Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cloning Website Berbasis Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Tng) Pardamean Harahap; Diana Puspitasari
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 12 (2025): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i12.2823

Abstract

This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of cloning websites containing online gambling and to assess the conformity of Decision Number 2014/Pid.Sus/2024/PN Tangerang with the principles of legality and fault. The study uses a normative juridical method with a legislative and case approach. The results of the study show that website cloning is not explicitly regulated in the ITE Law, Kominfo technical regulations, or the new Criminal Code, so that the application of Article 27 paragraph (2) of the ITE Law is extensive. The conclusion of the study confirms the existence of a de jure and de facto gap that has the potential to result in disproportionate punishment. This study recommends the establishment of specific regulations to ensure legal certainty and protection.
Pengantar Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Pardamean Harahap; Maicel Anggelo Sae Dae
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.2028

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan atau keputusan administrasi pemerintahan yang bertentangan dengan hukum. Keberadaan PTUN merupakan implementasi prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, menelaah perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin terkait hukum acara PTUN, dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber hukum meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier, serta evaluasi kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara yang timbul dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN didefinisikan sebagai ketetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final, yang legalitasnya diuji berdasarkan norma perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Kewenangan PTUN diperluas melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mencakup pengujian tindakan faktual pejabat pemerintahan dan mewajibkan upaya administratif sebelum sengketa diajukan ke pengadilan. PTUN memiliki kewenangan absolut dan relatif, namun ada sengketa yang dikecualikan dari kewenangannya, seperti keputusan yang bersifat umum atau yang memerlukan persetujuan lebih lanjut. Dengan demikian, Hukum Acara PTUN berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak warga negara, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia
Dinamika Eksekusi Putusan Hakim Pasca Peninjauan Kembali dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Terpidana Pardamean Harahap; Mochamad Yulian Fadhli Saputra; Muhamad Noval Faris Pratama; Ahmad Jafar Sidik
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 4 (2025): Desember : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i4.10342

Abstract

The implementation of the execution of judges' decisions after the Review (PK) raises a dilemma between legal certainty and the protection of the human rights of convicts. On the one hand, the execution of decisions that have had legal force is still necessary to maintain judicial authority and legal consistency. However, on the other hand, the PK as an extraordinary legal remedy opens up room for correction to potentially erroneous decisions, so that the execution cannot be carried out in a hurry. This research uses a normative-sociological approach by examining the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Constitutional Court Decision, and the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 7 of 2014, accompanied by an analysis of the practices of law enforcement officials. The results of the study show the need for regulatory synchronization and institutional reform so that post-PK executions reflect a balance between legal certainty, substantive justice, and the state's responsibility to protect the rights of convicts. Thus, this study emphasizes the importance of harmonization between legal norms and judicial practice to ensure that the execution of judgments not only upholds legal certainty, but also guarantees the protection of human rights.