Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengambilan Keputusan Strategis dalam Pengaturan Konten Digital: Studi Kasus Kebijakan Pengendalian Hoaks di Era Digital Ahmad Fuad Fanani; Wina Arsy Septiani; Lu’luatul Kamalah; Muhamad Hamzah; Adit Abdillah
Jurnal Identitas Vol 5 No 1 (2025): Jurnal Identitas
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v5i1.694

Abstract

Penyebaran hoaks di era digital telah menjadi masalah serius yangmempengaruhi stabilitas sosial dan politik, terutama di Indonesia. Teknologi informasidan komunikasi, khususnya media sosial, yang seharusnya mempermudah kehidupan,malah sering dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi palsu, yang berpotensi memicukonflik horizontal dan merongrong fondasi negara. Artikel ini membahas tantangandalam mengendalikan penyebaran hoaks melalui pendekatan kebijakan dan teknologi,dengan fokus pada penguatan literasi digital dan penggunaan logika kontrak pintarberbasis struktur graf sosial. Literasi digital menjadi solusi penting dalam membangunkemampuan kritis masyarakat dalam memilah informasi yang valid, sementara kontrakpintar berfungsi sebagai mekanisme untuk memblokir pesan palsu secara reaktif.Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitaskebijakan pengendalian hoaks, seperti regulasi yang tidak konsisten, keterbatasankapasitas penegak hukum, serta tantangan dalam kolaborasi antar-pihak. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa penguatan literasi digital dan penggunaan teknologi canggih dapatmembantu mengurangi dampak negatif hoaks, namun penegakan hukum yang konsistendan kebijakan berbasis data tetap diperlukan untuk mencegah penyebaran hoaks lebihlanjut. Artikel ini juga menyoroti dilema antara kebebasan berekspresi dan pengendalianinformasi dalam upaya menjaga ketertiban dan stabilitas nasional
Effectiveness of Forest Moratorium Policy Using the EMMIE Framework Approach Wina Arsy Septiani; Ramaditya Rahardian; Latifah Latifah; Mohamad Hilal Nu'man; Yayan Andri
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 13 No 2 (2025): November, 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/juan.v13i2.7653

Abstract

The increasing rate of deforestation in Indonesia has become a critical environmental issue that threatens ecological balance and undermines global climate change mitigation efforts. In response, the Indonesian government implemented a permanent forest moratorium policy through Presidential Instruction No. 5 of 2019, aiming to halt the issuance of new permits for primary forest and peatland exploitation. However, its effectiveness at the local level remains questionable, particularly in regions facing strong economic pressures such as Lembang Subdistrict, West Bandung Regency. This study aims to analyze the effectiveness of the forest moratorium policy in Lembang using the EMMIE Framework, which evaluates five dimensions: Effect, Mechanism, Moderators, Implementation, and Economy. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews with local government officials, community leaders, tourism operators, and residents, complemented by field observations and document analysis. The results reveal that while the moratorium policy has succeeded in stopping the issuance of new forest conversion permits, illegal land use for tourism and commercial purposes continues to occur due to weak law enforcement, overlapping institutional authority, and low community participation. The analysis further shows that economic pressures and the high market value of forest land act as significant drivers of policy violations. From an implementation perspective, the lack of coordination between central and local agencies hinders policy consistency and sustainability. The study concludes that the effectiveness of the forest moratorium policy in Lembang remains limited and recommends strengthening institutional coordination, enhancing community involvement, enforcing stricter supervision, and promoting sustainable livelihood alternatives to balance environmental protection and local economic development.