Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KETIADAAN STRUKTUR OPOSISI DALAM SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA TERHADAP KUALITAS NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI Hany Amelya; Mirza Satria Buana
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.1905

Abstract

Struktur oposisi dalam sistem perwakilan merupakan elemen penting dalam negara demokrasi modern karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Namun, sistem perwakilan di Indonesia tidak memiliki struktur oposisi yang terinstitusionalisasi secara formal. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap kualitas negara hukum (rule of law) dan demokrasi, khususnya dalam aspek checks and balances serta akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi ketiadaan struktur oposisi dalam sistem perwakilan di Indonesia terhadap kualitas negara hukum dan demokrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan oposisi parlementer yang terstruktur menyebabkan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif menjadi lemah dan tidak terorganisir secara institusional. Hal ini berdampak pada berkurangnya efektivitas mekanisme checks and balances serta memengaruhi kualitas demokrasi dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain kelembagaan parlemen agar fungsi oposisi dapat berjalan secara efektif dan terstruktur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dilema Sistem Merit sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Pengisian Jabatan di Pemerintahan Daerah: The Dilemma of the Merit System as an Instrument to Prevent Corruption, Collusion, and Nepotism in Local Government Appointments Maisarah; Mirza Satria Buana
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7539

Abstract

Tulisan ini menganalisis dilema penerapan sistem merit sebagai instrumen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengisian jabatan di pemerintahan daerah. Sistem merit, yang secara normatif menjadi fondasi utama tata kelola ASN berbasis kompetensi dan kinerja, kerap kali dihadapkan pada realitas lemahnya pengawasan dan intervensi politik. Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memperparah kondisi tersebut dengan menimbulkan kekosongan dalam mekanisme pengawasan eksternal. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis deskriptif, melalui studi pustaka terhadap regulasi yang berlaku dan studi kasus praktik di daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem merit masih rentan dimanipulasi, terutama dalam konteks budaya birokrasi daerah yang sarat patronase politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka regulasi dan pengawasan serta integrasi nilai-nilai etika birokrasi untuk memastikan sistem merit benar-benar menjadi penghalang KKN.