<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perbandingan antara belanja kebutuhan pokok rumah tangga dengan program bantuan sosial dan subsidi yang diberikan pemerintah sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi. Fokus penelitian ini adalah 11 kabupaten/kota, yaitu Kota Jambi, Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Sarolangun, Merangin, Tebo, Bungo, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Data penelitian diperoleh melalui kombinasi data primer berupa survei rumah tangga dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan Bappeda Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis perbandingan proporsi belanja rumah tangga terhadap total bantuan sosial yang diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga miskin di Provinsi Jambi sebagian besar dialokasikan untuk pangan, yakni sekitar 57–60% dari total pengeluaran bulanan. Sementara itu, bantuan sosial yang diterima rumah tangga miskin rata-rata hanya menutupi sekitar 20–27% dari total kebutuhan pokok. Kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi, seperti Batanghari, Sarolangun, dan Kerinci, memiliki proporsi bantuan yang relatif lebih besar terhadap pengeluaran rumah tangga, meskipun jumlahnya tetap tidak mencukupi kebutuhan dasar. Penelitian ini mengungkapkan bahwa bantuan sosial dan subsidi belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Faktor distribusi yang belum merata, nilai bantuan yang relatif kecil, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja menjadi kendala utama. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan optimalisasi distribusi bantuan sosial, peningkatan nilai bantuan sesuai kebutuhan riil rumah tangga miskin, diversifikasi program bantuan dalam bentuk akses pendidikan dan kesehatan gratis, serta penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran di Provinsi Jambi.]]>
