Martono Anggusti
Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kewajiban Direksi PT Dalam Penerapan Prinsip Environmental, Social, dan Governance (Esg) Sebagai Instrumen Pembangunan Keberlanjutan (Studi Kasus Kim) Yuni Arta Turnip; Martono Anggusti; Roida Nababan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7948

Abstract

Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan isu penting dalam tata kelola perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, namun di Indonesia kewajiban Direksi Perseroan Terbatas dalam menerapkannya belum diatur secara eksplisit dalam satu norma hukum tunggal dan masih tersebar dalam berbagai regulasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, implementasi ESG di Kawasan Industri Medan, serta hambatan dan upaya penguatannya dengan metode yuridis empiris dan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG masih dipandang sebagai soft obligation sehingga implementasinya menghadapi kendala berupa ketidakjelasan regulasi, keterbatasan pemahaman Direksi, orientasi bisnis jangka pendek, serta lemahnya pengawasan dan partisipasi pemangku kepentingan, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan integrasi ESG dalam tanggung jawab hukum Direksi.
Efektifitas Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Franchise (Waralaba):Analisis Penyalahgunaan Resep Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 (Studi Kasus: PT Chicken Holic Indonesia) Berliana Feronika Manurung; Martono Anggusti; Ria Juliana Siregar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7974

Abstract

Perkembangan sistem waralaba (franchise) sebagai salah satu model kerja sama bisnis modern menempatkan rahasia dagang, khususnya resep dan sistem operasional, sebagai aset strategis memiliki nilai ekonomi tinggi. Hubungan hukum antara franchisor dan franchise didasarkan pada perjanjian franchise yang bersifat innominaat dan tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sekaligus berada dalam rezim perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Permasalahan muncul ketika terjadi penyalahgunaan resep oleh franchise, yang tidak hanya menimbulkan wanprestasi kontraktual, tetapi juga berpotensi dikualifikasikan sebagai pelanggaran rahasia dagang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap franchisor dan franchise dalam perjanjian franchise PT Chicken Holic Indonesia serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa atas penyalahgunaan resep berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur perdata, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, serta jalur pidana, yang masing-masing memiliki fungsi perlindungan hukum yang saling melengkapi