Syafiul Umam
STIES Babussalam Jombang

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Peran Informasi Harga Dalam Mempengaruhi Keputusan Konsumen Di Pasar Mikro Muhammad Khoirun Nasirin; Muhammad Syafi'i Budi Santoso; Syafiul Umam; M. Farid Al-Azhar
Islamic Banking and Finance Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ibf.v6i1.6101

Abstract

This study aims to analyze the role of price information in influencing consumer decisions in micro markets. Price information is a crucial factor for consumers in making purchasing decisions, particularly in traditional markets, which tend to have varying degrees of information transparency. This study employed a descriptive qualitative method with a field study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation with consumers and micro-business owners. The results indicate that price information plays a significant role in shaping consumer perceptions of a product's value, influencing price comparisons, and determining purchasing decisions. Limited access to price information leads to information asymmetry, which results in suboptimal consumer decisions. Furthermore, direct interaction, such as bargaining, serves as an alternative mechanism for obtaining price information. This study implies that increasing price transparency and information access can promote micro market efficiency and improve consumer welfare.
PERAN KETERLIBATAN PERBANKAN SYARI’AH DALAM PENINGKATANN LITERASI FINANSIAL DI SEKOLAH: STUDI BANK SYARI’AH INDONESIA (BSI) Syafiul Umam; Muhammad Syafi'i Budi Santoso; Dimyati Dimyati
ISTIFADA : Jurnal Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah Vol. 1 No. 01 (2025): ISTIFADA : Jurnal Ekonomi Dan Lembaga Keuangan Syariah
Publisher : LPPM STIES BABUSSALAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64454/istifada.v1i01.111

Abstract

Salah satu lembaga keuangan syariah yang cukup populer di daerah Jombang adalah BMT Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi terkait strategi pemasaran yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah yaitu BMT di Kabupaten Jombang dalam menarik konsumennya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan hasil penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti, Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi pemasaran yang digunakan antara lain: 1) Pemanfaatan media promosi seperti media sosial, menyebarkan brosur, media periklanan, personal selling, mulut ke mulut, promosi penjualan, sosialisasi. 2) Pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci dalam keberhasilan pemasaran. 3) menerapkan ekspansi pasar, memperluas pangsa pasar bisa dikatakan memperbesar bisnis. 4) Menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi rumah ke rumah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Pemasaran tidak hanya sebatas menjual saja, namun lebih luas dari itu adalah sebuah proses yang mencakup mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
PENGARUH UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UUP2SK) TERHADAP PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH Muhammad Farid Al-Azhar; Abdul Wakhid; Muhammad Khoirun Nasirin; Syafiul Umam
ISTIFADA : Jurnal Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah Vol. 1 No. 02 (2025): ISTIFADA : Jurnal Ekonomi Dan Lembaga Keuangan Syariah
Publisher : LPPM STIES BABUSSALAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64454/istifada.v1i02.177

Abstract

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LMKS) memegang peranan krusial dalam arsitektur keuangan inklusif Indonesia, berfungsi sebagai jembatan bagi jutaan masyarakat unbanked dan underbanked untuk mengakses produk keuangan berbasis syariah. Namun, efektivitas dan keberlanjutannya sering terhambat oleh dualisme dan fragmentasi dalam sistem pengawasan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) menjadi titik balik yang fundamental dalam arsitektur pengawasan sektor keuangan Indonesia, termasuk bagi LMKS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dan mendalam pengaruh UUP2SK terhadap sistem pengawasan LMKS. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan komparatif, penelitian ini mengkaji perubahan paradigma regulasi, pergeseran kewenangan institusional, serta dampak berlapis yang ditimbulkan terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan operasional LMKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUP2SK secara signifikan mengubah lanskap pengawasan dengan mengalihkan kewenangan perizinan dan pengawasan koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan, termasuk mayoritas LMKS, dari Kementerian Koperasi dan UKM ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perubahan ini mengintroduksi sebuah rezim pengawasan baru yang berlandaskan pada pendekatan berbasis risiko (risk-based supervision), penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principles), serta peningkatan tuntutan terhadap tata kelola yang baik (good corporate governance) dan penguatan aspek perlindungan konsumen. Meskipun reformasi ini menjanjikan stabilitas jangka panjang dan peningkatan kepercayaan publik, implementasinya dihadapkan pada tantangan multidimensional terkait kesiapan sumber daya manusia di sisi regulator dan industri, kesenjangan infrastruktur teknologi, serta potensi peningkatan biaya kepatuhan (cost of compliance) yang dapat memberatkan LMKS berskala kecil. Penelitian ini merekomendasikan adanya strategi implementasi yang proporsional dan adaptif, serta sinergi kolaboratif antara regulator, asosiasi industri, dan akademisi untuk memastikan transisi pengawasan berjalan efektif tanpa mencederai misi sosial dan fleksibilitas operasional yang menjadi kekuatan utama LMKS.
The Impact of the Financial Sector Development and Strengthening Law (UUP2SK) on the Supervision of Islamic Microfinance Institutions Muhammad Farid Al-Azhar; Ahmad Zainul Abidin; Jafar Shiddiq; Syafiul Umam
ISTIFADA : Jurnal Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah Vol. 2 No. 01 (2026): ISTIFADA : Jurnal Ekonomi Dan Lembaga Keuangan Syariah
Publisher : LPPM STIES BABUSSALAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64454/istifada.v2i01.207

Abstract

Islamic Microfinance Institutions (LMKS) play a crucial role in Indonesia's inclusive financial architecture, serving as a bridge for millions of unbanked and underbanked individuals to access Sharia-compliant financial products. However, their effectiveness and sustainability are often hampered by decades of dualism and fragmentation in the supervisory system. The enactment of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UUP2SK) marks a fundamental turning point in Indonesia's financial sector supervisory architecture, including for LMKS. This study aims to comprehensively and in-depth analyze the impact of UUP2SK on the LMKS supervisory system. Using normative juridical research methods and a comparative approach, this study examines the shifting regulatory paradigm, shifting institutional authority, and the resulting multi-layered impacts on LMKS governance, risk management, and operations. The results show that UUP2SK significantly changes the supervisory landscape by shifting licensing and supervisory authority for cooperatives operating in the financial services sector, including the majority of LMKS, from the Ministry of Cooperatives and SMEs to the Financial Services Authority (OJK). This change introduces a new supervisory regime based on a risk -based supervision approach , the application of prudential principles, and increased demands for good corporate governance and strengthened consumer protection. While this reform promises long-term stability and increased public trust, its implementation faces multidimensional challenges related to the readiness of human resources on the regulatory and industry sides, technological infrastructure gaps, and the potential for increased compliance costs that could burden small-scale financial institutions (LMKS). This study recommends a proportional and adaptive implementation strategy, as well as collaborative synergy between regulators, industry associations, and academics to ensure an effective supervisory transition without harming the social mission and operational flexibility that are the core strengths of LMKS
Integration of Artificial Intelligence (AI) and Sharia Compliance: Challenges of Smart Contract Implementation in Sharia Fintech Lending Peer-to-Peer (P2P) Products Syafiul Umam; Ahmad Zainul Abidin; Muhammad Farid Al-Azhar
ISTIFADA : Jurnal Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah Vol. 2 No. 02 (2026): ISTIFADA : Jurnal Ekonomi Dan Lembaga Keuangan Syariah
Publisher : LPPM STIES BABUSSALAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of Sharia-based financial technology (fintech) has driven the transformation of financial services through the use of Artificial Intelligence (AI) and smart contracts to improve efficiency, transparency, and accuracy in the financing process. However, the implementation of these two technologies in Sharia Fintech Lending Peer-to-Peer (P2P) products still faces various challenges, particularly in maintaining compliance with Sharia principles. This study aims to analyze the integration of AI and Sharia compliance and identify the challenges of implementing smart contracts in Sharia Fintech Lending P2P products . The study uses a qualitative approach with a library research method strengthened by an analysis of regulations, fatwas from the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), provisions of the Financial Services Authority (OJK), and various scientific literature related to AI, blockchain , smart contracts , and Sharia finance. Data analysis was conducted descriptively and analytically through data reduction, categorization, interpretation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that AI integration can improve the quality of credit scoring , accelerate the identity verification process ( electronic Know Your Customer/e-KYC ), detect potential financing risks, and strengthen real-time compliance monitoring. On the other hand, the implementation of smart contracts provides benefits in the form of contract automation, operational efficiency, transaction transparency, and reduced risk of default. However, its implementation still faces challenges such as limited flexibility of sharia contracts in digital systems, potential bias of AI algorithms, suboptimal AI governance standards in accordance with sharia principles, issues of personal data protection, and the lack of harmonization of regulations regarding the use of blockchain and smart contracts in the sharia fintech industry in Indonesia. This study concludes that the success of AI and smart contract integration in Sharia P2P Fintech Lending is not only determined by technological sophistication, but also requires strengthening sharia governance ( Sharia Governance ), algorithm transparency ( Explainable AI ), supervision by the Sharia Supervisory Board, and regulatory improvements that are adaptive to developments in digital technology. These findings are expected to serve as a reference for regulators, Sharia fintech industry players, and academics in developing a Sharia digital financial ecosystem that is innovative, secure, and remains in accordance with the principles of maqashid shariah
ARISAN DALAM DINAMIKA HUKUM DAN EKONOMI SYARIAH Muhammad Farid Al-Azhar; Muhammad Khoirun Nasirin; Rakhmawan Habibi; Syafiul Umam; Ahmad Yusuf Latif Amrulloh
IFADAH : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah Vol 1 No 02 (2025): IFADAH : Jurnal Ekonomi Manajemen Syariah
Publisher : LPPM STIES BABUSSALAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64454/ifadah.v1i02.162

Abstract

Arisan merupakan tradisi yang telah mengakar di masyarakat Indonesia sebagai wujud solidaritas sosial, sarana saling tolong-menolong, dan menjaga tali silaturahmi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Dengan kemajuan teknologi, arisan telah bertransformasi menjadi arisan online yang lebih praktis dan mudah diakses. Jenis-jenis arisan juga semakin beragam, salah satunya adalah arisan menurun. Arisan menurun memiliki keunikan tersendiri, namun dalam praktiknya perlu dilakukan kajian lebih mendalam terutama dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, untuk memastikan aktivitas ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menghindarkan masyarakat dari praktik yang bertentangan dengan ajaran agama. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur yang mengacu pada berbagai sumber referensi, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen terkait yang relevan dengan topik arisan menurun online dan Hukum Ekonomi Syariah. Metode ini bertujuan untuk menganalisis konsep, karakteristik, serta dampak dari praktik arisan menurun online berdasarkan kajian teoretis yang didukung oleh literatur terpercaya. Dari hasil kajian literatur ini, dapat disimpulkan bahwa praktik arisan menurun online masih belum memenuhi prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara akad yang dilakukan dengan praktik aktual, sehingga arisan menurun online berpotensi berubah menjadi pengelolaan jasa simpan pinjam yang tidak sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah sebelum terlibat dalam arisan menurun online. Rekomendasi dari studi ini adalah perlunya regulasi yang jelas terkait praktik arisan online, serta edukasi kepada masyarakat untuk memastikan bahwa arisan yang dilakukan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Management of The Impact of Sharia Fintech Implementation on Financial Inclusion of Marginalized Communities Syafiul Umam; Muhammad Syafi'i Budi Santoso; Abdul Wakhid; Ahmad Syahni; Dimyati Dimyati
IFADAH : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah Vol 2 No 01 (2026): IFADAH : Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Syariah
Publisher : LPPM STIES BABUSSALAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64454/ifadah.v2i01.213

Abstract

This study examines the impact of Sharia fintech implementation on the financial inclusion of marginalized communities. The rapid development of financial technology based on Islamic principles has created new opportunities for expanding access to financial services among underserved populations, particularly those facing geographical, economic, and social barriers. The objective of this study is to analyze the role of Sharia fintech in improving access to financial services, promoting economic empowerment, and supporting sustainable financial inclusion. This research employs a qualitative descriptive approach through a comprehensive review of relevant literature, regulatory frameworks, and empirical findings related to Islamic financial technology and financial inclusion. The findings indicate that Sharia fintech contributes significantly to increasing access to financing, savings, payment systems, and financial literacy among marginalized communities. Furthermore, the principles of transparency, fairness, and prohibition of usury embedded in Sharia fintech enhance public trust and encourage broader participation in the formal financial sector. However, challenges such as limited digital literacy, inadequate technological infrastructure, regulatory constraints, and low public awareness remain significant barriers to maximizing its impact. The study concludes that strengthening regulatory support, improving digital literacy, and enhancing collaboration among stakeholders are essential to optimizing the contribution of Sharia fintech to inclusive and sustainable economic development
The Role of Spiritual Leadership in Improving Organizational Citizenship Behavior (OCB) of Islamic Bank Employees Rakhmaan habibi; Ahmad Syahni; Syafiul Umam
IFADAH : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah Vol 2 No 02 (2026): IFADAH : Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Syariah
Publisher : LPPM STIES BABUSSALAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64454/ifadah.v2i02.232

Abstract

This study aims to analyze the role of spiritual leadership in improving employees' Organizational Citizenship Behavior (OCB) in Islamic banks. Spiritual leadership is a leadership approach that integrates spiritual values, such as honesty, trustworthiness, compassion, exemplary behavior, and worship orientation in organizational activities. The implementation of spiritual leadership is believed to be able to create a meaningful work environment, increase intrinsic motivation, and build employee commitment and loyalty to the organization. This study uses a quantitative approach with a survey method on Islamic bank employees. Data collection was carried out through distributing questionnaires using a Likert scale, then analyzed using simple linear regression analysis to test the effect of spiritual leadership on OCB. Indicators of spiritual leadership include vision , hope/faith , and altruistic love , while indicators of OCB include altruism , conscientiousness , sportsmanship , courtesy , and civic virtue . The results of the study indicate that spiritual leadership has a positive and significant effect on employees' Organizational Citizenship Behavior. The higher the level of spiritual leadership implemented by leaders, the higher the tendency of employees to demonstrate voluntary behavior outside of formal duties, such as helping coworkers, maintaining a harmonious work environment, actively participating in organizational activities, and demonstrating loyalty to the institution. These findings indicate that spiritual leadership is a strategic factor in building a productive, collaborative, and Islamic-based organizational culture. Therefore, Islamic banks need to optimize the development of spiritual leadership as part of their human resource management strategy to continuously improve the quality of individual and organizational performance.