Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) International Journal of Business, Law, and Education Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum Unsulbar
Heriyanto
Universitas Mega Buana Palopo
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Peran Kedokteran Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulsel Heriyanto Heriyanto
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.995

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kedokteran forensik pada tahap penyidikan dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan di RS. Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulawesi Selatan sejauh ini belum optimal, hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa keterangan langsung yang diberikan oleh ahli kedokteran forensik di hadapan penyidik tidak diperlukan dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan, keterbatasan tenaga kesehatan terutama dokter forensik serta pada beberapa kasus tidak dilibatkannya fungsi kedokteran forensik oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pembunuhan.  
Tingkat Pengetahuan Tenaga Kesehatan dan Masyarakat Terhadap Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan) Heriyanto Heriyanto
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.1021

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Pengetahuan Tenaga Kesehatan dan Masyarakat Terhadap Undang-undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) sejauh ini masih minim utamnya yang berkaitan dengan hal-hal yang substansial yakni pengetahuan terkait ketentuan pidana, pasal dan bab yang diatur dalam undang-undang kesehatan yang baru. Adapun rekomendasi penelitian adalah diperlukan adanya sosialisasi secara intens oleh pemangku kepentingan bidang kesehatan (Kadinkes/Kepala Rumah Sakit) terkait undang-undang kesehatan yang baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) khususnya kepada para pelaku atau praktisi bidang kesehatan.
Legal Protection For Children Who Perform Underage Marriages According To Law Number 35 Of 2014 Concerning Child Protection Nasir, Citra; Ichsan , Nursyamsi; Heriyanto, Heriyanto; Abbas, Abbas
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 2 No. 1 (2022): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v2i1.9447

Abstract

Determining the age limit for marriage is very important because every bride and groom must have biological and psychological maturity. Referring to KPPPA data at the end of last year, in just one day there are 375 children under the age of 18 who carry out marriages and in the Marriage Law there is a dispensation with parental consent. The purpose of this study is to determine the extent of child protection in the Protection Law with normative legal research methods. The results of the study are legal protection for children to prevent underage marriage, including a) Juridical child protection which in the Child Protection Law has applied sanctions for parties involved in underage marriage, either directly or indirectly has violated children's rights, although its implementation cannot be realized optimally if it is not accompanied by awareness from parents and children themselves. Whereas, b) Non-juridical child protection: The reason for child protection to prevent underage marriage is very important because it will result in education, association and environment, health, psychology and especially prevent the increase in divorce rates.
PERTANGGUNGJAWABAN AYAH TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN DALAM HUKUM PERDATA Nasir, Citra; Heriyanto, Heriyanto; Sutanto , Christofer
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i3.26187

Abstract

Pertanggungjawaban ayah terhadap anak setelah perceraian sangat penting tetapi banyak sekali seorang ayah yang tidak mau memberikannya atau lupa apabila seorang ayah sudah menikah lagi dan anaknya ikut ibunya setelah terjadi perceraian, sehingga dengan keadaan yang demikian pula membuat mereka hidup tidak layak dan kehilangan masa depan akibat tidak bisa melanjutkan sekolah. Tujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban ayah setelah percerain kepada anak, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan dalam pertanggungjawban ayah terhadap anak setelah percerain ada nafkah anak yang dilalaikan dapat dimintakan eksekusi oleh ibu atau anak. Jenis eksekusi dalam nafkah anak ini adalah eksekusi dengan membayar sejumlah uang yang dimulai dari permohonan, aanmaning, sita eksekusi, dan diakhiri dengan lelang. Pertanggungjawaban ini sudah diatur ketika suami istri bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan ayah biasanya memiliki porsi yang lebih dalam keuangan, meskipun ketika tidak mmapu maka ibu akan diminta menanggung separuhnya.
The Effectiveness of The Settlement of Alleged Criminal Offences of Insult or Defamation Through Electronic Media with Restorative Justice at The Investigation Stage Heriyanto, Heriyanto; Saputra, Tri Eka; Ichsan, Nursyamsi; Susanto, Cristofer
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 3 No. 2 (2022): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v3i2.474

Abstract

Restorative justice aims for legal settlement to create an agreement on the settlement of criminal cases. This research study aims to find the effectiveness of the settlement of alleged criminal offences of insult or defamation through electronic media at the investigation stage. This type of research is descriptive qualitative research using a combination approach between doctrinal (normative) and non-doctrinal (empirical) research. The results showed that the settlement of alleged criminal offences of insult or defamation through electronic media with restorative justice at the investigation stage has been effective. This is measured by the level of knowledge of Law Enforcement Officials and the public that has been sufficient and the dominant respondent considers that the justice of the victim can be fulfilled through restorative justice. However, there is still a need for regulations at the level of laws that can serve as guidelines for law enforcement officials in handling criminal cases.
KAJIAN YURIDIS PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYIDIK TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI SPN POLDA SULSEL Heriyanto; Nursyamsi Ichsan; Citra Nasir
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i2.6350

Abstract

Peningkatan kompetensi penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual menjadi salah satu faktor penentu bagi terciptanya penegakan hukum profesional dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi serta kendala dalam peningkatan kompetensi penyidik yang diselenggarakan pada Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket berbasis Google Form kepada responden yang terdiri atas tenaga pendidik dan peserta pelatihan sebanyak 37 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual berada pada kategori memadai, yang ditunjukkan oleh penguasaan terhadap tugas dan fungsi kepolisian, prosedur penyidikan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, jumlah penyidik yang memiliki kompetensi di bidang tersebut masih terbatas sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas penanganan perkara. Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan kompetensi penyidik menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas penyidikan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan organisasi dan meningkatkan kualitas penegakan hukum.
Co-Authors Abbas Abbas, Abbas Citra Nasir Nursyamsi Ichsan Saputra, Tri Eka Susanto, Cristofer Sutanto , Christofer