Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi) RIO LAW JURNAL Locus Journal of Academic Literature Review
Minin, Agusta Ridha
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA INTIMIDASI DI INTERNET (CYBERBULLYING) SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA (CYBERCRIME) Minin, Agusta Ridha
LEGALITE Vol 2 No II (2017): legalite
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of cyber crime is one of the greatest crimes that occurred during this century. The manifestations of this crime vary depending on the development of information and technology, one of which is cyber bullying. Intimidation to victims through cyber is done indirectly. Government policy in minimizing the crime of intimidation through social networking, internet and other electronic media is regulated in Law no. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. In addition to special regulations in the law, the government also accommodates the provisions of cyber crime in the Draft Penal Code. On the basis of the issues examined in the regulation of positive criminal law on cyber bullying as one form of cybercrime. And, criminal policy in Indonesia as an effort to overcome cyber bullying crime in the future.
Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam di Aceh Permadi S, Muhammad Dimas; Moertiono, Juli; Minin, Agusta Ridha
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 7 (2025): October
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i7.617

Abstract

Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki hukum syariah dan mengesahkan serta menerapkannya sesuai amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari’at Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang berisi tentang khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qodzaf, liwath dan mushahaqah. Hal ini dikuatkan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh) menjelaskan hal ini, terutama dalam Pasal 128 ayat (2). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mempergunakan pendekatan normatif (legal research) untuk mendapatkan data skunder dan pendekatan sosiologis (yuridis sosiologis), untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Mekanisme penerapan qanun aceh sebagai sumber hukum pidana islam yaitu Sistem peradilan pidana Islam yang dijalankan di Aceh memperlihatkan perpaduan antara sistem peradilan pidana konvensional dengan sistem peradilan syari’ah. Perpaduan ini terlihat dari unsur-unsur pendukung berupa adanya kepolisian, kejaksaan,dan pengadilan dalam hal ini mahkamah syari’ah. Mekanisme kerja sistem peradilan yang berlaku bersifat konvensional. Kedua, Terkait kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus khalwat di Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, khususnya dalam aspek pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran khalwat, masih memerlukan upaya perbaikan. Dengan memperbaiki faktor-faktor internal, eksternal, dan kelembagaan, diharapkan implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dapat berjalan lebih baik, sehingga tujuan penerapan syariat Islam di Aceh dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.
Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Sekolah (Studi SMA N 1 Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal) Rangkuti, Karnadi; Mansar, Adi; Minin, Agusta Ridha
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1445

Abstract

ABSTRAK Peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah, staf sekolah, orang tua, dan masyarakat secara luas. Penelitian in bertujuan untuk menjelaskan kebijakan kriminal terhadap penyalahgunaan narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pelaksanaan penanggulangan narkotika di lingkungan SMA N2 Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal dan solusi penanggulangan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah. Penelitian ini menggunakan konsep metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian ini diperoleh Kebijakan Kriminal Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Beberapa aspek kebijakan kriminal meliputi : Pelarangan Produksi dan Pengedaran Narkotika, Penetapan Jenis dan Kelas Narkotika, Hukuman dan Sanksi, Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, Rehabilitas dan Pencegahan.  Pelaksanaan penanggulangan narkotika di SMA N I Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal sudah dilaksanakan dengan beberapa tahap mulai dari penerapan kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah.  Solusi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di SMA N I Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal, Penanggulangan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk staf sekolah, siswa, orang tua, dan komunitas. Untuk itu dari penelitian ini diharapkan Menerepakan Kebijakan sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Kata Kunci: Kebijakan, Kriminal, Penyalahgunaan
PERAN DAN KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BADAN POM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KESEHATAN (STUDI KASUS PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI MEDAN) Ananda, Difa; Perdana, Surya; Minin, Agusta Ridha
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1507

Abstract

Peredaran obat, obat tradisional, dan produk kesehatan ilegal merupakan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat serta menuntut peran aktif negara dalam penegakan hukum. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewenangan khusus dalam menangani tindak pidana di bidang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan mekanisme PPNS Badan POM dalam sistem peradilan pidana, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana kesehatan, serta merumuskan solusi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari wawancara dengan PPNS Badan POM di Kota Medan serta studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS Badan POM memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai penyidik lex specialis di bidang kesehatan, namun pelaksanaan kewenangannya masih menghadapi hambatan internal dan eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas modus kejahatan digital, dan koordinasi antar aparat penegak hukum yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sinergi lintas sektor, serta perbaikan regulasi dan pemanfaatan teknologi digital guna mewujudkan perlindungan hukum dan keselamatan kesehatan masyarakat secara efektif.
Co-Authors Adi Mansar Ananda, Difa Moertiono, Juli Perdana, Surya Permadi S, Muhammad Dimas Rangkuti, Karnadi