Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Perkembangan Pranata Ekonomi: Tinjauan Historis Masa Pemerintahan Bani Umayyah Sulfiani Sulfiani; Mukhtar Lutfi; Nasrullah Bin Sapa; Khalizah Lutfia
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.12166

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan pranata ekonomi pada masa pemerintahan Bani Umayyah melalui perspektif historis-institusional, dengan menelusuri perubahan administrasi, fiskal, moneter, perdagangan, pertanian, dan distribusi kesejahteraan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku ilmiah, prosiding, dan dokumen akademik relevan, terutama terbitan 2021–2025, yang ditelusuri melalui Google Scholar, Crossref, DOAJ, dan Scopus. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi melalui tahapan reduksi, pengelompokan tematik, interpretasi, sintesis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pranata ekonomi Bani Umayyah berlangsung secara bertahap. Pada masa Mu'awiyah bin Abi Sufyan, reformasi birokrasi dan pembentukan diwan memperkuat administrasi keuangan negara. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, standardisasi dinar dan dirham, arabisasi administrasi, serta penguatan sektor perdagangan dan pertanian meningkatkan kemandirian dan stabilitas ekonomi. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, reformasi perpajakan, pengelolaan Baitul Mal, desentralisasi zakat, dan perlindungan terhadap kelompok lemah memperkuat pemerataan kesejahteraan. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil membentuk sistem ekonomi yang lebih terorganisasi, adaptif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Prinsip transparansi, produktivitas aset, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab negara yang berkembang pada periode tersebut tetap relevan sebagai bahan refleksi bagi penguatan tata kelola ekonomi publik kontemporer.