Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Punggawa Law Review
Clara Cleoney Lyareekha
Magister Hukum Universitas Islam Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha atas Penggunaan AI Chatbot dalam Transaksi E-Commerce: Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Kesalahan Informasi Clara Cleoney Lyareekha
Punggawa Law Review Vol. 1 No. 3 (2026): Punggawa Law Review
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam bentuk chatbot pada platform e-commerce telah meningkatkan efisiensi pelayanan informasi kepada konsumen, tetapi juga menimbulkan risiko kerugian apabila informasi yang diberikan tidak akurat atau menyesatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan informasi chatbot berbasis Artificial Intelligence serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian konsumen karena chatbot merupakan bagian dari sistem layanan yang disediakan dalam kegiatan usahanya. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat didasarkan pada ketentuan hukum perlindungan konsumen, hukum perdata, dan hukum transaksi elektronik. Belum adanya pengaturan khusus mengenai pertanggungjawaban atas kesalahan chatbot berbasis Artificial Intelligence menyebabkan kekosongan norma sehingga diperlukan regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.
Implementasi First To File Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Merek Di Indonesia Era Disrupsi Digital Berdasarkan Teori Hukum Responsif Clara Cleoney Lyareekha; Rizqi Agung Pramono; Supriadi J Polumulo
Punggawa Law Review Vol. 1 No. 3 (2026): Punggawa Law Review
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/plr.v1i3.80

Abstract

Prinsip first to file dijadikan dasar pemberian hak eksklusif atas merek di Indonesia sehingga perlindungan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu melakukan pendaftaran. Seiring berkembangnya ekonomi digital berbagai persoalan seperti trademark squatting dan pendaftaran merek beritikad tidak baik semakin banyak ditemukan sehingga keadilan substantif belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Melalui penelitian ini penerapan prinsip first to file dianalisis serta relevansi Teori Hukum Responsif Nonet dan Selznick dikaji sebagai dasar rekonstruksi penerapannya pada era disrupsi digital.  Metode yuridis normatif digunakan dengan pendekatan perundang undangan konseptual dan studi kasus sengketa merek Arc'teryx . Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip first to file masih dipertahankan sebagai instrumen kepastian hukum namun penguatan pemeriksaan itikad baik pengakuan terhadap hak pemakai pertama dan merek terkenal percepatan pembatalan pendaftaran beritikad tidak baik serta penafsiran yang lebih responsif masih perlu dilakukan.
Co-Authors Rizqi Agung Pramono Supriadi J Polumulo