Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi) Locus Journal of Academic Literature Review
Moertiono, Juli
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum Penerapan Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Islam di Aceh Permadi S, Muhammad Dimas; Moertiono, Juli; Minin, Agusta Ridha
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 7 (2025): October
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i7.617

Abstract

Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki hukum syariah dan mengesahkan serta menerapkannya sesuai amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari’at Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang berisi tentang khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qodzaf, liwath dan mushahaqah. Hal ini dikuatkan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh) menjelaskan hal ini, terutama dalam Pasal 128 ayat (2). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mempergunakan pendekatan normatif (legal research) untuk mendapatkan data skunder dan pendekatan sosiologis (yuridis sosiologis), untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Mekanisme penerapan qanun aceh sebagai sumber hukum pidana islam yaitu Sistem peradilan pidana Islam yang dijalankan di Aceh memperlihatkan perpaduan antara sistem peradilan pidana konvensional dengan sistem peradilan syari’ah. Perpaduan ini terlihat dari unsur-unsur pendukung berupa adanya kepolisian, kejaksaan,dan pengadilan dalam hal ini mahkamah syari’ah. Mekanisme kerja sistem peradilan yang berlaku bersifat konvensional. Kedua, Terkait kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus khalwat di Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, khususnya dalam aspek pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran khalwat, masih memerlukan upaya perbaikan. Dengan memperbaiki faktor-faktor internal, eksternal, dan kelembagaan, diharapkan implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dapat berjalan lebih baik, sehingga tujuan penerapan syariat Islam di Aceh dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.
TINJAUAN YURIDIS PERAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Karo Karo, Ralo Rejeki; Eddy, Triono; Moertiono, Juli
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1508

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan implementasi fungsi Keimigrasian dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan pihak terkait di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Imigrasi dilakukan melalui pengawasan ketat pada tahap permohonan paspor (hulu) dan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (hilir). Upaya pencegahan meliputi profiling pemohon, penangguhan permohonan paspor yang mencurigakan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Hambatan utama yang ditemukan meliputi modus operandi pelaku yang semakin canggih, kurangnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan personil pengawasan. Rekomendasi penelitian ini adalah penguatan kerja sama antarinstansi dan peningkatan kualitas SDM intelijen keimigrasian
ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR KESENGAJAAN DAN PERENCANAAN TERLEBIH DAHULU DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN Marbun, Gus Irwan Selamat; Eddy, Triono; Moertiono, Juli
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1509

Abstract

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, di mana pembuktian unsur “dengan sengaja dan direncanakan” menjadi aspek krusial, terutama pada kasus pembunuhan tidak langsung seperti melalui pembakaran. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN.Kbj terkait kasus pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji proses pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menjerat pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesengajaan dan perencanaan dibuktikan melalui analisis niat batin pelaku, alat yang digunakan, serta adanya tenggang waktu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan aksi. Hakim dalam putusannya menegaskan bahwa tindakan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 340 KUHP, sehingga dijatuhi pidana berat berupa penjara seumur hidup dan 20 tahun penjara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akurasi pembuktian unsur subjektif sangat bergantung pada perpaduan teori hukum dan fakta persidangan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan
Tantangan Penegakan Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia (Analisis Terhadap Ketimpangan Nilai Kerugian Negara) S, Abdu Fadli Ansor Dwiky; Eddy, Triono; Moertiono, Juli
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1510

Abstract

Penerapan Economic Analysis of Law (EAL) dalam hukum pidana ekonomi menawarkan pendekatan alternatif dalam merumuskan kebijakan pemidanaan yang lebih rasional, efisien, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik. Pendekatan ini menempatkan hukum pidana tidak hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik untuk meminimalkan kerugian sosial dan ekonomi akibat tindak pidana. Namun demikian, penerapan EAL dalam sistem hukum pidana Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang bersifat normatif, struktural, filosofis, dan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan penerapan teori EAL dalam hukum pidana Indonesia serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap reformasi regulasi pemidanaan, praktik peradilan, kelembagaan penegakan hukum, dan pemulihan kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan EAL menuntut rekonstruksi paradigma pemidanaan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pembaruan kebijakan pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan efisiensi penegakan hukum
PERTANGGUNGJAWABAN PELANGGARAN PILKADA BERBASIS KEADILAN FINANSIAL Suhendri, Novel; Eddy, Triono; Moertiono, Juli
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1511

Abstract

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia seringkali terbebani oleh tingginya biaya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dipicu oleh pelanggaran keterangan tidak benar oleh pasangan calon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan kebijakan hukum pidana saat ini dalam memitigasi dampak ekonomi akibat pelanggaran data calon peserta Pilkada serta merumuskan model pertanggungjawaban berbasis keadilan finansial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Pilkada saat ini masih terjebak pada paradigma retributif yang membatasi sanksi denda pada nilai maksimal Rp72.000.000, sehingga menciptakan ketimpangan (gap) yang lebar dengan biaya operasional PSU yang mencapai miliaran rupiah. Kondisi ini menyebabkan negara harus menanggung beban finansial akibat kesalahan personal individu. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya pembaharuan kebijakan hukum melalui rekonstruksi sanksi denda proporsional yang dikaitkan dengan biaya pemulihan pemilihan (cost of election recovery) dan integrasi sistem verifikasi digital. Model keadilan finansial ini diproyeksikan dapat memberikan efek jera sekaligus menyelamatkan anggaran negara dari inefisiensi akibat maladministrasi elektoral
Co-Authors Karo Karo, Ralo Rejeki Marbun, Gus Irwan Selamat Minin, Agusta Ridha Permadi S, Muhammad Dimas S, Abdu Fadli Ansor Dwiky Suhendri, Novel Triono Eddy