Faizin
UIN Imam Bonjol Padang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tafsir Dan Kekuasaan: Identitas Khalifah Dalam Framing Demokrasi Religius (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka) Ariq Hidayat; Faizin; Pitradi
Journal of Cross Knowledge Cross Inovation
Publisher : edujavare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70610/jck.v2i1.309

Abstract

Khalifah dengan framing demokrasi religius menjadi kajian yang cukup menarik untuk ditelusuri. Pasalnya banyak menimbulkan delik yang cukup kompleks tatkala demokrasi secara terminologi dan normatif menimbulkan kontroversi dikalangan agamawan, ada yang menganggap demokrasi bagian dari kesyirikan, demokrasi sama dengan syura ataupun syura merupakan antitesa dari demokrasi. Disamping itu, term khalifah telah menjadi simbol identitas yang terpaut padanya nilai-nilai agamis. Maka muncullah konsep pemikiran baru atas reinterpretasi makna “khalifah” secara fundamental ditengah-tengah ideologi demokrasi dari pemahaman yang singular ke partikular, Buya Hamka dalam kitab tafsirnya Al-Azhar berupaya menawarkan paradigma nilai-nilai keislaman sebagai jalan tengah proses menuju sistem demokrasi yang religius. Sehingga penulis tertarik untuk mengeksplorasi dan menelaah penafsiran Buya Hamka yang mengakomodasikan ayat-ayat Al-Qur’an sebagai landasan ideologis pemaknaan term khalifah dan kaitannya dalam bingkai demokrasi religius. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan metode konten analisis dan menggunakan teori demokrasi religius dan teori konstruksi sosial. Sumber primernya adalah kitab tafsir Al-Azhar terbitan Pustaka Nasional PTE LTD Singapura tahun 1982 dan sumber sekundernya adalah buku karya Buya Hamka seperti Urat Tunggang Pantjasila disamping itu, penulis juga menggunakan jurnal, artikel yang berkaitan dengan objek formal penelitian baik secara rinci maupun hanya secara umum. Hasil penelitian ini adalah:(1) khalifah bukanlah individu yang dikultuskan hal ini berdasarkan penafsiran Buya Hamka pada surah Al-Baqarah ayat 30-33 dan Shad ayat 26 terkait fungsi dan tugas khalifah (2) penafsiran kata منكم pada surah An-Nisa’ ayat 59 dan kata شورى pada surah Asy-Syura ayat 38 dan Ali-Imran ayat 159 sebagai penegasan bahwa manusia memiliki peran untuk menentukan nasibnya sendiri dengan memilih pemimpin atau khalifah yang menurut “ijtihad” mereka mampu mengemban kepemimpinan. (3) selagi mencegah yang mungkar dan menjalankan yang ma’ruf maka kebebasan dan kekuasaan khalifah dapat terus dibenarkan
OTORITAS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERDEBATAN TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER Adrianto; Faizin; Sefriyono; Andri Ashadi
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 03 (2026): Volume 12 No. 3, September 2026 Publish
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i03.18945

Abstract

Background: Women’s leadership in Islam has long been a subject of debate among classical and contemporary Muslim scholars. In the modern context, this discourse has become increasingly relevant along with the growing awareness of gender equality and human rights. One of the verses frequently used as the basis for this discussion is Qur'an Surah Al-Nisa verse 34. This study aims to analyze the comparative interpretation between Ibn Kathir as a representative of classical exegetes and Yusuf al-Qardhawi as a contemporary exegete regarding women’s leadership. The research method employed is qualitative research based on library research using the Muqarran (comparative) method by comparing two interpretations that differ in background, scholarship, and context. The results of the study indicate differences in the interpretations of Ibn Kathir and Yusuf al-Qardhawi concerning verses related to women’s leadership. According to Ibn Kathir, men are considered more entitled to hold leadership authority both within the family and in the public sphere, supported by the Prophet’s hadith. Meanwhile, Yusuf al-Qardhawi argues that women may become leaders over men under certain conditions. The conclusion of this study shows a paradigm shift in interpretation from textual to contextual approaches between classical and contemporary exegetes in understanding the role of women in leadership. Contemporary exegetes tend to permit women to become public leaders provided that they fulfill the conditions determined by Islamic law.