Muhammad Enaldo Hasbaj
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Pemaafan Hakim sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum Novalinda Nadya Putri; Muhammad Enaldo Hasbaj
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7967

Abstract

Artikel ini mengkaji kedudukan dan parameter operasional pemaafan hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Reformasi hukum pidana memperkenalkan pemaafan hakim sebagai kategori putusan dalam sistem pemidanaan yang memungkinkan hakim tidak menjatuhkan pidana meskipun kesalahan terdakwa terbukti, sehingga menimbulkan ketegangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi sistemik pemaafan hakim dalam struktur pemidanaan nasional serta merumuskan batas diskresi yang terstruktur dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaafan hakim merupakan kategori putusan tersendiri yang membedakan antara penetapan kesalahan dan penjatuhan pidana. Namun, ketiadaan parameter operasional yang rinci berpotensi menimbulkan disparitas dan subjektivitas. Penelitian ini menawarkan model diskresi terstruktur berbasis tiga tahap pengujian normatif untuk menjamin proporsionalitas, akuntabilitas, dan konsistensi. Disimpulkan bahwa pemaafan hakim bukan belas kasihan personal dan bukan impunitas, melainkan bentuk koreksi proporsionalitas pemidanaan yang terstruktur dalam sistem hukum pidana nasional.