<![CDATA[Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah melahirkan fenomena pengemis online melalui platform TikTok yang memanfaatkan fitur siaran langsung untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hadiah virtual. Fenomena ini menimbulkan persoalan yuridis terkait kualifikasi perbuatannya dalam hukum pidana Indonesia, khususnya karena belum adanya pengaturan eksplisit mengenai aktivitas mengemis di ruang digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif terhadap konflik antara asas legalitas dengan perluasan makna ruang publik dalam konteks digital. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah praktik pengemis online dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menegaskan bahwa pengemis online tidak secara otomatis dapat dipidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali apabila memenuhi unsur delik tertentu atau berkaitan dengan tindak pidana lain seperti penipuan, eksploitasi, atau manipulasi informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini mengambil posisi bahwa kriminalisasi harus bersifat selektif dan berbasis pada terpenuhinya unsur delik, bukan semata pada aktivitas meminta donasi. Implikasinya, diperlukan perumusan kebijakan hukum yang secara tegas membedakan antara pengemis online, donasi sosial, dan penipuan digital guna menjamin kepastian hukum dan mencegah over-kriminalisasi]]>
