Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Jurnal Identitas
Yayan Andri
Universitas Muhammadiyah Bandung
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Strategi Kebijakan Lingkungan Program Citarum Harum Di Kabupaten Bandung Yayan Andri; Yaya Mulyana Abdul Aziz
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 3, No 2 (2021): Birokrasi & Pemerintahan Daerah 5
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v3i2.13561

Abstract

So great is the loss suffered due to the contamination of the Citarum River for decades. Starting from the damage in the Citarum Hulu watershed (DAS) to the pollution of industrial waste and domestic waste. Not to mention, flood disasters due to overflowing rivers and sedimentation that often occur in the Bandung Basin, especially Baleendah and Dayeuhkolot. The research method used in this study is descriptive analysis with the type of research being qualitative. The qualitative approach was chosen with the consideration that this method is expected to obtain real data and be able to examine research problems in depth so that the expected results can be obtained.  The use of this qualitative research approach is felt to be very appropriate in the study of public administration. The results of the research is an appropriate step in controlling the damage and pollution of watersheds. One form of government policy strategy by issuing Presidential Decree no. 15 of 2018 concerning the Acceleration of Pollution Control and Damage to the Citarum River Basin.  With the existence of the Citarum Harum Program policy, it is an environmental policy strategy by observing, controlling problematic environmental conditions and even having to immediately restore the image of the Citarum River which was once tarnished in the eyes of the world as the dirtiest river in the world. With a collaborative step that is able to cover the Siliwangi Kodam III Sector which is divided into 22 Task Forces along the banks of the Citarum River, this is a strategy in restoring the problems that occur in the Citarum River. This policy program will end in 2025, so there must be a follow-up to the next program as well as a success evaluation program so that it does not repeat itself like the previous policy programs which were considered less successful and cost a large amount.
STRATEGI KEBIJAKAN PENATAAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA BARU (STUDI KASUS DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA) Yaya Mulyana; Bambang Agus Diana; Ridho Harta; Yayan Andri
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v14i2.8324

Abstract

Berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Baru menarik daya semangat baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah daerah untuk terus gencar melakukan pembangunan infrastruktur sebagai prasarana penyangga Ibu Kota Baru, dalam pembangunan infrastruktur tentunya menjadi tanggung jawab bersama baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Maupun daerah. Dalam hal ini membutuhkan suatu kerjasama yang kolaboratif dalam mempersiapkan Infrastruktur sebagai Strategi dalam penataan Infrastruktur ibu Kota Baru. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Strategi Kebijakan Penataan infrastruktur Ibu Kota Baru (Studi Kasus Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur). Tujuan lain dari penelitian ini adalah dapat memecahkan masalah, berupa strategi kebijakan dengan model kolaborasi antara pemerintah dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan Swasta atau dengan masyarakat dalam menata dan mempersiapkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Baru. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Guidance theory yang digunakan adalah dari Ansell dan Gash (2007:558-561) Mengemukakan 5 Tahapan proses kolaborasi. Hasil Penelitian dapat di tarik kesimpulan bahwa Strategi Kebijakan Penataan Infrastruktur Ibu Kota Baru (Studikasus di Kabupaten Penajam Paser Utara). Kolaborasi yang berlangsung antar stakholders terkait Kepala Otorita, Bapennas, PUPR, KLHK, BUMN, Pemerintah Prov. Kaltim, Pemerintah Kab. PPU, BUMD, Akademisi, Komunitas, Tokoh adat serta masyarakat, sudah berjalan dengan baik walupun belum optimal berdasarkan proses Kolaborasi yang di kemukakan Ansell dan Grash antara lain, 1).Face to face dialogue, 2).Trus Building, 3). Commitment to the process, 4). Shared Understanding, 5). Intermediate outcomes. Sisilain dalam proses penataan infrastruk Ibu Kota Baru menunjukkan progres yang baik walaupun belum optimal dimana peran fartisipasi masyarakat belum sepenuhnya di libatkan, Pengawasan belum maksimal di kewatirkan terjadi hal-hal yang tidak di harapkan apalagi dalam pembangunan Infrastruktur ini memakan anggaran besar, kehewatiran warga yang terdampak masih belum lepas atas paradigma-paradigma seperti terpinggirkan atau termarjinalkan oleh pendatang walaupun persiapan dalam rangka meningkatkan mutu SDM terus di lakukan oleh pemerintah pusat, daerah maupun setempat. Adapun temuan konsep baru dalam penelitian ini adalah pengawasan partisipatif, yang akan memperkuat indikator Proses kolaborasi selain , 1).Face to face dialogue, 2).Trus Building, 3). Commitment to
Pengambilan Keputusan Berbasis Data dan Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pendidikan di Kementerian Dikdasmen Andri, Yayan; Hilal Nu'man, Mohamad; Kania Gustiane, Alvi; Orien Azzahra, Jasmine; Amelya Putri, Puput
Jurnal Identitas Vol 4 No 2 (2024): Jurnal Identitas
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v4i2.646

Abstract

Pengambilan keputusan berbasis data telah menjadi pendekatan strategis dalam pengelolaan kebijakan pendidikan di era modern. Namun, tantangan tetap muncul ketika pendekatan ini harus diselaraskan dengan kearifan lokal yang menjadi bagian penting dari konteks sosial dan budaya Indonesia. Artikel ini membahas bagaimana integrasi antara data yang terukur dan kearifan lokal dapat memberikan solusi yang lebih adaptif dalam merumuskan kebijakan pendidikan, dengan fokus pada studi kasus di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi proses pengambilan keputusan, tantangan, dan hasil implementasi kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa penerapan data yang valid dan relevan, ketika digabungkan dengan nilai-nilai kearifan lokal, mampu menciptakan kebijakan yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan. Juga merekomendasikan strategi kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan pendidikan untuk memastikan harmonisasi antara inovasi berbasis data dan penghormatan terhadap kearifan lokal.
Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Harta, Ridho; Mulyana, Yaya; Agusdiana, Bambang; Andri, Yayan; Arma, Nur Ambia
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.1783-1790

Abstract

Pembangunan Infrastruktur baik darat, laut maupun Infrastruktur udara (bandara) untuk mendukung ibu kota baru yang sudah tentunya dalam proses pelaksanaannya membutuhkan implementasi kebijakan yang strategis dalam mewujudkan Ibu kota yang berkelanjutan. Menggunakan empat variabel model kerangka kerja implementasi Kebijakan yaitu Bureaucracies as agencies for implementation; Implementation by degree;. Vertikal versus horizontal implementation; dan Condition that promote implementation. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitiannya kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Sudah berjalan dengan baik berdasarkan model kerangka kerja implementasi kebijakan. Walaupun peneliti melihat dalam parameter Vertikal versus horizontal implementation yang mana berkaitan dengan sumber daya terkhusus sumber daya finansial yang bisa di katakan akan berdampak terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan Infrastruktur IKN kedepannya. Hal tersebut peneliti temukan bahwa anggaran yang di keluarkan dari APBN hanya 20 % nya saja sehingga sebagaian besar anggaran di harapkan ada dukungan dari investor maka peneliti menganalisa jika terjadi kemungkinan sesuatu hal terhadap investor maka hal tersebut yang akan menjadi dampak pada keberlanjutan pembangunan IKN. Begitupun terkait Parameter Condition that promote implementation yang berkaitan dengan lingkungan politik yang akan menentukan keberlanjutan dan Komitmen pembangunan Infrastruktur ini, maka peta politik 2024 pun peneliti melihat akan menjadi suatu arah terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur IKN, selain dari faktor Sumber daya finansial (Pendanaan), Investor serta faktor peta politik dan peran pengawasan, evaluasi pada setiap progres implementasi yang dilakukan. 
Networking Governance in Handling Stunting in West Java Fatmawati, Fatmawati; Prila Aulin, Salamandara; Andri, Yayan
Iapa Proceedings Conference 2024: AAPA-EROPA-AGPA-IAPA International Conference 2024 Towards World Class Bureaucracy
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2024.1122

Abstract

Handling stunting in West Java requires cross-sectoral efforts involving all integrated stakeholders through coordination and consolidation of various programs. Mainly in increasing public awareness, health services, and access to clean environment and sanitation. This research analyzes how networking governance in handling stunting in West Java. The research method used is qualitative in the form of data collection techniques, with direct interviews and documentation studies. As well as analyzing data interactively. Meanwhile, for data validity in this study using source triangulation. The results showed that the role of actors in the network for handling stunting in West Java involved multi-stakeholders as a cross-leadership collaboration. In developing the network, it is necessary to involve the role of government, private partners, academics, and the community in managing their resources, implementing plans with a deliberative approach before decision making.
Collaborative Governance dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kebupaten Garut (Studi pada Kartu Identitas Anak) Intan Widiarti; Yayan Andri; Meti Mediyastuti Sofyan; Ai Nunung
Jurnal Identitas Vol 6 No 1 (2026): Jurnal Identitas
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/identitas.v6i1.924

Abstract

Abstrak Peningkatan efektivitas pelayanan publik menjadi tantangan penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Program Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai inovasi administrasi kependudukan bertujuan memberikan identitas resmi bagi anak sejak dini. Namun, implementasinya di Kabupaten Garut menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan collaborative governance dalam pelayanan KIA di Disdukcapil Garut dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi antara Disdukcapil, sekolah, HIMPAUDI, sektor swasta, dan masyarakat telah membentuk praktik collaborative governance yang efektif, terutama melalui layanan kolektif dan program jemput bola. Kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan SDM masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap penguatan model collaborative governance di sektor administrasi publik, serta rekomendasi praktis bagi pengembangan strategi kolaboratif yang lebih inklusif dan responsif.
Effectiveness of Forest Moratorium Policy Using the EMMIE Framework Approach Wina Arsy Septiani; Ramaditya Rahardian; Latifah Latifah; Mohamad Hilal Nu'man; Yayan Andri
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 13 No 2 (2025): November, 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/juan.v13i2.7653

Abstract

The increasing rate of deforestation in Indonesia has become a critical environmental issue that threatens ecological balance and undermines global climate change mitigation efforts. In response, the Indonesian government implemented a permanent forest moratorium policy through Presidential Instruction No. 5 of 2019, aiming to halt the issuance of new permits for primary forest and peatland exploitation. However, its effectiveness at the local level remains questionable, particularly in regions facing strong economic pressures such as Lembang Subdistrict, West Bandung Regency. This study aims to analyze the effectiveness of the forest moratorium policy in Lembang using the EMMIE Framework, which evaluates five dimensions: Effect, Mechanism, Moderators, Implementation, and Economy. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews with local government officials, community leaders, tourism operators, and residents, complemented by field observations and document analysis. The results reveal that while the moratorium policy has succeeded in stopping the issuance of new forest conversion permits, illegal land use for tourism and commercial purposes continues to occur due to weak law enforcement, overlapping institutional authority, and low community participation. The analysis further shows that economic pressures and the high market value of forest land act as significant drivers of policy violations. From an implementation perspective, the lack of coordination between central and local agencies hinders policy consistency and sustainability. The study concludes that the effectiveness of the forest moratorium policy in Lembang remains limited and recommends strengthening institutional coordination, enhancing community involvement, enforcing stricter supervision, and promoting sustainable livelihood alternatives to balance environmental protection and local economic development.
Co-Authors Agusdiana, Bambang Ai Nunung Amelya Putri, Puput Arma, Nur Ambia Bambang Agus Diana Fatmawati Fatmawati Hilal Nu'man, Mohamad Intan Widiarti Kania Gustiane, Alvi Latifah Latifah Meti Mediyastuti Sofyan Mohamad Hilal Nu'man Orien Azzahra, Jasmine Prila Aulin, Salamandara Ramaditya Rahardian Ridho Harta, Ridho Wina Arsy Septiani Yaya Mulyana A Azis