Garuda - Garba Rujukan Digital

Sengketa Tanah Wakaf di Sumatera Utara (Systematic Literature Review Terhadap Pemberitaan Media Online) Syahputra, Akmaluddin; Khalid, Khalid
Halu Oleo Law Review Vol 4, No 1 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v4i1.11525

Fokus penelitian ini ialah melakukan penilaian terhadap konten media tentang sengketa Tanah Wakaf di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi informasi yang berguna mengenai sengketa tanah wakaf di Sumatera yang bersumber dari media online yang dapat diakses di internet, dilaksanakan sejak 31 Juli 2019-30 November 2019. Metode yang digunakan pada penelitian ini Systematic literature review (SLR) atau tinjauan pustaka sistematis, yakni metode literature review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil akhir yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pemberitaan sebanyak 48 media yang memberitakan sengketa wakaf sejak tahun 2007 hingga 2019, terdapat setidaknya kriteria tertentu yang signifikan berdasarkan protokol yang ditetapkan pada penelitian ini: Pertama, dari sisi peruntukan wakaf, sengketa tanah wakaf didominasi pada masjid; Kedua, dari sisi pihak yang bersengketa, didominasi antara umat Islam dan pihak developer; Ketiga: dari sisi lokasi di Sumatera Utara, didominasi di Kota Medan; Keempat: dari sisi tahun terbit didominasi pada tahun 2018; dan Kelima, dari sisi kode media menunjukkan, tidak didominasi oleh karakter media tertentu, yang berarti baik media Islam, media mainstream, media lokal maupun nasional, secara berimbang memuat pemberitaan sengketa wakaf. Hasil evaluasi terhadap data sengketa wakaf yang diungkap media menunjukkan, bahwa secara umum, persoalan sengketa wakaf di Sumatera Utara belum tergambarkan secara menyeluruh di masing-masing daerah. Advokasi yang dilakukan baik secara litigasi maupun non litigasi menunjukkan belum adanya penyelesaian secara tuntas sengketa tanah wakaf di Sumatera Utara.Fokus penelitian ini ialah melakukan penilaian terhadap konten media tentang sengketa Tanah Wakaf di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi informasi yang berguna mengenai sengketa tanah wakaf di Sumatera yang bersumber dari media online yang dapat diakses di internet, dilaksanakan sejak 31 Juli 2019-30 November 2019. Metode yang digunakan pada penelitian ini Systematic literature review (SLR) atau tinjauan pustaka sistematis, yakni metode literature review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil akhir yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pemberitaan sebanyak 48 media yang memberitakan sengketa wakaf sejak tahun 2007 hingga 2019, terdapat setidaknya kriteria tertentu yang signifikan berdasarkan protokol yang ditetapkan pada penelitian ini: Pertama, dari sisi peruntukan wakaf, sengketa tanah wakaf didominasi pada masjid; Kedua, dari sisi pihak yang bersengketa, didominasi antara umat Islam dan pihak developer; Ketiga: dari sisi lokasi di Sumatera Utara, didominasi di Kota Medan; Keempat: dari sisi tahun terbit didominasi pada tahun 2018; dan Kelima, dari sisi kode media menunjukkan, tidak didominasi oleh karakter media tertentu, yang berarti baik media Islam, media mainstream, media lokal maupun nasional, secara berimbang memuat pemberitaan sengketa wakaf. Hasil evaluasi terhadap data sengketa wakaf yang diungkap media menunjukkan, bahwa secara umum, persoalan sengketa wakaf di Sumatera Utara belum tergambarkan secara menyeluruh di masing-masing daerah. Advokasi yang dilakukan baik secara litigasi maupun non litigasi menunjukkan belum adanya penyelesaian secara tuntas sengketa tanah wakaf di Sumatera Utara.

Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa) Sari Hasibuan, Jusmi; Syahputra, Akmaluddin
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1631

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan pada umumnya harus di catatkan di pegawai pencatat nikah. Akan tetapi sampai sekarang masih ada kurang lebih 33 orang di Desa Pasir Jae yang perkawinannya belum terdaftar atau belum di catatkan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ayat (1) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan harus di catatkan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Dari pasal tersebut dapat di pahami bahwa sebuah perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam). Maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu di sahkan lagi oleh negara. Perkawinan yang tidak memenuhi Pasal (2) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menimbulkan banyak kerugian bagi istri maupun anak yang dilahirkan. Terkait dengan hak-hak mereka dalam menuntut pembagian harta benda, dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit di penuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. Tidak dapat di pungkiri bahwa untuk menentukan ukuran tentang sah dan tidaknya seorang anak yang dilahirkan. Hal tersebut tidak terlepas dengan persoalan keabsaan perkawinanyang di lakukan oleh kedua orang tuanya. Hak-hak anak tersebut dapat terlanggar, seperti tidak dapat mewarisi dari ayahnya secara hukum negara, meski secara agama anak tersebut mempunyai hak atas hal tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini membahas lebih lanjut mengenai status hukum hak anak yang lahir dari perkwinan tidak tercatat di kantor pegawai sipil. Rumusan masalah yang akan di bahas adalah mengapa masyarakat di Desa Pasir Jae melakukan perkawinan tidak tercatat, faktor penyebab perkawinan tidak tercatat di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa.

Juridical Analysis of the Tradition of Consuming Tritis (Case Study of the Muslim Community in Karo from 2011 to 2022) Sitepu, Fahri Roja; Tanjung, Dhiauddin; Syahputra, Akmaluddin
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 11 No 1 (2024): Volume 11 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v11i1.47923

The Law on Consuming Tritis from the Perspective of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) of North Sumatra Province No. 5 of 2011 Concerning the Law on Tritis and Law No. 33 of 2014 of the Republic of Indonesia Regarding Halal Product Assurance (Case Study of the Muslim Karo Community from 2011-2022) This journal explores the traditions of the Muslim Karo community in consuming tritis in relation to the implementation of the MUI North Sumatra Province Fatwa No. 5 of 2011, which discusses the legal status of consuming tritis. Tritis, a traditional food derived from undigested cow food processed with certain spices, holds significant cultural meaning for the Muslim Karo community. This study aims to explain the practice of consuming tritis in the Karo region and how these practices align with the religious guidelines provided by the MUI fatwa. Using an empirical juridical research approach and case study methodology, this research includes observations, interviews, and document studies. Through qualitative data analysis and deductive reasoning, this study examines the consumption habits of the Muslim Karo community and evaluates them based on the fatwa's provisions. The findings show that the tradition of consuming tritis is deeply embedded in Karo culture, influenced by long-held beliefs about the health benefits of tritis and the ease of obtaining its ingredients. However, the legal status of consuming tritis, as outlined by the MUI Fatwa No. 5 of 2011, states that the practice is haram because it derives from animal materials prohibited under Islamic law. The implementation of this fatwa has been inadequate due to a lack of religious knowledge, insufficient fatwa socialization, and deeply rooted cultural factors.

Religious Court Decisions Regarding the Revocation of Grant (Hibah) in the Perspective of Islamic Jurisprudence Harahap, Purnama Hidayah; Asmuni; Syahputra, Akmaluddin; Meidina, Ahmad Rezy; Zein, Anwar
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 17 No. 2 (2023)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v17i2.9767

This scholarly article examines the judgments rendered by Religious Courts concerning disputes related to the revocation of grants, employing the viewpoint of Islamic jurisprudence and the maslahah theory. In this instance, the judicial panel overseeing the dispute related to the cancellation of the grant primarily invoked the provisions outlined in Article 35, Paragraph 1, and Article 36, Paragraph 1 of the Marriage Act (Law Number 1 of 1974), which pertain to joint property, along with Article 1338 of the Civil Code, addressing agreements. Consequently, the judges disregarded the article pertaining to the right to withdraw the grant’s subject, even though the grant is given without the consent of the other heirs. Meanwhile, in accordance with the maslahah theory, decisions rendered by a panel of judges in the Religious Court ideally aim to actualize the concept of Maqasid al-Shari’ah, specifically focused on the preservation of both property and descendants. This approach helps mitigate adverse consequences that may arise within familial dynamics, particularly in relationships between parents and their heirs. Nevertheless, in accordance with Hans Kelsen’s justice theory, the deliberations undertaken by judges when adjudicating cases involving the revocation of grants often exhibit inconsistency in the application of the pertinent legal framework, thereby leading to a partial realization of the intended concept of justice.

The Role of Situa-Tua in Divorce Mediation: A Study of Customary Dispute Resolution in Desa Karing, Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi Nasution, Rakha Dzaky Irvi; Syahputra, Akmaluddin
Al-Risalah Vol 25 No 1 (2025): MAY (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.55160

This study examines the role of Situa-Tua in mediating divorce cases in Desa Karing, Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi, with a focus on customary and religious approaches. The research aims to analyze the effectiveness of Situa-Tua in reducing divorce rates and resolving marital disputes outside the formal judicial system. Using a qualitative approach, this study employs in-depth interviews with Situa-Tua, religious leaders, and community members, as well as direct observation of the mediation process. The data were analyzed using an interpretive method to understand the strategies and challenges faced by Situa-Tua in handling divorce cases. The findings indicate that Situa-Tua primarily mediate through spiritual counseling and family involvement, following the principles outlined in Q.S. An-Nisa: 35. Their approach emphasizes privacy, cost efficiency, and reconciliation, making it a preferred alternative to litigation. However, the success of mediation depends on the willingness of both parties to cooperate and adhere to religious and customary values. This study contributes to the existing literature by highlighting the integration of customary and Islamic mediation practices in divorce resolution. Unlike formal legal proceedings, Situa-Tua mediation fosters a communal approach to dispute resolution, reinforcing local traditions and religious teachings. The findings suggest that strengthening non-litigation mediation mechanisms, particularly those rooted in local wisdom, can enhance social harmony and reduce the burden on religious courts. Future studies should explore the applicability of this model in other cultural contexts.

The Temettok Tradition at Walimatul Ursy According to Aceh Ulama and Traditional Assembly (MAA): (A Case Study in Aceh Singkil District) Syam, Syafruddin; Syahputra, Akmaluddin; Dasri, Dasri
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No. 1 June (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v6i1.1504

The temettok tradition in the context of law is basically permissible, but in its journey, this shift in tradition has undergone significant changes, especially in the essence of this tradition itself, which is a tradition built on the principles of ta'awun and mutual cooperation, but shifts to economic values that are demanded its citizens to bear expenses which in principle were like debt. This research aimed to find out how the Temettok tradition at walimatul ursy according to Aceh Ulama Traditional Assembly (MAA). The approach used in this research was to use a qualitative approach. The results of this research indicated that first, The tradition of recording Temettok money when the walimatul ursy in Aceh Singkil Regency had two percentages, the first is the Cinendang river, which was estimated to have existed since 1985. The two Sungkhaya rivers were thought to have existed since 1956. So, this Temettok tradition held at the time of the walimah to be precise on the last day. Second, The Temettok tradition, in the view of Aceh Ulama and Traditional Assembly (MAA), allowed this tradition by reason of the principle of fiqh “a custom can be made into law”, besides that the Temettok tradition was also in the form of a grant, not a debt, because if a debt was owed, the law was haram, because tradition might not conflict with Islamic law. Thret, After analyzing more deeply based on the verses of the Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad SAW, that the Temettok tradition was classified as ‘urf Sahih, because, this urf applied in general, it did not contradict Islamic law, the gift was in the form of a grant. So apart from that, if it was seen from the social side, the Temettok tradition at the time the walimah put forward help, strengthened ties, strengthened ukhuwah and the Temettok tradition was well known in the community.

IMPLICATIONS OF THE NORTH SUMATRA MUI FATWA ON TALAQ OUTSIDE THE COURT: Harmonization of Islamic Sharia and Positive Law in Indonesia Syahputra, Akmaluddin; Yazid, Imam; Wandasari, Opi
SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan Vol. 8 No. 2 (2025): Religion and Society in the Digital Age: Communication, Moderation, and Social
Publisher : UIN Mataram dan Asosiasi Sosiologi Agama Indonesia (ASAGI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/sangkep.v8i2.13776

Out-of-court divorce is a practice still often found in Indonesia, despite being contrary to positive laws, such as Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). This study aims to analyze the legal implications of talaq outside the court from the perspective of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) of North Sumatra. With a normative juridical approach, this study explores the legal provisions of talaq in Islamic law, the relevance of fatwa to laws and regulations, and its impact on legal certainty and the protection of the rights of wives and children. Data was obtained through document studies of MUI fatwas, regulations, Islamic legal literature, and related academic studies. The results of the study show that the fatwa of the North Sumatra MUI recognizes the validity of talaq outside the court from a religious perspective, provided it meets the requirements of Sharia, but still recommends reporting it to the religious court to ensure legal certainty. This fatwa educates the public not to impose talaq carelessly and ensures the rights of the parties involved, such as alimony, custody, and the distribution of common property. The legal and social implications of this fatwa reveal a fundamental distinction between Islamic law and positive law, which can impact the protection of family rights. By applying the theory of maqashid shari'ah, this study concludes that the MUI fatwa aims to harmonize Islamic shari'ah values with state law in order to achieve the benefits of society.

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS VICTIM PRECITIPATION DALAM PASAL 70 AYAT (1) HURUF H KUHP NASIONAL harahap, ikhsan; Syahputra, Akmaluddin
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6794

Ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf h dalam KUHP Nasional membuka peluang bagi hakim untuk mempertimbangkan pengurangan pidana terhadap pelaku kejahatan apabila korban turut mendorong terjadinya tindak pidana, atau dikenal dengan konsep victim precipitation. Konsep ini menunjukkan adanya pergeseran tanggung jawab pidana dari pelaku kepada dinamika relasi antara pelaku dan korban. Namun demikian, dalam konteks hukum pidana Islam, konsep ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai validitas pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada peran korban. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya perbedaan konseptual antara hukum pidana positif nasional dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dalam Islam, yang menekankan pada niat, kesengajaan, dan tanggung jawab individual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional dari perspektif hukum pidana Islam, dengan fokus pada tiga hal pokok, yaitu ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional, konsep kejahatan yang didorong oleh korban dalam hukum pidana Islam, dan analisis yuridis atas perbedaan mendasar antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak mengenal dan tidak membenarkan konsep victim precipitation sebagai dasar pengurangan atau penghapusan pidana. Islam menekankan prinsip pertanggungjawaban individu (al-mas’uliyyah al-fardiyyah) dan tidak menerima keterlibatan korban sebagai alasan yang dapat meringankan sanksi. Oleh karena itu, pemberlakuan Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional dinilai tidak sejalan dengan asas keadilan dalam hukum pidana Islam. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya evaluasi terhadap penerapan konsep victim precipitation dalam sistem hukum nasional agar tidak mengaburkan prinsip keadilan substantif dan tanggung jawab pidana pelaku, serta harus ada batasan secara objektif terhadap kalimat “mendorong” oleh korban sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Perceraian Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Janda: Studi Kasus Di Desa Tanjung Medan Kumala, Wati; Syahputra, Akmaluddin; Firmansyah, Heri
Kamaya: Jurnal Ilmu Agama Vol 8 No 3 (2025)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/kamaya.v8i3.4717

The practice of divorce outside of religious courts in Tanjung Medan Village raises a number of issues, particularly regarding the fulfillment of children's rights and the division of joint property. The purpose is to analyze the incompatibility of this practice with Islamic law and to provide recommendations for solutions to address these issues. The research method is qualitative research using a normative empirical approach. Research findings Through a case study in Tanjung Medan Village, it was found that divorce outside religious courts often results in legal uncertainty, unfair distribution of assets, and difficulties in enforcing children's rights. This study aims to analyze to what extent such practices contradict the principles of justice in Islamic law. A thorough analysis of these findings shows that such practices are difficult to justify from an Islamic legal perspective. Re-examines the legal status of divorce outside of court, which is fundamentally permissible under fiqh, by reviewing the principles of fiqh to determine whether its legal status can change to haram, makruh, or remain permissible. The research findings are expected to serve as input for the public, religious leaders, and policymakers in achieving justice for all parties involved in the divorce process.

Peran Ulama Dan Negara Dalam Regulasi Merokok Menurut Syariat Islam Faisal Mys, Muhammad; Syahputra, Akmaluddin; Syahmedi Siregar, Ramadhan
Kamaya: Jurnal Ilmu Agama Vol 8 No 3 (2025)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/kamaya.v8i3.4767

This study aims to analyze the role of religious scholars and the state in regulating cigarette consumption in Indonesia based on the perspective of Islamic law. This study uses a normative legal method with a literature review approach. Although the negative effects of cigarettes on health and the environment have been scientifically proven, regulations in Indonesia remain permissive and rely solely on control measures rather than prohibition. From a religious perspective, fatwas issued by religious scholars, such as those from the Indonesian Ulema Council (MUI), state that smoking, especially in public places, for children and pregnant women is haram (forbidden). However, these fatwas have not been consistently followed, either by religious leaders themselves or by the general public. From the state's perspective, regulations through Law No. 36 of 2009 and Government Regulation No. 109 of 2012 tend to only restrict the distribution and promotion of cigarettes without directly addressing individual consumption. The main focus of the analysis lies in the lack of harmony between the fatwa of religious scholars, which generally prohibits smoking, especially for vulnerable groups and in public spaces, and state policies that tend to be permissive and only serve as a form of control. The results of the study indicate a lack of harmony between religious norms and state law, as well as the need for integration between fatwas issued by religious scholars and state policies in order to create an effective regulatory system that prioritizes the welfare of the people. This study contributes to strengthening public health regulations based on maqashid syariah, particularly in efforts to protect life (hifz al-nafs) and achieve the welfare of the people through synergy between religious norms and state law.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search