Garuda - Garba Rujukan Digital

Occupational Health and Safety Program in Efforts to Fulfill Nurses' Rights in Isolation Rooms During The Covid-19 Pandemic (Case Study at Charitas Hospital Palembang) Rusli, Noer Triyanto; Dewi, Trihoni Nalesti; Hartini, MC Inge
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 9, No 1: Juni 2023
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v9i1.5192

The hospital as a health service institution for the community is a place of work that has a high risk of safety and health. The fulfillment of the right to Occupational Safety and Health for health workers is very necessary, because health workers are of course vulnerable to occupational safety and health hazards. Charitas Hospital as one of the COVID-19 referral hospitals in Palembang City has a very high potential danger of COVID-19 transmissionThis study aims to find out how the regulation of Charitas Hospital can guarantee the fulfillment of Occupational Health and Safety rights. The approach method used in this research is the sociological juridical method.Based on the Legislation which discusses Human Rights, Employment, and Health there are no regulations that overlap, redundant, or there is a void in the legislation governing the rights of Occupational Safety and Health of nurses in Isolation Rooms during a pandemic. COVID-19. In the event of a vacancy in laws and regulations due to the COVID-19 pandemic, the Government may issue policy regulations (beleidsregel) such as Presidential Instructions, Circulars, Guidelines, Technical Standards, and Protocols and Charitas Hospital Palembang to make internal policies (SOPs, Instructions for Technical, Technical Standards) and adding Nursing Staff Bylaws related to handling arrangements during a pandemic so that the Hospital is ready if at any time a similar incident occurs.

Pelindungan Hukum bagi Dokter atas Tindakan Penghentian atau Penundaan Terapi Bantuan Hidup yang Sia-Sia (Futile) pada Pasien Terminal Suryo, Anindyo Pradipta; Dewi, Trihoni Nalesti; Dhanardhono, Tuntas
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 9, No 2: Desember 2023, Terakreditasi Nasional Peringkat 3
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v9i2.7156

Abstrak: Terapi bantuan hidup (life-support therapy) dapat diberikan kepada pasien sesuai dengan indikasi medisnya. Apabila terapi bantuan hidup diberikan kepada pasien yang telah mencapai kondisi terminal, dan terapi bantuan hidup dinilai tidak ada manfaatnya lagi (sia-sia / futile), maka dapat dipertimbangkan untuk dilakukan penghentian (withdrawing) atau penundaan (withholding) terapi bantuan hidup tersebut. Aturan pelaksana mengenai penghentian dan penundaan terapi bantuan hidup yang sia-sia terhadap pasien terminal, telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor. Meskipun sudah ada peraturan tersebut, masih ada pro dan kontra di profesional kesehatan, komunitas bioetika, dan pasien beserta keluarganya. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelindungan hukum dokter yang melakukan tindakan penundaan dan penghentian terapi bantuan hidup yang sia-sia (futile) bagi pasien terminal. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian eksplanatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa ada ketidakjelasan definisi hukum, inkonsistensi antar isi peraturan, belum ada peraturan yang jelas mengenai advanced directives, dan peraturan yang belum sepenuhnya dapat diterapkan di lapangan. Dapat disimpulkan bahwa pelindungan hukum bagi dokter dalam melakukan tindakan penghentian dan penundaan terapi bantuan hidup yang sia-sia bagi pasien terminal, belum cukup. Apabila tidak diatur lebih lanjut, maka kemungkinan dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak pasien.Kata kunci: Pelindungan hukum bagi dokter; penghentian dan penundaan bantuan hidup; pasien terminal; kesia-siaan medis. Abstract: Life-support therapy can be given to patients according to their medical needs. If life support therapy is given to a patient who has reached terminal condition, and life support therapy is judged to futile, then withdrawal or withholding of life support therapy may be considered. The rules about withdrawing and withholding of futile life support therapy for terminal patients have been regulated in the Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor. Despite these regulations, there are pros and cons from healthcare professionals, bioethics community, patients, and their families. This study aims to find out about the legal protection for doctors who withdraw or withhold futile life support therapy for terminally ill patients. The research method used is explanatory research with sociological juridical approach. The data used is through library research and in-depth field studies. Data gathered were analyzed qualitatively. Based on this research, it was found that there are some unclear legal definitions, inconsistency between the contents of the regulations, no clear regulations regarding advanced directives, and the regulations cannot be fully implemented in field. It can be concluded that the legal protection for doctors in withdrawing or withholding futile life support therapy for terminally ill patients, is not sufficient. If it is not regulated further, it may lead to a violation of the patient's rights.Keywords: Legal protection for doctors; withdrawing or withholding life support; terminally ill patient; medical futility.

Perlindungan Kerahasiaan Data Pasien vs Kewajiban Membuka Akses Rekam Medis Elektronik Indra, Indra; Dewi, Trihoni Nalesti; Wibowo, Daniel Budi
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 1: Juni 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i1.11542

Dalam upaya untuk menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan, diperlukan pencatatan dan pengarsipan riwayat kesehatan pasien dalam bentuk Rekam Medis. Seiring kemajuan teknologi, rekam medis pun berkembang menjadi rekam medis elektronik (RME) yang diatur dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022. Namun fasyankes untuk membuka akses RME ke pemerintah, berpotensi melanggar hak asasi dan hak privasi, perlindungan data pribadi, dan keterbukaan informasi publik. Mengkaji perlindungan hukum atas kerahasiaan data pasien terkait kewajiban pembukaan akses RME ke pemerintah, implementasi perlindungan kerahasiaan data RME tersebut, dan mengevaluasi apakah pembukaan akses tersebut sudah memenuhi asas perlindungan hukum pasien.Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis kualitatif eksplanatif. Data diperoleh wawancara dan data sekunder pendukung. Penulis menemukan bahwa kerahasiaan data pasien dalam RME dilindungi oleh sejumlah peraturan, termasuk UU Perlindungan Data Pribadi, Permenkes, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan harmonisasi antar peraturan yang baik. Walau demikian, implementasi perlindungan kerahasiaan data RME masih memiliki kekurangan khususnya dalam aspek pengaturan, sehingga pembukaan akses RME ke pemerintah belum memenuhi asas perlindungan hukum pasien. Oleh karena itu pemerintah perlu menyusun aturan turunan yang melengkapi ketentuan Permenkes RME dengan melibatkan para ahli hukum untuk mengakomodir hak asasi manusia masyarakat.

Resusitasi Jantung Paru dalam Perspektif Hak Asasi Manusia pada Pasien Lanjut Usia Nathania, Maria Yessica; Dewi, Trihoni Nalesti; Dhanardhono, Tuntas
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 10, No 2: Desember 2024
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v10i2.11134

Keefektivitasan RJP pada lanjut usia masih merupakan suatu kontroversi. Secara etis, adalah hal yang kurang pantas untuk melakukan tindakan kepada seseorang, dimana tindakan tersebut memiliki sedikit ataupun tidak ada manfaatnya sama sekali. Salah satu tantangan lansia, adalah terjadinya penurunan kapasitas intrinsik dan fungsional tubuh, yang tersebut mempengaruhi kompleksitas dalam membuat keputusan. Sementara itu, salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan dalam dunia medis, adalah hak dan salah satu bentuk pelanggaran hak pada lanjut usia adalah tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan. Atas banyaknya pertimbangan mengenai HAM yang melingkupi kaum lanjut usia, terutama Hak hidup dan Hak otonomi, maka diteliti lebih lanjut mengenai hak sehubungan dengan akhir hayat, terutama yang berkaitan dengan RJP. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi pustaka dan wawancara terhadap praktisi hukum, pengamat HAM, dan petugas medis. Pelaksanaan RJP, bahkan pada lansia sekalipun dapat dikatakan telah memenuhi kaidah-kaidah HAM, dan pelaksanaannya dilindungi oleh hukum, selama, RJP tersebut dilakukan sesuai dengan indikasi medis dan setelah menginformasikan untung dan ruginya. RJP dan perlakuannya terhadap pasien lansia, harus disesuaikan dengan asas-asas HAM, terutama, penghargaan terhadap martabat manusia, harus sesuai dengan kaidah keadilan, dan sedapat mungkin jangan sampai menyakiti.Abstract: The effectiveness of CPR in the elderly is still a matter of controversy. Ethically, it is inappropriate to perform an act on a person where the act has little or no benefit. One of the challenges of the elderly is a decrease in the intrinsic and functional capacity of the body, which affects the complexity of making decisions. Meanwhile, one of the important things that must be considered in the medical world is rights and one form of violation of rights in the elderly is not to be involved in making decisions. Due to the many considerations regarding human rights that cover the elderly, especially the right to life and the right to autonomy, further research is needed regarding rights relating to the end of life, especially those related to RJP. The research was conducted by conducting literature studies and interviewing legal practitioners, human rights observers and medical officers. The implementation of CPR, even for the elderly, can be said to have complied with human rights principles, and its implementation is protected by law, as long as CPR is carried out according to medical indications and after informing the pros and cons. CPR and its treatment of elderly patients must be adapted to the principles of human rights, in particular, respect for human dignity, must be in accordance with the principles of justice, and as much as possible not to cause harm

Social-ecological Values and Practices of Indigenous Whale Fishing Community in Lamalera, East Nusa Tenggara Aur, Alexander; Widianarko, Y. Budi; Dewi, Trihoni Nalesti
Celt: A Journal of Culture, English Language Teaching & Literature Vol 23, No 1: June 2023, Nationally Accredited
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/celt.v23i1.4879

Lamalera is a traditional fishing village. The Lamalera indigenous people are traditional fishermen, who catch whales in the traditional sea area of the Sawu Sea. In 2014, the Sawu Sea was designated as a conservation area and National Marine Park by the central government through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and the regional government of East Nusa Tenggara. Since then, the Lamalera indigenous people have been worried that the tradition of whaling will be banned and access to marine spaces will be restricted due to strict enforcement of conservation laws in the future. Thus, this research reports the aims of (1) exploring the Lamalera community’s local wisdom through the form of socio-ecological capabilities and practices of the traditional fishing community and (2) positioning the local wisdom as a cultural foundation for marine environmental governance. This research uses qualitative methods with cultural phenomenological, environmental justice, and environmental governance analysis. The results found were that the Lamalera community had social-ecological capabilities, namely lefo, tena-laja, and ola nuâng-lefa nué. Based on these findings, this research also encourages partnerships between the central government, regional governments, and the Lamalera indigenous community in supporting sustainable conservation and equitable management of the Sawu Marine National Park.

Implementasi Kebijakan Sistem Finger Print bagi Dokter Spesialis Berstatus Aparatur Sipil Negara dalam Pemenuhan Hak Pasien dalam Keadaan Gawat Darurat di Rumah Sakit Kertosono Satiyo, Satiyo; Dewi, Trihoni Nalesti; Dhanardhono, Tuntas
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 11, No 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v11i1.11993

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pasien dalam keadaan gawat darurat oleh dokter spesialis berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di RSUD Kertosono serta mengkaji implementasi sistem fingerprint sebagai kebijakan kedisiplinan ASN. Metode yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem fingerprint meningkatkan kedisiplinan dokter spesialis dalam jam kerja ASN, namun belum sepenuhnya mampu menjamin pemenuhan hak pasien di luar jam kerja ASN, khususnya pada situasi gawat darurat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dokter spesialis karena RSUD Kertosono merupakan rumah sakit tipe C.Abstract: This study aims to analyze the fulfillment of patients’ rights in emergency situations by civil servant specialist doctors at Kertosono Regional Public Hospital (RSUD Kertosono) and to examine the implementation of the fingerprint system as a disciplinary policy for civil servants. The method used is a juridical-sociological approach, with data collection techniques including interviews and observation. The findings indicate that the fingerprint system improves the discipline of specialist doctors during official civil servant working hours. However, it has not yet fully ensured the fulfillment of patients’ rights outside those working hours, particularly in emergency situations. This shortcoming is due to the limited number of specialist doctors, as RSUD Kertosono is classified as a Type C hospital.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search