Garuda - Garba Rujukan Digital

MODEL DIALOG DALAM PERADILAN RESTORATIF PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM B. Resti, Nurhayati; Venatius, Hadiyono; Marcella Elwina, Simandjuntak
Seri Kajian Ilmiah Vol 15, No 2 (2014)
Publisher : Seri Kajian Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peradilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum pidana. Cara penyelesaian perkara melalui proses peradilan umum dianggap sangat menghabiskan energi, biaya dan dianggap mengabaikan kepentingan korban, masyarakat dan kepentingan pelaku tindak pidana dan cenderung menimbulkan trauma pada korban dan pelaku. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur mengenai Restoratif Justice. Namun undang-undang ini baru akan berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkannya (tahun 2012). Sementara dalam praktek ternyata praktek peradilan restoratif telah dijalankan dengan berbagai variasinya. Tulisan ini membahas tentang model-model penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yang memakai pendekatan restoratif justice. Tulisan ini merupakan bagian pertama dari dua tulisan yang merupakan publikasi dari penelitian yang dilaksanakan, yakni tentang Model Peradilan Restoratif pada Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pidana, yang dilakukan di Kota Semarang, Surakarta dan Yogyakarta.

MUTUAL LEGAL ASSISTANCE: KERJASAMA INTERNASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI Marcella Elwina Simandjuntak
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Considering the gross and destructive impacts of corruption, international communities are expected to cooperate with each other bilaterally, multilaterally, as well as internationally. This paper will present some instruments and international cooperation with other countries that have been made by Indonesia. This paper will also describe the regulation of mutual legal assistance in criminal cases, especially corruption. Besides, it also presents some difficulties or obstacles faced by the countries as the parties proposing legal assistance and those accepting the proposal. These difficulties arise when they are to implement mutual legal assistance in practice. Keywords : mutual legal assistance, international cooperation, corruption. Abstrak Selain bersifat transnasional, mengingat dampak yang besar dan destruktif dari tindak pidana korupsi, masyarakat internasional diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai negara baik yang bersifat bilateral, multilateral maupun internasional. Paper ini akan memaparkan beberapa instrument serta kerjasama internasional yang telah dilakukan Indonesia dan negara lain. Paper ini juga memaparkan pengaturan bantuan timbal balik (Mutual Legal Assistance) dalam perkara pidana terutama korupsi sebagai salah satu bentuk kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Selain itu dipaparkan pula beberapa kesulitan yang dihadapi oleh banyak negara baik sebagai pihak yang memohon bantuan maupun sebagai pihak penerima permohonan bantuan yang timbul pada saat mengimplemetasikan Mutual Legal Assistance dalam praktek. Kata Kunci : mutual legal assistance, kerjasama internasional, korupsi.

Fulfilment of the Right to Health for Elderly Prisoners (Study at Class IIA Ambarawa Correctional Institution) Fanny Jeane; Marcella Elwina Simandjuntak; Hady Sulistyanto
SOEPRA Vol 7, No 2: Desember 2021
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v7i2.4188

Abstract: This study with the title Fulfillment of the Right to Health for Elderly Prisoners (Study at Penitentiary Class II A Ambarawa) aims to determine the fulfilment of the right to health of elderly prisoners and the obstacles faced by correctional institutions in fulfilling the right to health for elderly prisoners. This research was conducted at the Class IIA Ambarawa Correctional Institution.The approach method used is qualitative. Data were collected by interview and literature study. Data analysis was carried out qualitatively.Based on the results of research and discussion, it can be seen that the Penitentiary has so far been trying to fulfil the right to health for elderly prisoners. This can be reflected in the existing facilities and infrastructure in the form of treatment centres, the availability of simple medical equipment, the availability of medicines, the implementation of health services, the provision of food according to nutritional standards, and sports activities that have been scheduled by the Correctional Institution. For prisoners who need further treatment if their health conditions require more serious treatment, there is cooperation in health services with a local hospital, namely RSUD Ambarawa. However, in reality, the fulfilment of the right to health for elderly prisoners is hampered/constrained by several things including the lack of medical personnel, the lack of quantity and quality of medicines and the lack of available medical equipment.To overcome various obstacles, the suggestion from the researcher is that the Class IIA Ambarawa Correctional Institution applies for an increase in the quota of prison medical personnel, the provision of more complete and quality medicines and medical equipment so that the Correctional Institution has no difficulty in handling and fulfilling the right to health. for elderly prisoners.Abstrak: Penelitian dengan judul Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Narapidana Lanjut Usia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa) ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak atas kesehatan narapidana lanjut usia dan kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan sejauh ini telah berupaya memenuhi hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia. Hal tersebut dapat tercermin dari adanya sarana dan prasana yang telah tersedia yang berupa adanya balai pengobatan, tersedianya peralatan medis sederhana, tersedianya obat-obatan, terselenggaranya pelayanan kesehatan, pemberian makanan sesuai dengan standar gizi, dan kegiatan olahraga yang telah dijadwalkan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Untuk narapidana yang membutuhkan perawatan lanjutan jika kondisi kesehatan membutuhkan perawatan lebih serius, terdapat kerja sama pelayanan kesehatan dengan Rumah Sakit setempat yaitu RSUD Ambarawa. Namun dalam realisasinya, pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia terhambat/terkendala oleh beberapa hal diantaranya minimnya jumlah tenaga medis, minimnya jumlah dan kualitas obat-obatan serta minimnya peralatan medis yang tersedia.Untuk mengatasi berbagai kendala, saran dari Peneliti adalah agar pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa mengajukan permohonan penambahan kuota tenaga medis Lapas, penyediaan obat-obatan serta peralatan medis yang lebih lengkap dan bermutu, agar pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak kesulitan dalam menangani dan memenuhi hak atas kesehatan bagi para narapidana lanjut usia.

Legal Responsibilities of Independent Practice Midwives in Implementing Reference as an Effort to Save Mothers and Babies in Sukamara Regency, Kalimantan Province Mahalia Mahalia; Marcella Elwina; Hadi sulistiyanto
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 8, No 1: Juni 2022
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v8i1.4329

Abstract: Midwifery referrals are services provided by midwives in the context of making referrals to a higher service system or vice versa, namely services provided by midwives when receiving referrals from traditional birth attendants who help deliveries, as well as referral services conducted by midwives to other health service places / facilities. horizontally or vertically to other health professions. Proper midwifery services will improve the safety and well-being of mothers and their babies. Referral is made if there are certain conditions such as personnel and equipment in a health facility unable to manage complications that may occur.This research is asociological juridical research with analytical descriptive specifications. The data used in this research is primary data which is mainly obtained from interviews and secondary data obtained from literature studies. The data analysis method used is a qualitative method.From the results of thestudy it can be shown that in general the midwives in Sukamara Regency have understood their responsibilities in making referrals by following the flow and rules that apply in the individual health referral system stipulated in the Minister of Health Regulation Number 001 of 2012 concerning the Individual Health Care Referral System and System Guidelines. National Reference. However, the results of the study also showed that the mortality rate for mothers and babies in Sukamara District was still quite high. This is due to various conditions including delays in referring emergency patients to health facilities, local cultural factors, infrastructure, and difficult geographical conditions. Midwives are health workers, so the reference to the legal responsibility of midwives is referred to mainly from Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 4 of 2019 concerning Midwifery. From a legal perspective, the health professionals, including midwives, can be held accountable according to the rules in civil law, criminal law and administrative law. Midwives can also be subject to ethical sanctions based on the professional code of ethics of midwives.The suggestions or recommendations given by the author in relation to the results of the research are for midwives and other health workers so that they can provide health services to patients based on science and are guided by laws and regulations, professional service standards, standard operating procedures and code of ethics related to duties and authority. to maintain the quality of health services and always strive to improve competence by attending trainings.Keywords: legal responsibility, referral, efforts to save mothers and babies, independent practicing midwives

Kesesuaian Materi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menegah Atas Negeri Dan Sekolah Menegah Kejuruan Negeri Di Provinsi Jawa Tengah Berikut Perubahannya Yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2019 Dengan Nilai-Nilai Pancasila Christya Putranti; Marcella Elwina Simanjuntak; Rika Saraswati; Endang Wahyati; Budi Sarwo; Valentinus Suroto
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 3, No 1: Agustus 2022
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v3i1.5981

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea-4 Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan amanat yang harus diemban oleh negara. Tujuan negara tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan hak atas pendidikan kepada setiap warga negara. Hak atas pendidikan juga merupakan hak asasi manusia. Tujuan melakukan kajian/penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah berikut perubahannya dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip- prinsip hak konstitusional serta hak asasi manusia. Mengingat Peraturan Gubernur ini terkait erat dengan hak atas pendidikan, kajian juga dilaksanakan dengan melihat praktik pelaksanaannya untuk mendapatkan beberapa temuan kontekstual-empiris yang dapat memperkaya hasil kajian. Penelitian ini masuk ranah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Objek penelitiannya adalah isi/materi/substansi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 berikut konsideran, dasar hukum, lampiran dan perubahannya yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2019. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara kualitatif. Masalah riil yang ditemui dalam praktik umumnya adalah masalah teknis tentang cara pendaftaran secara on-line, masalah zonasi, masalah surat keterangan domisili (SKD) konversi poin kejuaraan untuk jalur prestasi, termasuk indikasi kecurangan berupa pemalsuan identitas dan/atau data adminduk. Isi/materi Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 berikut perubahannya secara asasi/prinsipil/substansiil tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan sila-sila dalam Pancasila. Namun beberapa pasal berpotensi untuk bertentangan dengan nilai-nilai dan sila dalam Pancasila, hak konstitusional dan hak asasi manusia serta asas-asas pemerintahan yang baik (good governance) dalam bentuk diskriminasi. Rekomendasi untuk stakeholder adalah perlunya dilakukan evaluasi terus-menerus terhadap praktik pelayanan PPDB untuk mencegah diskriminasi. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 jo. Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2019 perlu direvisi karena ditemukannya kondisi ‘kelalaian’ dalam menuliskan dasar hukum, dimana dalam Peraturan Gubernur tidak disebutkan dasar hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa sehingga berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi siswa berkebutuhan khusus (difabel).

Legalization of Medical Marijuana in Indonesia from the Human Rights Perspectives: Lessons Learned from Three ASEAN Countries Yustina, Endang Wahyati; Simandjuntak, Marcella Elwina; Nasser, Mohamad; Blum, John D; Trajera, Sheilla M.
Lex Scientia Law Review Vol 7 No 2 (2023): Justice in Broader Context: Contemporary and Controversial Issues in Indonesia an
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lesrev.v7i2.77670

Marijuana (cannabis) as a therapeutic medication has been used and recognized as part of the health system in several countries. In contrast, marijuana in Indonesia is classified as a class I narcotic under Law Number 35 of 2009 on Narcotics, which is prohibited and cannot be used as medication. However, a detailed examination of the Narcotics Act reveals some loopholes and ambiguities that could be exploited to legalize marijuana as a medication to cure certain illnesses. The present study employs normative legal research, specifically a statutory approach, to justify using marijuana for medical purposes. In addition, a legal comparative method is also used in this study to analyze the use of medical marijuana in three ASEAN countries: Thailand, Malaysia, and Singapore. Despite having a reputation for having highly stringent regulations on narcotics, Indonesia can benefit from the experiences of other ASEAN nations, such as Singapore and Malaysia, who have legalized medical marijuana. This consideration is prompted by the fact that certain individuals have shared positive outcomes from using ‘illegal’ medical marijuana as a form of health treatment. However, it is disheartening to note that these individuals have also had to witness the unfortunate loss of their loved ones and, in some cases, face legal consequences such as imprisonment. Conducting comprehensive research on the use of medicinal marijuana in Indonesia is crucial to upholding the citizens' right to health, as the right to health is a significant component of human rights.

Implementasi Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan bagi Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Semarang pada Masa Pandemi Covid-19 dan Post Pandemi Covid-19 Simandjuntak, Marcella Elwina; Saraswati, Rika; Yustina, Endang Wahyati; Sarwo, Budi; Rahman, Arief
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 1: Juni 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i1.11878

Deteni adalah penghuni rumah detensi imigrasi (Rudenim) yang sedang menjalani proses pendetensian karena melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelanggaran keimigrasian seperti berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah, ijin tinggal yang sah, atau ijin tinggal mereka yang sudah tidak berlaku lagi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi hak atas pelayanan kesehatan bagi para Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara dengan petugas di Rudenim Semarang. Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan atau studi literatur dan studi dokumen peraturan perundang- undangan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas kesehatan denteni pada masa pandemic COVID-19 dibatasi geraknya untuk menghindari kontak dengan banyak orang, mengingat beberapa petugas Rudenim justru tertular virus ini dari luar. Rudenim Semarang sudah meningkatkan layanan kesehatan melalui berbagai inovasi, yaitu: Inovasi Layanan Rudi Marang Go Green, Inovasi Layanan ACTivity Tenar, Inovasi Layanan Go Doctor,Inovasi Layanan Laras Tenar, Inovasi Layanan Joko Tenar dan Inovasi Inovasi Layangan Den Bagus. Inovasi ini mampu mewujudkan layanan kesehatan yang baik untuk para deteni.

Criminal Liability of Doctors Who Delegate the Authority to Take Medical Actions on Nurses That Cause Patients to Die (Case Study of the Decision of the Sidoarjo District Court Number: 1165/PID.B/2010/ PN.SDA) Baunegoro, Thomas Christian; Simandjutak, Marcella Elwina; Kurnia, Edward
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 7, No 2: Desember 2021
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/shk.v7i2.2661

Abstract: The medical team in carrying out health services can cause suffering for patients, namely negligence or carelessness, known as medical malpractice. Sidoarjo District Court Decision Number 1165 / Pid.B / 2010 / PN.Sda with the defendant Dr. Wida Parama Astiti gave an order of authority to inject Otsu KCl 12.5 ml to Nurse Setyo Mujiono but the injection was incomplete in how to use it. Nurse Setyo did not do it herself but instead ordered Dewi Ayu Yulmasari as a student of practical work at the Krian Husada General Hospital, which resulted in the death of Dava Chayanata Oktavianto.The purpose of this study was to determine the criminal liability of doctors who delegate authority in medical actions to nurses resulting in the death of patients in Sidoarjo District Court Decision No. 1165 / Pid.B / 2010 / PN.Sda, including doctor's criminal liability in appeal and cassation decisions; and find out the appropriateness of the judge's decision is associated with the principles of criminal liability regarding the delegation of medical authority in conducting medical actions.The results of this study are the accountability of Dr. Wida Parama Astiti as advocate (uitlokker), nurse Setyo Mujiono as the person who ordered to do (doenpleger) has fulfilled the element of responsibility while Student Dewi Ayu Yulmasari as committing the act allegedly proved, but her actions were not criminal under Article 51 of the Criminal Code (2). Keywords : Criminal Liability, Medical Team, Delegation of Authority, Court Decision. Abstrak: Tim medik dalam menjalankan pelayanan kesehatan dapat menimbulkan penderitaan bagi pasien yaitu kealpaan atau kekurang hati-hatian, dikenal dengan istilah malpraktek medik. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1165/Pid.B/2010/PN.Sda dengan terdakwa dr. Wida Parama Astiti memberikan perintah kewenangan untuk menyuntikan Otsu KCl 12.5 ml kepada perawat Setyo Mujiono namun pemberian injeksi tersebut tidak lengkap cara penggunaannya. Perawat Setyo tidak melakukan sendiri melainkan menyuruh Dewi Ayu Yulmasari sebagai mahasiswi praktek kerja lapangan di RSU Krian Husada yang berakibatnya meninggalnya pasien Dava Chayanata Oktavianto. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dokter yang melimpahkan kewenangan dalam tindakan medik kepada tenaga perawat yang mengakibatkan matinya pasien dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 1165/Pid.B/2010/PN.Sda, termasuk pertanggungjawaban pidana dokter dalam putusan banding dan kasasi; dan mengetahui kesesuaian putusan hakim dikaitkan dengan asas-asas pertanggungjawaban pidana tentang pelimpahan kewenangan dokter dalam melakukan tindakan medik.Metode Pendekatan pada penelitian menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan melakukan wawancara dengan orang-orang tertentu atau pelaku dalam suatu tindak sosial mengenai fakta yang hendak dideskripsikan dan bahan hukum sekunder seperti undang-undang dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1165/Pid.B/2010/PN.Sda serta bahan hukum primer adalah hasil wawancara dengan perwakilan Hakim yang memutuskan perkara tersebut.Hasil dari penelitian ini adalah terbuktinya pertanggungjawaban dr. Wida Parama Astiti sebagai penganjur (uitlokker), perawat Setyo Mujiono sebagai orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) telah memenuhi unsur pertanggungjawaban sedangkan Mahasiswi Dewi Ayu Yulmasari sebagai yang melakukan perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatannya bukan tindak pidana Pasal 51 KUHP ayat (2).Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Pidana, Tim Medis, Pelimpahan Kewenangan, Putusan Pengadilan.

AN ANALYSIS ON ONLINE CRIMINAL CASE HEARINGS: CAN JUSTICE BE SERVED ONLINE? Simandjuntak, Marcella Elwina; Saraswati, Rika; Soerjowinoto, Petrus; Boputra, Emanuel
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.3.2024.304-315

This paper examines the accountability of online criminal case adjudication in Indonesia during the COVID-19 pandemic. Although normal court trials have resumed, the judiciary must prepare for the integration of online trials to improve efficiency and case management. This empirical study employs qualitative methods, collecting data through interviews with judges, prosecutors, and written interviews with lawyers, along with questionnaires. Conducted in three district courts in Central Java, it also incorporates secondary data from legal statutes and literature. Most judges, prosecutors, and attorneys found online trials accountable, with outcomes comparable to in-person hearings. However, challenges persist, such as administrative gaps, and technical disruptions. The study urges legislative action to establish procedural norms for online trials and recommends improving court decisions' quality and quantity to ensure justice.

Implementation of Saliling Policy as Fulfillment of The Right to Health Services for People with Mental Disorders in Preventing Shackling in South Kalimantan Province Insani, Dina Aulia; Simandjutak, Marcella Elwina; Dhanardhono, Tuntas
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 2: Desember 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i2.11780

Mental health is a basic human right for every citizen without exception. In Indonesia, psychiatric hospitals are still uneven, as are the psychiatrists and health workers specialized in mental health. Mental health services and the rights of patients with mental illnesses are still not optimal, as a result, many patients with mental illnesses experience shackles. Sambang Lihum Psychiatric Hospital initiated the public service innovation program, namely Saliling (Sambang Lihum Keliling). The purpose of this study is to determine the regulation and implementation of the Saliling policy as the fulfillment of mental health service rights in South Kalimantan Province, explore the implementation in preventing and reducing shackling, as well as inhibiting policy. The research method used is descriptive-analytic with a sociological juridical approach that examines Sailing policies.The study concludes that legal protection of patients mental illness right to health services and prevention of shackling through Saliling policies can be fulfilled. The legal basis for the right to mental health services and shackling prevention is the health law and the Minister of Health Regulation. The main inhibiting factor is the amount of budget, human resources, and program schedule.Abstrak: Kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk kesehatan jiwa. Jumlah fasilitas kesehatan tingkat lanjut terutama rumah sakit jiwa (RSJ) masih tidak merata di Indonesia, begitu pula dengan jumlah dokter spesialis kedokteran jiwa. Belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa dan belum terjaminnya hak ODGJ dapat mengakibatkan kasus Pasung. RSJ Sambang Lihum menggagas Program inovasi pelayanan publik yaitu Saliling. Program inovasi Saliling RSJ Sambang Lihum ditetapkan sebagai program untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa langsung pada masyarakat yang membutuhkan dan dilaksanakan untuk mencegah pasung.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan implementasi kebijakan Saliling sebagai pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ di Provinsi Kalimantan Selatan, mengetahui dan mengeksplorasi implementasi kebijakan dalam mencegah dan mengurangi Pasung, serta mengetahui faktor-faktor penghambat maupun pendukung. Metode pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji implementasi Kebijakan Saliling.Hasil penelitian menunjukkan secara nasional pengaturan dan kebijakan pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ telah ada. Perlindungan hukum terhadap pasien terutama ODGJ untuk mencegah pasung, RSJ Sambang Lihum secara khusus telah mengeluarkan Kebijakan Saliling. Kebijakan ini melibatkan lintas sektor sehingga dapat memenuhi jangkauan pelayanan kesehatan jiwa dalam rangka mencegah pasung. Kendala yang masih menjadi faktor penghambat utama adalah pada faktor teknis yaitu jumlah anggaran, SDM dan waktu pelaksanaan

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search