Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Roida Nababan
Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Akta Nomine Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan (studi putusan nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gianyar) Doni Margipson Sitohang; Hisar Siregar; Roida Nababan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7816

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis penggunaan akta nominee dalam kepemilikan tanah serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 259/Pdt.G/2020/PN.Gin. Penelitian ini Bertujuan “Untuk Menganalisis Pengaturan Penggunaan Akta Nomine Dalam Kepemilikan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin.” Akta nominee merupakan perjanjian pinjam nama yang mencantumkan WNI menjadi pemilik formal hak milik atas tanah, dan penguasaan dan pembiayaan berasal dari WNA sebagai bentuk penyiasatan terhadap pembatasan kepemilikan. Studi ini menerapkan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Temuan yang ada menjabarkan praktik tersebut bertentangan dengan asas nasionalitas pada UUPA, khususnya Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2), serta tidak memenuhi syarat causa yang halal menurut Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata. Majelis hakim menilai substansi dan tujuan perjanjian, bukan sekadar bentuk formalnya, sehingga menyatakan perjanjian nominee batal demi hukum dan tidak memperoleh perlindungan hukum.
Kewajiban Direksi PT Dalam Penerapan Prinsip Environmental, Social, dan Governance (Esg) Sebagai Instrumen Pembangunan Keberlanjutan (Studi Kasus Kim) Yuni Arta Turnip; Martono Anggusti; Roida Nababan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7948

Abstract

Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan isu penting dalam tata kelola perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, namun di Indonesia kewajiban Direksi Perseroan Terbatas dalam menerapkannya belum diatur secara eksplisit dalam satu norma hukum tunggal dan masih tersebar dalam berbagai regulasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, implementasi ESG di Kawasan Industri Medan, serta hambatan dan upaya penguatannya dengan metode yuridis empiris dan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG masih dipandang sebagai soft obligation sehingga implementasinya menghadapi kendala berupa ketidakjelasan regulasi, keterbatasan pemahaman Direksi, orientasi bisnis jangka pendek, serta lemahnya pengawasan dan partisipasi pemangku kepentingan, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan integrasi ESG dalam tanggung jawab hukum Direksi.
Co-Authors Doni Margipson Sitohang Hisar Siregar Martono Anggusti Yuni Arta Turnip