p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS
Siti Malikhatun Badriyah
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Kota Semarang Jawa Tengah

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implikasi Hukum Pengalihan Saham di Bawah Tangan terhadap Tanggung Jawab Jabatan Notaris Syifa Maharani Bidayatulfarhah; Siti Malikhatun Badriyah; Ariyanto Ariyanto
Notarius Vol 19, No 2 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i2.82745

Abstract

ABSTRACT The transfer of shares in a Limited Liability Company is often conducted through private deeds which, although materially valid, may create legal uncertainty when later formalized into authentic deeds by a Notary. This study aims to analyze the validity and evidentiary strength of such transfers, as well as the legal implications and limits of Notarial liability. Using a normative juridical method with a doctrinal approach, the results show that private share transfers are materially valid but do not bind the company or third parties unless recorded in the Register of Shareholders. Notaries are responsible for formal truth, yet must apply due diligence. This research contributes by strengthening theoretical understanding of evidentiary law and offering practical guidance for Notaries in mitigating legal risks.Keywords: Transfer of Rights; Shares; Notary.ABSTRAK Pengalihan saham dalam Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui akta di bawah tangan, meskipun sah secara materiil, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum ketika dituangkan ke dalam akta otentik oleh Notaris. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan dan kekuatan pembuktian pengalihan saham serta implikasi hukum dan batas tanggung jawab Notaris. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan saham sah secara materiil, namun tidak mengikat perseroan dan pihak ketiga sebelum dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham. Notaris bertanggung jawab pada kebenaran formil, namun wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan teori pembuktian serta memberikan pedoman praktis bagi Notaris dalam memitigasi risiko hukum.Kata Kunci: Pengalihan Hak; Saham; Notaris.
Tanggung Jawab PPAT atas Dokumen Palsu dalam Pelayanan Terintegrasi Secara Elektronik Ari Setya Ningrum; Siti Malikhatun Badriyah
Notarius Vol 19, No 3 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i3.86987

Abstract

ABSTRACTElectronic land administration services raise legal issues concerning PPAT liability for the use of forged documents. This study analyzes the legal liability of PPATs for forged documents in electronic land administration and formulates an appropriate regulatory framework to ensure legal certainty and protection. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the data were analyzed qualitatively. The findings show that PPAT liability is fault-based rather than strict, with PPATs responsible for the formal validity of documents, while the parties bear responsibility for their substantive authenticity, unless intentional or negligent conduct is proven. The ideal regulatory framework should clarify PPAT liability, strengthen electronic document verification, adopt a safe harbour principle, and ensure proportionate allocation of responsibilities.Keywords: Land Deed Official (PPAT); Forged Documents; Electronic Land Services.ABSTRAKPelayanan pertanahan elektronik menimbulkan persoalan pertanggungjawaban PPAT atas penggunaan dokumen palsu. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum PPAT atas penggunaan dokumen palsu dalam pelayanan pertanahan elektronik serta merumuskan pengaturan yang ideal untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PPAT didasarkan pada kesalahan dan tidak bersifat mutlak, dengan tanggung jawab PPAT terbatas pada kebenaran formal dokumen, sedangkan kebenaran materiil menjadi tanggung jawab para pihak, kecuali terdapat kesengajaan atau kelalaian. Pengaturan ideal perlu memperjelas batas tanggung jawab, memperkuat verifikasi dokumen elektronik, menerapkan prinsip safe harbour, dan membagi tanggung jawab secara proporsional untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.Kata Kunci: PPAT; Dokumen Palsu; Pelayanan Pertanahan Elektronik