Habib Ferian Fajar
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

. Penataan Ulang Kewenangan Bakamla dalam Sistem Penegakan Hukum Laut di Indonesia Habib Ferian Fajar
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 1 (2026): Tema Hukum Internasional
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i1.3409

Abstract

Maritime security and safety are critical issues for Indonesia as an archipelagic nation with vast maritime territories and an ever-evolving landscape of threats. Stemming from overlapping jurisdictional issues among agencies, particularly Bakamla, there appears to be a lack of harmony in the applicable legal framework, which is further exacerbated by the ambiguity of Bakamla’s jurisdictional boundaries. This has led to arbitrary coercive actions, such as the detention and seizure of vessels, carried out without clear procedures. This study employs a normative approach through a literature review, demonstrating that such regulatory fragmentation triggers jurisdictional conflicts and contributes to weak maritime law enforcement. Consequently, a restructuring is necessary through the strengthening of Bakamla’s authority, regulatory harmonization, integration of command systems, institutional oversight and alignment with the 1982 UNCLOS based on the values of Pancasila.
REDESAIN KEBIJAKAN HUKUM KEAMANAN DAN KETAHANAN SIBER: STUDI KASUS SERANGAN SIBER PADA PUSAT DATA NASIONAL TAHUN 2024 Habib Ferian Fajar; Afdhal Fadhila; Muhammad Kevin Yades
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 14, No 2 (2025): Perkembangan Perlindungan Hukum Keamanan Siber
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v14i2.2155

Abstract

Keamanan dan ketahanan siber menjadi hal yang niscaya seiring dengan kian menjamurnya pemanfaatan internet dalam pelbagai aspek kehidupan. Belajar pada kasus serangan siber yang menargetkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tahun 2024 silam, terdapat banyak persoalan yang harus dibenahi oleh pemerintah Indonesia. Artikel ini menggunakan penelitian normatif melalui studi kepustakaan dalam pengumpulan data. Diketahui bahwa konstruksi hukum siber Indonesia masih menunjukkan kelemahan, seperti belum adanya undang-undang yang secara khusus dan komprehensif untuk melindungi ruang siber saat ini. Sehingga pemerintah masih mempertontonkan kegamangan dalam penanggulangan ancaman siber yang acapkali menghantui. Maka perlu adanya arah dan desain reformasi kebijakan hukum keamanan dan ketahanan siber yang secara garis besar harus meliputi lima aspek berikut. (1) Pembentukan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan siber. (2) Harmonisasi peraturan sektoral yang saling tumpang tindih agar tidak menciptakan dualisme otoritas dan konflik kewenangan. (3) Penguatan mekanisme pengawasan demokratis terhadap lembaga-lembaga yang memiliki otoritas siber. (4) Pelibatan masyarakat sipil multi stakeholder dalam setiap proses pengambilan kebijakan. (5) Perlindungan terhadap hak-hak digital warga negara.