Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Abdullah
Universitas Muhammadiyah Palu
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Calon Tunggal Dalam Politik Kotak Kosong Dan Kekuasaan Partai Pada Pilkada : Single Candidates in Empty Box Politics and Party Power in Regional Elections Abdullah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5945

Abstract

Calon tunggal dan kotak kosong pada pilkada mengindikasikan adanya sistem politik yang cenderung prakmatis dan tidak demokrasi. metode penelitian yang digunakan metode atau jenis penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (norm). Hasil penelitian Diketahui bahwa adanya calon tunggal yang melawan kotak kosong di picu dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 bahwa rakyat boleh memberikan suaranya pada surat suara dengan jawaban setuju atau tidak setuju. Apabila suara mayoritas adalah tidak setuju, maka pemilihan ditunda sampai dengan periode berikutnya. Diketahui calon tunggal muncul tidak lepas dari peran serta kekuatan politik yaitu dari mahalnya mahar politik tiap partai yang kemudian di baca oleh oligarky, yang menghendaki Pilkada mayoritas atau orang-orang yang berpihak kepada mereka. Sehingga mengakibatkan semua partai diborong oleh satu calon tertentu yang memiliki banyak uang.
Lunturnya Hak Politik Kandidasi Calon Kepala Daerah Dalam Kekuasaan Partai Akibat Ongkos Pemilu Yang Mahal: The Erosion of Political Rights of Regional Head Candidates in Party Power Due to Expensive Election Costs Abdullah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6255

Abstract

Demokrasi yang ideal harus memanuhi satu diantaranya adalah adanya sistem pemilihan pemimpin secara langsung baik ditingkat pusat maupun daerah. Pilkada mengharuskan figur yang memahami karakteristik diwilayahnya oleh sebab itu penentuan calon kandidasi kepala daerah membuka ruang bagi kekuasaan partai cenderung bersifat materialistik, sehingga mempermudah kekuatan oligarki sebagai pemilik modal untuk masuk. metode Penelitian ini menggunakan metode atau jenis penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji lunturnya hak politik calon kandidasi kepala daerah dalam kekuasaan partai akibat ongkos pemilu yang mahal. Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah norm. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hilangnya hak politik calon kandidasi kepala daerah dalam pilkada disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat urgen, diantaranya ialah adanya kekuatan penentu dari pantai politik, mengingat untuk bisa menjadi calon kepala daerah yang di usung oleh partai maka ada mahar politik yang harus disiapkan satu diantaranya adalah ongkos, ini sudah mencakup mulai dari biaya, administrasi, biaya kampanye, biaya tim sukses dll. Kemudian diketahui juga adanya peran serta pengaruh dari kekuatan oligarki yang cenderung bermain mengendalikan siapa yang mereka kehendaki untuk maju pada pilkada disuatu wilayah daerah, karena mereka menggunakan kekuatan parpol DPP yang memiliki legitimasi untuk menentukan calon kepala daerah yang akan di usung.
Co-Authors