Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Simbol Alam sebagai Kritik Sosial dalam Kumpulan Puisi Bahasa Pohon-Pohon Tumbang: Kajian Semiotika Roland Barthes Sifa Yunita sari; Ari Ambarwati; Iwan Wahyudi
DEIKTIS: Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Sastra Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia - Sulawesi Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53769/deiktis.v6i3.4195

Abstract

Puisi kontemporer tidak hanya berfungsi sebagai media ekspresi estetis, tetapi juga sebagai sarana penyampaian kritik sosial melalui penggunaan simbol-simbol yang bermakna. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan representasi simbol alam serta mengungkap makna kritik sosial dalam kumpulan puisi Bahasa Pohon-Pohon Tumbang karya M. Aan Mansyur melalui kajian semiotika Roland Barthes. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan semiotika sastra. Sumber data primer berupa kumpulan puisi Bahasa Pohon-Pohon Tumbang, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data dikumpulkan melalui teknik baca, simak, dan catat, kemudian dianalisis dengan mengidentifikasi simbol alam, mengelompokkan tanda berdasarkan konsep denotasi, konotasi, dan mitos Roland Barthes, serta menafsirkan bentuk kritik sosial yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol-simbol alam, seperti pohon, langit, pelangi, api, badai, dan pagi, tidak hanya memiliki makna denotatif, tetapi juga mengandung makna konotatif yang merepresentasikan kerusakan lingkungan, krisis kemanusiaan, hilangnya nilai-nilai sosial, serta harapan terhadap kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, simbol alam dalam kumpulan puisi tersebut berfungsi sebagai media kritik sosial yang disampaikan secara metaforis dan memperlihatkan hubungan erat antara manusia, alam, dan realitas sosial.
Strategi Eufemisasi dalam Wacana Penutupan Program Studi oleh Kemendiktisaintek: Analisis Wacana Kritis Fairclough Iwan Wahyudi; Hasan Busri; Sifa Yunita Sari
DEIKTIS: Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Sastra Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia - Sulawesi Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53769/deiktis.v6i3.4201

Abstract

Kebijakan penataan dan penutupan program studi (prodi) yang diwacanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sepanjang April-Juni 2026 memunculkan pertautan menarik antara bahasa dan kekuasaan dalam wacana kebijakan pendidikan tinggi Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan strategi eufemisasi yang digunakan pejabat Kemendiktisaintek dalam mengonstruksi wacana penutupan prodi, serta menjelaskan cara kerja strategi tersebut pada tataran teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural sebagaimana kerangka analisis wacana kritis (AWK) Norman Fairclough. Data penelitian berupa tuturan pejabat Kemendiktisaintek (Sekretaris Jenderal dan Menteri) serta siaran pers resmi yang dipublikasikan media daring nasional pada periode April-Juni 2026, dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan teknik simak-catat dan analisis isi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan empat strategi eufemisasi utama, yaitu (1) substitusi leksikal, terutama penggantian kata “penutupan” dengan “penataan” dan “transformasi”; (2) pergeseran agensi dan pertanggungjawaban melalui konstruksi pasif serta pelimpahan sumber keputusan kepada “badan penyelenggara”; (3) pelunakan modalitas melalui leksia “opsi terakhir”, “kerelaan hati”, dan penanda ketaktentuan seperti “mungkin”; serta (4) legitimasi melalui wacana kebutuhan industri dan pembangunan nasional. Pada tataran praktik wacana, teks yang dikaji menunjukkan intertekstualitas dengan wacana developmentalisme dan kebekerjaan (employability); pada tataran praktik sosiokultural, eufemisasi berfungsi meredam resistansi publik dan akademisi terhadap kebijakan yang berpotensi mengancam otonomi keilmuan dan mata pencaharian sivitas akademika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa eufemisasi dalam wacana birokrasi pendidikan tinggi bukan semata gaya berbahasa, melainkan strategi ideologis untuk mengelola penerimaan publik atas kebijakan yang berpotensi kontroversial.