Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.813
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GANEC SWARA Jurnal Abdidas Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment
Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
The PEMBERLAKUAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL ADAT ISTIADAT OYA DI KECAMATAN LOLAK DITINJAU DARI PASAL 18B AYAT 2 UUD 1945 Dg Malanye, Matra; Puluhulawa, Fenty; Junus, Nirwan; Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.183

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh Pemberlakuan nilai-nilai kearifan lokal adat istiadat Oya di Kecamatan Lolak mengacu pada Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan, melestarikan, dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam struktur hukum negara. Pasal ini memberikan landasan konstitusional bagi pengakuan dan perlindungan terhadap keberagaman budaya serta kearifan lokal dalam konteks hukum nasional. Implementasi nilai-nilai kearifan lokal adat istiadat Oya di tingkat kecamatan memberikan landasan bagi harmonisasi antara hukum nasional dan kearifan lokal, yang pada gilirannya dapat memperkuat identitas kultural masyarakat setempat. Penelitian ini mengunakan penelitian hukum empiris, atau yang biasa di sebut ialah istilah penelitian lapangan. Penelitian hukum (research of law/legal research), karena hendak mengidentifikasi, memahami, dan mempelajari tentang isu/masalah hukum yang di angakat melalui instrument hukum adat dan hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dasar bagi penyusunan kebijakan yang berpihak pada partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan lokal mereka. Pemberlakuan nilai-nilai kearifan lokal adat istiadat Oya di Kecamatan Lolak yang diatur oleh Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 merupakan langkah untuk melindungi dan mempertahankan warisan budaya yang khas dari suatu daerah, langkah ini mengarah pada integrasi nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum nasional, memungkinkan harmonisasi antara hukum nasional dan kearifan lokal. Implementasi nilai-nilai kearifan lokal di tingkat kecamatan memberikan dasar bagi penguatan identitas kultural masyarakat setempat. Ini juga memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dalam pembuatan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini mendorong pengakuan resmi dan perlindungan terhadap tradisi-tradisi yang ada. Pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai kearifan lokal Oya di Kecamatan Lolak dan penerapannya dalam kerangka hukum negara menjadi kunci penting bagi terciptanya harmoni sosial, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta pemeliharaan keberagaman budaya dalam ranah hukum nasional.             This research uses empirical legal research, or what is usually called field research. Legal research (research of law/legal research), because it aims to identify, understand and learn about legal issues/problems raised through customary law and positive law instruments.             Based on the research results, it is concluded that the basis for formulating policies is in favor of active participation and involvement of the community in the decision-making process relating to their local life. The implementation of local wisdom values ​​of Oya customs in Lolak District which is regulated by Article 18B Paragraph 2 of the 1945 Constitution is a step to protect and maintain the unique cultural heritage of an area, this step leads to the integration of local values ​​into the national legal system, enables harmonization between national laws and local wisdom. The implementation of local wisdom values ​​at the sub-district level provides the basis for strengthening the cultural identity of local communities. It also allows for greater participation from the public in the making of policies that affect their lives. This encourages official recognition and protection of existing traditions. A deep understanding of the values ​​of Oya local wisdom in Lolak District and their application within the state legal framework is an important key to creating social harmony, protecting the rights of indigenous peoples, and maintaining cultural diversity in the realm of national law.
Harmonisasi Hukum Adat dan Regulasi Modern: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Kerjasama Berkelanjutan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Junus, Nirwan; Puluhulawa, Fenty U; Mustika, Waode; Elfikri, Nurul Fazri; Mamu, Karlin; Amrain, Fitran; Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan; Kamba, Sri Nanang Meiske
Jurnal Abdidas Vol. 5 No. 4 (2024): August, Pages 301 - 449
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v5i4.990

Abstract

Harmonisasi antara hukum adat dan regulasi modern menimbulkan konflik budaya, perspektif, dan kepentingan. Pembangunan Indonesia bertujuan mensejahterakan rakyat dengan pemerataan pembangunan dan memanfaatkan potensi alam dan manusia. Meskipun potensi alam dan manusia di desa besar, pengembangan ekonomi pedesaan belum optimal karena ketergantungan pada bantuan pemerintah dan kurangnya inovasi. Pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagai subjek pembangunan adalah tujuan, tetapi masih terkendala pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan potensi alam serta keterbatasan dalam menerima modernisasi dan teknologi baru. Regulasi desa bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan mengatasi kesenjangan. Namun, desa masih mengandalkan bantuan pemerintah pusat dan memiliki rendahnya kreativitas sumber daya manusia karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan. BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan desa melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi desa. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang BUMDes, lemahnya sistem dan tata kelola, kekurangan SDM dan aparat desa, serta minimnya penguasaan IT. Memperhatikan permasalahan diatas maka tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo melakukan kegiatan pengabdian ini sebagai upaya untuk meningkatkan Kapasistas Masyarakat Desa Melalui  Kerjasama sama berkelanjutan dalam pengelolaan BUMDes. Adapun luaran yang nantinya akan dihasilkan melalui pengabdian ini ialah kegiatan Penyuluhan dan Penegmbangan kapasitas Masyarakat, Artikel Ilmiah di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi di Media Masa (Cetak/Online), selanjutnya Laporan Wajib berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian, Buku Catatan Keuangan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH DI WILAYAH PESISIR PANTAI DESA LAMU KECAMATAN BATUDA’A PANTAI HARUN, YUSRIN M.; JUNUS, NIRWAN; SARSON, MOH. TAUFIQ ZULFIKAR; KADIR, MUHAMAD KHAIRUN KURNIAWAN; MAMU, KARLIN Z.; ELFIKRI, NURUL FAZRI
GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i2.845

Abstract

Usually the document showing this right is considered a land certificate. The aim of this research is to find out what drives people to make land title certificates in coastal areas and what the impact of these certificates is. A method called empirical legal research was used to conduct this research. Roger Cottrell said that empirical juridical research is a way of studying law that involves collecting and analyzing real-world information about legal issues, legal practices, and legal institutions. The goal is to learn how the law works in society and find better ways to solve legal problems. The research results show that there are legal problems in making land title certificates in coastal areas and that people who own them can be subject to sanctions by the government. These problems include not socializing with other people and the fact that the certificate can be revoked
FAKTOR UTAMA TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA KUALA LUMPUR KECAMATAN PAGUYAMAN PUSI, TINSIAWATY R.; KASIM, NUR M.; BAKUNG, DOLOT ALHASNI; KADIR, MUHAMAD KHAIRUN KURNIAWAN
GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i2.856

Abstract

Marriage under the age has become a national phenomenon, culture has become a factor that has a big influence on the pattern of life in society, which is included in marriage under the age. The number of underage marriages is still rampant in Kuala Lumpur. The existence of quite significant figures provides an illustration that the existing legislative regulations are not effective enough in becoming reference regulations in society. This research aims to find out the main factors in the occurrence of underage marriages in Desa Kuala Lumpur, Paguyaman District. This research uses the Juridical Empirical type of research. The results of this research found that underage marriages that occurred in Kuala Lumpur, Paguyaman District, Boaleimo Regency, were classified as disharmonious households, due to several problems experienced by couples in underage marriages. These include a lack of awareness between partners regarding household duties, the task of looking after children which is assigned to one party, economic and work problems as well as communication patterns that lack mutual respect
KEDUDUKAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH TERHADAP SERTIFIKAT TANAH YANG DI LELANG DI BANK DANAMON KABUPATEN GORONTALO ALINTI, SITI NURHALIZAH; JUNUS, NIRWAN; MANDJO, JULIUS T.; KADIR, MUHAMAD KHAIRUN KURNIAWAN; ELFIKRI, NURUL FAZRI; MAMU, KARLIN Z.
GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i2.843

Abstract

The purpose of this study is to ascertain the status of property ownership rights with reference to land certificates that Bank Danamon has put up for auction. In addition, the purpose of this study is to determine the degree of legal protection afforded to the owners of land rights that Bank Danamon has auctioned off. Using a statutory method, a comparison approach, and a case approach, the researcher employed a normative-empirical style of legal research to compile this study. The findings of this study demonstrate that the Bank disregarded the verbal agreement between the debtor and creditor and held the auction without a third summons, in violation of the auction regulations
PROSES PERJANJIAN BAGI HASIL ATAS TANAH PERTANIAN DI DESA LIMEHE BARAT KECAMATAN TABONGO KABUPATEN GORONTALO SILVANA ADELIYA MAHMUD; MUTIA CHERAWATY THALIB; ZAMRONI ABDUSSAMAD; MUHAMAD KHAIRUN KURNIAWAN KADIR; KARLIN Z. MAMU
GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i2.854

Abstract

A production sharing agreement is one of the transactions for cultivating agricultural land. This agreement is based on the basis of mutual assistance and a feeling of kinship which is still very strong among the people whose implementation is still not in accordance with existing provisions. This research aims to find out how the agricultural land production sharing agreement process is in West Limehe Village, Kec. Tabongo, Gorontalo Regency. The approach that has been implemented in scientific research is the Sociological Research Approach, which actually progresses the study of science in an expert way by directly exploring its objects. The research results show that the implementation of production sharing agreements on agricultural land in West Limehe Village, Kec. Tabongo, Gorontalo Regency was made unwritten only in verbal form on the basis of trust and agreement between the land owner and the cultivator, it was not carried out in front of the Village Head and no written deed or contract was made from this legal act
CIRCUMVENTION DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: IMPLIKASI TUDUHAN VIETNAM TERHADAP INDONESIA SRI MULYANA LIHAWA; WAODE MUSTIKA; NUR MOHAMAD KASIM; MUHAMAD KHAIRUN KURNIAWAN KADIR
GANEC SWARA Vol 18, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i3.998

Abstract

Cross-border trade is something that can no longer be avoided in today's era of globalization. Countries conduct business activities in order to advance their economic activities. In these activities, many countries do things that harm business principles. One of them is the evasion action. This research aims to determine the regulation of circumvention measures in international trade. This article uses normative legal research methods based on the international economic legal framework. The research results show that circumvention measures constitute a form of evasion of anti-dumping import duties. These actions involve manipulation or changes in the way trade is conducted to avoid paying high import duties. In Indonesia, anti-dumping regulations do not specifically regulate circumvention issues.
FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN TIDAK TERLAPOR DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE BOLANGO NUR AYIN HIOLA; NIRWAN JUNUS; NUVAZRIA ACHIR; KARLIN Z. MAMU; NURUL FAZRI ELFIKRI; MUHAMAD KHAIRUN KURNIAWAN KADIR
GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i2.844

Abstract

Marriage is the union of two people to form an eternal and happy family or household based on the Almighty God. Marriage is also an inner and outer bond between a man and a woman who become a husband and wife. The aim of this research is of course to find out the causes of non-reporting of marriages to the Population and Civil Registration Service. The type of research used is empirical research where the data source comes from facts in the field. The results of the research show that there are several things that cause marriages not to be reported, including negligence of the community itself, legal awareness and lack of socialization regarding marriage law and non-recording of marriage book registration numbers in the centralized SIAK system
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PAKAIAN BEKAS DHEA ANANDA ADAM; NIRWAN JUNUS; JULIUS T. MANDJO; MUHAMAD KHAIRUN KURNIAWAN KADIR; KARLIN Z. MAMU
GANEC SWARA Vol 18, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i1.745

Abstract

This research aims to determine the problems of protecting consumers of imported used clothing. This research uses empirical legal research methods with a case approach that occurs, then analyzed using descriptive analytical techniques. The research results show that basically consumer protection against the sale of imported used clothing in Gorontalo in terms of Law Number 8 of 1999 is carried out by providing guidance to the Non-Governmental Consumer Protection Institution (LPKSM). Carrying out law enforcement efforts through preventive actions such as raids and visiting sales centers, including checking procedures and business permits, especially buying and selling clothes and site construction permits. Apart from that, it provides warnings to business actors who then take action with confiscation and provide sanctions for perpetrators who are still unaware. However, even though there are regulations that prohibit imported used clothing, this business tends to still have a lot of interest. This law enforcement effort is carried out by coordinating with Civil Servant Investigator Supervisors (PPNS) for Consumer Protection from Regency and City to the Police, as well as goods and services supervisors. The problem of providing protection to consumers of imported used clothing in Gorontalo City is that there is a strong desire that arises in sellers and buyers; New law enforcement is limited to socialization and appeals, without confiscation and imposing sanctions; There are no regional regulations in the form of regional regulations; and Lack of Public Awareness.
IMPLIKASI PERKAWINAN POLIANDRI TERHADAP UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DI KECAMATAN BOTUPINGGE IYAN KASIM; NIRWAN JUNUS; SRI NANANG MEISKE KAMBA; MUTIA CHERAWATY THALIB; KARLIN Z. MAMU; MUHAMAD KHAIRUN KURNIAWAN KADIR
GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i2.851

Abstract

This research aims to find out the implications of polyandrous marriages for efforts to fulfill children's rights in Botupingge District.  This research uses sociological juridical research methods.  Sociological juridical research has as its object the study of community behavior.  The community behavior studied is behavior that arises as a result of interacting with the existing norm system, namely the perpetrators of the practice of polyandrous marriage in the Botupingge sub-district.  The results of this research show that the implications of polyandrous marriages for efforts to fulfill children's rights in the Botupingge sub-district hinder the realization of children's rights, both in terms of providing identity on a child's birth certificate which is only recorded as the mother's child, causing harm to interests,  threatens the fulfillment, protection and enforcement of children's rights both regarding family law and children's psychology
Co-Authors Abdul Hamid Tome ALINTI, SITI NURHALIZAH Dg Malanye, Matra DHEA ANANDA ADAM Dolot Alhasni Bakung Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain HARUN, YUSRIN M. IYAN KASIM Janwar Hippy Julius Mandjo KASIM, NUR M. Mamu, Karlin Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson MUTIA CHERAWATY THALIB Mutia Cherawaty Thalib Nirwan Junus NUR AYIN HIOLA Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir PUSI, TINSIAWATY R. SILVANA ADELIYA MAHMUD SRI MULYANA LIHAWA Sri Nanang Meiske Kamba Waode Mustika Zamroni Abdussamad