Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Juridical Study of the Work Relations Between Doctors and Hospitals in the Implementation of Health Services Maya, Felicia; Sarwo, Budi; Wibowo, Daniel Budi
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 9, No 1: Juni 2023
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v9i1.5360

Abstract

In principle, laws and regulations have regulated the working relationship between doctors and hospitals in the implementation of health services, but in the field it is often found that there are many models of legal relations between doctors in hospitals which, when examined more deeply, are found to be incompatible with existing legislation. In addition, the doctor's relationship with the hospital which is not stated in a clear agreement and legal relationship, often creates disagreements between hospital management and doctors, especially when there are demands for compensation or other responsibilities demanded by third parties for the services of doctors at home. sick. This study raises issues that are also the purpose of writing, namely the legal basis for the occurrence of work agreements and the implementation of legal relationships that occur between doctors and hospitals as well as patterns of effective legal responsibility for doctors in hospitals. This research includes empirical legal research that is descriptive analytical using primary and secondary data types. The analysis is carried out by connecting relevant theories, namely applicable laws and regulations, hospital legal theories and positive law enforcement practices related to the problems in the research. From the results of the study, it was concluded that the working relationship between doctors and hospitals was bound in a work agreement which contained the legal responsibilities of each party.
Perlindungan Kerahasiaan Data Pasien vs Kewajiban Membuka Akses Rekam Medis Elektronik Indra, Indra; Dewi, Trihoni Nalesti; Wibowo, Daniel Budi
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 1: Juni 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i1.11542

Abstract

Dalam upaya untuk menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan, diperlukan pencatatan dan pengarsipan riwayat kesehatan pasien dalam bentuk Rekam Medis. Seiring kemajuan teknologi, rekam medis pun berkembang menjadi rekam medis elektronik (RME) yang diatur dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022. Namun fasyankes untuk membuka akses RME ke pemerintah, berpotensi melanggar hak asasi dan hak privasi, perlindungan data pribadi, dan keterbukaan informasi publik. Mengkaji perlindungan hukum atas kerahasiaan data pasien terkait kewajiban pembukaan akses RME ke pemerintah, implementasi perlindungan kerahasiaan data RME tersebut, dan mengevaluasi apakah pembukaan akses tersebut sudah memenuhi asas perlindungan hukum pasien.Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis kualitatif eksplanatif. Data diperoleh wawancara dan data sekunder pendukung. Penulis menemukan bahwa kerahasiaan data pasien dalam RME dilindungi oleh sejumlah peraturan, termasuk UU Perlindungan Data Pribadi, Permenkes, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan harmonisasi antar peraturan yang baik. Walau demikian, implementasi perlindungan kerahasiaan data RME masih memiliki kekurangan khususnya dalam aspek pengaturan, sehingga pembukaan akses RME ke pemerintah belum memenuhi asas perlindungan hukum pasien. Oleh karena itu pemerintah perlu menyusun aturan turunan yang melengkapi ketentuan Permenkes RME dengan melibatkan para ahli hukum untuk mengakomodir hak asasi manusia masyarakat.
Pelaksanaan Asesmen Risiko, Identifikasi dan Pengelolaan Risiko Pasien Guna Menjamin Keselamatan Pasien dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Permenkes No 11 Tahun 2017 (Studi di Rumah Sakit Islam Pati) Aji, Muhammad Irsyad Khresna; Simandjutak, Marcella Elwina; Wibowo, Daniel Budi
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.10727

Abstract

Abstrak: Permenkes No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien menegaskan bahwa rumah sakit wajib menjamin keselamatan pasien melalui pelaksanaan sistem asesmen risiko, identifikasi risiko, dan pengelolaan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana realisasi implementasi regulasi tersebut di Rumah Sakit Islam (RSI) Pati, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan pendekatan normatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSI Pati telah berupaya menerapkan sistem keselamatan pasien sesuai dengan alur dalam Permenkes No. 11 Tahun 2017. Asesmen risiko dan identifikasi risiko telah dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi melalui penyusunan risk register. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma regulatif dan pelaksanaan di lapangan, seperti rendahnya implementasi protokol identifikasi pasien, komunikasi efektif, dan pencegahan risiko jatuh. Hambatan utama berasal dari faktor internal seperti kurangnya proaktivitas tenaga medis dan belum optimalnya pelatihan, serta faktor eksternal seperti keterbatasan sumber daya. Secara normatif, temuan ini menunjukkan belum optimalnya pemenuhan kewajiban hukum rumah sakit dalam menjamin keselamatan pasien sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. Untuk itu, diperlukan penguatan standar operasional prosedur, peningkatan pelatihan internal, serta penegakan disiplin terhadap tenaga medis sebagai bentuk akuntabilitas hukum rumah sakit. Kata Kunci: Keselamatan Pasien, Permenkes No. 11 Tahun 2017, Rumah Sakit, Asesmen Risiko, Analisis NormatifAbstract: Ministry of Health Regulation (Permenkes) No. 11 of 2017 on Patient Safety mandates that hospitals must ensure patient safety through the implementation of risk assessment, risk identification, and risk management systems. This study aims to examine the realization of this regulation at the Islamic Hospital (RSI) Pati and to identify the obstacles faced in its implementation. The research employed an empirical juridical method with a qualitative approach, utilizing data from observations, interviews, and documentation, analyzed normatively and descriptively. The findings indicate that RSI Pati has made efforts to implement patient safety systems in accordance with Permenkes No. 11 of 2017. Risk assessment and identification have been systematically documented through a risk register. However, discrepancies remain between regulatory norms and practical implementation, such as inadequate execution of patient identification protocols, effective communication, and fall risk prevention. The main obstacles include internal factors such as lack of proactive behavior among medical staff and insufficient training, as well as external factors such as resource limitations. Normatively, these findings reflect the hospital’s incomplete fulfillment of its legal obligation to ensure patient safety as mandated by existing regulations. Therefore, strengthening standard operating procedures, increasing internal training, and enforcing discipline among medical personnel are essential to enhance the hospital’s legal accountability