Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Kebijakan Integrasi Zakat dan Pajak untuk Pembangunan Ekonomi Umat Dasri, Dasri
Journal Economy and Currency Study (JECS) Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/jecs.v6i2.2269

Kebijakan integrasi zakat dan pajak menjadi solusi inovatif dalam mendukung pembangunan ekonomi umat di Indonesia. Zakat sebagai kewajiban syariat dan pajak sebagai kewajiban negara memiliki potensi besar jika dikelola secara terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan integrasi zakat dan pajak, tantangan yang dihadapi, serta peluang implementasinya dalam konteks pembangunan ekonomi umat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan, analisis dokumen, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan integrasi zakat dan pajak dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat, memperkuat peran lembaga zakat, dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Namun, tantangan utama meliputi harmonisasi regulasi, transparansi lembaga zakat, dan kebutuhan edukasi masyarakat. Contoh sukses integrasi di Malaysia menunjukkan pentingnya dukungan regulasi yang kuat dan sistem informasi terintegrasi untuk memastikan implementasi yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, penggunaan teknologi informasi, dan peningkatan transparansi untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini. Dengan pendekatan yang komprehensif, kebijakan integrasi zakat dan pajak berpotensi menjadi instrumen strategis dalam menciptakan sistem pembiayaan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia.

Two-Way Thesis Supervisor Recommendation System Using MapReduce K-Skyband View Queries Dasri, Dasri; Annisa, Annisa; Haryanto, Toto
JOIV : International Journal on Informatics Visualization Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : Society of Visual Informatics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62527/joiv.9.1.2800

Timely graduation is an important indicator of the quality of higher education. Yet, many students struggle to complete their studies on time due to challenges in finding relevant research topics and suitable supervisors. This study developed a two-way supervisor recommendation system that considers the preferences and expertise of both students and supervisors. The main contribution of this research is the comparison of Block Nested Loop (BNL) k-skyband and MapReduce k-skyband algorithms. The recommendation model developed in this study uses course syllabi to obtain research topics and academic grades to determine students' interests in research topics. A total of 239 research topics were obtained from 37 courses. Optimal recommendations were achieved with a k value of 16. Implementing the MapReduce algorithm in this recommendation model demonstrated a computation speed 8 times faster than the BNL k-skyband approach, making it effective in handling large datasets. The proposed recommendation system received positive feedback from students, with scores of 3.5 for relevance, 3.7 for topic diversity, 3.4 for serendipity, and 3.5 for novelty. These findings suggest that the proposed recommendation system can support students in their research endeavors and improve the overall supervision process in academic settings, with potential for widespread implementation across various study programs. Thus, contributing to the overall improvement of higher education quality.

The Temettok Tradition at Walimatul Ursy According to Aceh Ulama and Traditional Assembly (MAA): (A Case Study in Aceh Singkil District) Syam, Syafruddin; Syahputra, Akmaluddin; Dasri, Dasri
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No. 1 June (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v6i1.1504

The temettok tradition in the context of law is basically permissible, but in its journey, this shift in tradition has undergone significant changes, especially in the essence of this tradition itself, which is a tradition built on the principles of ta'awun and mutual cooperation, but shifts to economic values that are demanded its citizens to bear expenses which in principle were like debt. This research aimed to find out how the Temettok tradition at walimatul ursy according to Aceh Ulama Traditional Assembly (MAA). The approach used in this research was to use a qualitative approach. The results of this research indicated that first, The tradition of recording Temettok money when the walimatul ursy in Aceh Singkil Regency had two percentages, the first is the Cinendang river, which was estimated to have existed since 1985. The two Sungkhaya rivers were thought to have existed since 1956. So, this Temettok tradition held at the time of the walimah to be precise on the last day. Second, The Temettok tradition, in the view of Aceh Ulama and Traditional Assembly (MAA), allowed this tradition by reason of the principle of fiqh “a custom can be made into law”, besides that the Temettok tradition was also in the form of a grant, not a debt, because if a debt was owed, the law was haram, because tradition might not conflict with Islamic law. Thret, After analyzing more deeply based on the verses of the Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad SAW, that the Temettok tradition was classified as ‘urf Sahih, because, this urf applied in general, it did not contradict Islamic law, the gift was in the form of a grant. So apart from that, if it was seen from the social side, the Temettok tradition at the time the walimah put forward help, strengthened ties, strengthened ukhuwah and the Temettok tradition was well known in the community.

Negotiating Justice: An Islamic Legal Analysis of the Delay in Inheritance Distribution Dasri, Dasri
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i3.467

This study aims to analyze the phenomenon of delayed inheritance distribution from a socio-Islamic legal perspective, focusing on the social, cultural, and religious dynamics that influence the practices of Muslim communities. Although Islamic law emphasizes the importance of distributing inheritance immediately after the decedent’s death, in reality, many families postpone the process due to concerns about maintaining harmony, moral readiness, and economic considerations. This research employs a qualitative approach using observation, interviews, and documentation to explore community and religious leaders’ views on the issue. The findings reveal that the delay in inheritance distribution is not merely caused by ignorance of Islamic law but also reflects social adaptation to customary norms and local authority structures. The study highlights that the implementation of Islamic law within society is not rigid but negotiated within dynamic social contexts. The socio-legal approach underscores that Islamic law functions not only as a normative system but also as an instrument of social consciousness capable of bridging the gap between legal texts and contemporary social realities. [Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena penundaan pembagian harta warisan dalam perspektif sosio-hukum Islam dengan fokus pada dinamika sosial, kultural, dan religius yang memengaruhi praktik masyarakat Muslim. Meskipun hukum Islam menegaskan pentingnya pembagian warisan segera setelah pewaris meninggal dunia, dalam kenyataan banyak keluarga menunda proses tersebut dengan alasan menjaga keharmonisan, ketidaksiapan moral, serta pertimbangan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggali pandangan masyarakat dan tokoh agama terhadap praktik penundaan warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembagian harta warisan bukan hanya akibat ketidakpahaman terhadap hukum Islam, tetapi juga merupakan bentuk adaptasi sosial terhadap norma adat dan struktur kekuasaan lokal. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan hukum Islam di masyarakat tidak bersifat kaku, melainkan dinegosiasikan dalam konteks sosial yang dinamis. Pendekatan sosio-hukum memberikan pemahaman bahwa hukum Islam berfungsi tidak hanya sebagai norma normatif, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kesadaran sosial yang mampu menjembatani antara teks hukum dan realitas masyarakat kontemporer.]

Efektivitas Kebijakan Integrasi Zakat dan Pajak untuk Pembangunan Ekonomi Umat Dasri, Dasri
Journal Economy and Currency Study (JECS) Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/jecs.v6i2.2269

Kebijakan integrasi zakat dan pajak menjadi solusi inovatif dalam mendukung pembangunan ekonomi umat di Indonesia. Zakat sebagai kewajiban syariat dan pajak sebagai kewajiban negara memiliki potensi besar jika dikelola secara terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan integrasi zakat dan pajak, tantangan yang dihadapi, serta peluang implementasinya dalam konteks pembangunan ekonomi umat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan, analisis dokumen, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan integrasi zakat dan pajak dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat, memperkuat peran lembaga zakat, dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Namun, tantangan utama meliputi harmonisasi regulasi, transparansi lembaga zakat, dan kebutuhan edukasi masyarakat. Contoh sukses integrasi di Malaysia menunjukkan pentingnya dukungan regulasi yang kuat dan sistem informasi terintegrasi untuk memastikan implementasi yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, penggunaan teknologi informasi, dan peningkatan transparansi untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini. Dengan pendekatan yang komprehensif, kebijakan integrasi zakat dan pajak berpotensi menjadi instrumen strategis dalam menciptakan sistem pembiayaan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia.

Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu) Dasri, Dasri
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v1i1.231

Using of Contraception to Delay Pregnancy for Newlyweds in Islamic Law Review (Case Study in District of Selebar, Bengkulu City). This study raises the issue of the factors that cause the delay of pregnancy for newlyweds and legal substitute delay pregnancy for newlyweds in the district of Selebar, Bengkulu by using contraceptives according to maqasid sharia. The purpose of this study was to determine the factors that cause a delay of pregnancy for newlyweds and to determine the legal of delaying pregnancy for newlyweds in the district of Selebar, Bengkulu by using contraceptives according to maqasid Sharia. This study used qualitative methods, the data collection techniques used were observation, interviews and documentation, then after the data obtained were analyzed by deduction methodes, data presentation and conclusion. From the results of the study showed that the factors that cause delay pregnancy for a newlyweds in District of Selebar, Bengkulu city, are; economic factors, because the newlyweds cople still want to pursue a career, as well as a joint agreement between the husband and wife of not willing to have a children yet, while the use of contraceptives according to maqasid sharia to delay the pregnancy due to economic reasons and feared that the parents can not give education to the children, then it is permissible in Islam, but delaying the pregnancy by using contraception for reasons cople still want to pursue a career until his career reached the peak, then it is forbidden in Islam. However, Islam does not forbid totally the use of contraception but it has to be specific reasons, and acceptable.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search