<![CDATA[Implementasi kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) merupakan strategi pemerintah untuk menstandarkan mutu pelayanan rawat inap dan memperkuat prinsip ekuitas bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada tingkat rumah sakit, kebijakan ini menuntut penyesuaian kebijakan internal, pembiayaan, sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan KRIS di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu berdasarkan lima aspek internal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen terhadap enam informan yang dipilih secara purposif, yaitu kepala subbagian keuangan, kepala ruang rawat inap, koordinator Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, kepala subbagian pelayanan medis, pejabat pembuat komitmen, dan staf teknologi informasi. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, sedangkan keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit telah menindaklanjuti kebijakan KRIS melalui penyesuaian standar operasional prosedur, alokasi anggaran, penataan ruang rawat inap maksimal empat tempat tidur, penguatan kompetensi SDM, serta pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan dan SATUSEHAT. Kendala utama masih ditemukan pada fasilitas kamar mandi yang belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi KRIS telah berjalan cukup baik, tetapi keberlanjutan pemenuhan standar memerlukan perbaikan infrastruktur, penguatan monitoring, dan evaluasi berkala.Kata Kunci: implementasi kebijakan, jaminan kesehatan nasional, kelas rawat inap standar rumah sakit, mutu layanan]]>
