejumlah dampak terhadap kepentingan masyarakat, bisnis lokal, dan pemerintah daerah Kabupaten Brebes karena isu-isu strategis untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan daerah belum terakomodasi oleh regulasi yang relevan dan terukur. Teori yang digunakan adalah tentang kinerja, yang meliputi; produktivitas, kualitas pelayanan, daya tanggap, tanggung jawab dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas, kualitas, daya tanggap dan akuntabilitas DPRD Kabupaten Brebes dalam mencapai Perda belum optimal. Terdapat selisih yang cukup besar antara jumlah rancangan peraturan daerah dengan peraturan daerah yang ditetapkan. Dari 171 rancangan peraturan daerah, hanya 56 yang disahkan. Selain itu, materi dan aspirasi belum dioptimalkan melalui mekanisme inisiatif yang tepat dari Dewan, lebih banyak proposal yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Sosialisasi Perda belum berjalan sebagaimana mestinya. Terkait pertanggungjawaban, mekanisme administrasi yang dilakukan DPRD Kabupaten Brebes periode 2014-2019 sudah berjalan cukup baik, meskipun diperlukan upaya pembenahan melalui analisis substantif dan responsif terhadap kebutuhan Perda yang berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Brebes.