Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.896
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Veteran Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Proceeding International Seminar of Islamic Studies EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum JURNAL RETENTUM Jurnal Teknik Industri dan Manajemen Rekayasa
Perdana, Surya
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Transfer of Assets With Share of Foundations to A Limited Company in The Perspective of The Foundation Act and The Limited Company Law Sucia, Cut Mira; Ramlan, Ramlan; Perdana, Surya
Veteran Law Review Vol 4, No 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v4i1.2670

Abstract

Foundations that run a profit-seeking business are not prohibited as long as the profit-seeking business is not directly carried out by the Foundation, but by establishing a limited liability company. The problem in this thesis is how the position of foundation assets transferred in the form of shares to Limited Liability Companies is examined from the perspective of the Foundation Law and the Limited Liability Company Law, how the process of transferring Foundation assets in the form of shares to Limited Liability Companies is reviewed from the perspective of the Foundation Law and the Limited Liability Company Law. This type of research is normative juridical, namely research based on law. Data analysis was carried out qualitatively, which is a form of analysis that does not rely on numbers but on sentences. Drawing conclusions in this paper is done using deductive-inductive thinking logic, which is done with the theory used as a starting point for conducting research. The results showed that the position of the foundation's assets was as the initial assets of the foundation. The process of transferring Foundation assets that is not in accordance with Law Number 28 of 2004 concerning Foundations is if the transfer is carried out by the management of the Foundation without the approval of the Foundation's supervisor and the provisions contained in the Foundation's Articles of Association. The transfer of Foundation assets illegally to shares in a Limited Liability Company is null and void, because it is against the Foundation Law, the Limited Liability Company Law and the provisions of Article 1335 of the Civil Code and 57 paragraph (1) letter b of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which require the transfer of shares must obtain prior approval from the company's organs.
Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitor terhadap Kreditor (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 443K/Pdt.Sus/2012) Fedriyanti, Irma; Sutiarnoto, Sutiarnoto; Perdana, Surya
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No 3 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) April
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.905 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v3i3.552

Abstract

The purpose of this paper is to review and analyze legal provisions in the case of a decision on a debtor's bankruptcy statement against creditors, to review and analyze legal remedies that can be taken by creditors in the event that the debtor's asset value has not been able to pay off debts to creditors and To review and analyze the legal consequences of bankruptcy statements by debtors in the Decision of the Commercial Court of the Central Jakarta District Court Number 12 / PAILIT / 2012 in conjunction with the Decision of the Supreme Court No.443K / Pdt. Sus / 2012. This type of research is normative legal research. Data analysis is the process of organizing and sorting data into categories and basic description units, so that themes are found and work hypotheses can be formulated, as suggested by the data. The data analysis was done qualitatively. With associated research objectives. The results showed that the legal provisions in the stipulation of a decision on a debtor bankruptcy statement against creditors are regulated in Law Number 37 of 2004, namely in article 2 paragraph (1), which explains that the requirements for filing a bankruptcy application are two or more creditors and have not paid off the minimum debt. against one creditor and the debt is due. Legal remedies that can be taken by creditors in the event that the value of the debtor's assets has not been able to pay off the debt to the creditor is to bankrupt the new business of the debtor if the debtor is still in default and does not pay off the debt even though it has been collected properly before.
Akibat Hukum Menguasai Tanah Milik Orang Lain Perspektif Hukum Perdata Tamalba, Ifrayendi; Perdana, Surya
EduYustisia Vol 2, No 2 (2023): Oktober - Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum ialah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Whistleblower mendapat perlindungan dari penguasa untuk mengungkap suatu kebenaran hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan batasan batasan tertentu dalam suatu perbautan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, sengketa atas tanah merupakan suatu momok yang tidak asing lagi, karena hampir seluruh kebutuhan hidup masyarakat hanya bergantung pada tanah, oleh karena itu sengketa atau permasalahan atas tanah selalu ada. Pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah. Permasalahan atau sengketa atas tanah yang terjadi sangat bervariasi mulai sengketa yang berkaitan dengan sertipikat, sengketa kepemilikan atas tanah, juga sampai pada pendudukan tanah tanpa hak atau melawan hukum oleh salah satu pihak. Sengketa-sengketa tersebut di atas selalu mewarnai sistem peradilan dan juga lembaga peradilan di Indonesia. Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya.
ANALISIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 Pramudana, Ibnu; Perdana, Surya
EduYustisia Vol 2, No 1 (2023): Juni - September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana pengisian jabatan Pelaksana Tugas Kepala Daerah, bagaimana batasan kewenangan Pelaksana Tugas dalam melaksanakan tugasnya selaku Kepala Daerah, bagaimana efektivitas jabatan Pelaksana Tugas dalam penyelenggaraan pemerintah. Kesimpulan dari pembahasan adalah pengisian jabatan Pelaksana Tugas Kepala Daerah diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tugas dan kewenangan Kepala Daerah dilengkapi dengan kewajiban yang harus dijalankan oleh Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tugas dan kewenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan apabila Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara sehingga dapat dipahami bahwa tugas dan kewenangan yang diperoleh Kepala Daerah sangat menentukan jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan baik. Batasan kewenangan Pelaksana Tugas dalam melaksanakan tugasnya selaku Kepala Daerah bersumber dari kewenangan mandat, di mana kewenangan Plt Kepala Daerah hanya sebatas menjalankan kewenangan berupa kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah defenitif dalam Pemerintahan Daerah karena kedudukannya hanya sebagai pejabat sementara yang menggantikan kekosongan Kepala Daerah. Plt Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak hukum terhadap organisasi Pemerintahan Daerah. Efektivitas jabatan Pelaksana Tugas dalam penyelenggaraan pemerintah tidak akan berjalan maksimal atau tidak efektif karena terdapat keterbatasan yang melekat pada pejabat pengganti seperti pelaksana tugas (Plt) yang tertuang dalam perundang-undangan.
Providing Legal Protection for Consumers Against Standard Clauses/One-sided Agreements Made by Business Actors Perdana, Surya; Koto, Ismail
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 1 (2024): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v9i1.18064

Abstract

Standard clauses are usually made by parties in a stronger position, which in reality can be held by business actors. The contents of standard clauses often harm the party receiving the standard clause, namely the consumer, because they are made unilaterally. If consumers reject the standard clause, they will not get the goods or services they need, because they will find similar standard clauses elsewhere. Article 1 number 1 UUPK states that, "Consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers." Apart from that, regulations regarding consumer dispute resolution as a form of legal protection for consumers are reflected in Article 52, the institution given the authority to carry out supervision is the Consumer Dispute Resolution Agency. Business actors are prohibited from including standard clauses whose position or form is difficult to see or cannot be read clearly, or whose expression is difficult to understand. Business actors are obliged to adjust standard clauses that conflict with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Standard agreements provide many advantages in their use, but from the various advantages that exist there is another side to the use and development of standard agreements which has received a lot of critical attention from legal experts, namely the weakness in accommodating a balanced position for the parties
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Pada Masa Reses Nisfu Ramadhan, Farhan Adhitiya; Perdana, Surya
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1861

Abstract

This research discusses government regulations in lieu of laws in the people's representative council during the recess. Through a juridical approach, this research explores the constitutional basis, time period and stipulation of government regulations in lieu of law for the people's representative council during the recess. The results of the research show that there is no provision for a time period for enacting government regulations in lieu of laws depending on "matters of urgency".
POLICY AND IMPLEMNTATION OF LAW NUMBER 33 OF 2014 CONCERNING HALAL CERTIFICATE Harahap, Syahrul Bakti; Perdana, Surya; Wadji, Farid
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 6 (February 2024)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Indonesia Govermet has made a policy regarding halal certifcates on products insirculation both food, drinks, medicines, and cosmetics. Products  cirkulating, entering, and trading in Indonesia teritory must be halal certificates, law number 33 of 2014, regarding halal certification gives authority to Ministry Religion of the Republic Indonesia namely the halal Product Guaratee Management Agency (BPJPH). Based on article 5 paragra (5), of law number 33 of 2014, BPJPH aoutority consist of: a) Formulate and estabilish a halal product guarantee (JPH) policy. b) Estabilish norm, standars, prosedures, and JPH performance. c) issuing and revoking halal certificat. d)  registering halal seritificat  for foreign roducts. To implemet halal certification, BPJPH collaborates with related ministeries and institution, insttution halal inspector (LPH), and the Indonesia Ulama Councul (MUI), based on law number 33 of 2014. The issuance of halal sertification has shifted from MUI to BPJPH. After condukting research based on library reseach the is one of the resons the goverentment is moving the halal certifcation policy from MUI to BPJPH is that money resultig halal certificatio cannot be audited, because MUI is not goverentment body, acording to reseachers this policy is not appropriate.
PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP Siregar, Indra Narosa; Perdana, Surya; Limbong, Dayat
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i1.3694

Abstract

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama pelaku usaha/kegitan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. bahwa lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda daya keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, dengan yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 butir (1). pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup diberikan kepada pelaku usaha yang tidak berdampak terlalu peting bagi lingkungan.Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum bagi pelaku usaha yang tidak memiliki dokumen Upaya Pegelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup serta penerapan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang mengakibatkan perubahan lingkungan serta meberikan solusi atas penerapan sanksi hukum yang diberikan.Penelitain yang dilakukan menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan mengumpulkan data peraturan perundang-undangan sebagai data awal serta pengumpulan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perizinan Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai data skunder dan melakukukan teknik wawancara sebagai data pendukung dengan data primer yang ditemukan. Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan bahwa peran pemerintah daerah kabupaten Padang Lawas Utara dalam menerapkan hukum akibat perubahan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan atau kegiatan serta tidak memilki izin lingkungan berupa UKL-UPL yaitu dengan memberikan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk segera membuat dokumen lingkungan hidup dan menjaga lingkungan agar tidak mengakibatkan perubahan terhadap lingkungan, meberikan sanksi administrasi, Perdata dan Pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang tersedia.Kata kunci: Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah, Sanksi Hukum
Profit Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Jasa Pengangkutan Kajian Hukum Perdata Aisyah, Siti; Perdana, Surya
EduYustisia Vol 3, No 2 (2024): Oktober-Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persekutuan komanditer termasuk di dalam badan usaha yang bukan badan hukum. Persekutuan Komanditer merupakan terjemahan dari bahasa Belanda Commanditaire Vennootschap atau sering disingkat “CV”. Dalam bahasa Inggris disebut dengan “Limited Corporation”. Persekutuan Komanditer (CV) merupakan jenis badan usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat terutama untuk bisnis dengan skala menengah. Badan usaha di Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha. Mulai dari Perseroan Terbatas (PT), Firma, hingga Koperasi, masing-masing memiliki struktur dan aturan hukum tersendiri. Keberadaan berbagai jenis badan usaha ini mencerminkan dinamika ekonomi yang kompleks di negara kepulauan terbesar di dunia ini. Pelaku usaha dapat memilih bentuk yang paling sesuai dengan skala, tujuan, dan kapasitas mereka. Pilihan ini penting karena akan mempengaruhi aspek-aspek seperti perpajakan, pertanggungjawaban hukum, dan kemampuan untuk menarik investasi. Pemerintah Indonesia terus berupaya menyempurnakan regulasi terkait badan usaha untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK AKIBAT TUMPANG TINDIH PENERBITAN SERTIPIKAT Siahaan, Chindy Dhelarosa; Perdana, Surya; Lubis, Muhammad Syukran Yamin
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5056

Abstract

Meningkatnya suatu kebutuhan masyarakat atas tanah, mendorong meningkatnya jual beli tanah sebagai suatu bentuk peralihan hak atas tanah merupakan perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan bertujuan untuk hak atas tanah yang akan berpindah dari mengalihkan kepada penerima pengalihan. Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria menyebutkan kegiatan pendaftaran tanah meliputi pemberian surat tanda bukti hak (sertipikat) sebagai alat pembuktian yang kuat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pemilik tanah. Berbagai permasalahan pertanahan yang timbul, semuanya tidak terlepas dari kondisi administrasi pertanahan di waktu yang lampau. Kondisi tersebut disebabkan kurang tertibnya bukti-bukti pemilikan tanah, bahkan sebagian besar hak tanah belum terdaftar, di samping masih banyaknya ketentuan pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria yang belum diatur secara tuntas. Salah satu permasalahan pertanahan yang banyak muncul antara lain masalah di bidang pendaftaran tanah. Berita-berita mengenai sertipikat tumpang tindih, sertipikat ganda dan lain sebagainya sungguh memprihatinkan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Secara singkat, pembatalan sertipikat hak milik dapat dilakukan dengan dua cara yakni meminta pembatalan Kepada Menteri ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan dengan alasan adanya kesalahan hukum dalam proses penerbitannya atau melalui mekanisme gugatan ke PTUN. Pasal 117 berbunyi: Terhadap permohonan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif yang diajukan langsung kepada Kepala Kantor wilayah diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116. Pertimbangan hakim mengenai subtansi/materi, Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa memiliki kejanggalan dengan dasar terjadi tumpang tindih sehingga telah terjadi kesalahan prosedur atau cacad administrasi. Kesalahan prosedur dilakukan oleh BPN namun kenyataannya yang menerima kerugian adalah Penggugat ataupun masyarakat.
Co-Authors Adi Mansar Elfrida Ratnawati Emiel Salim Siregar Farid Wadji, Farid Fedriyanti, Irma Galuh Krisna Dewanti harahap, syahrul bakti Koto, Ismail Limbong, Dayat Lubis, Muhammad Syukran Yamin Nisfu Ramadhan, Farhan Adhitiya Olivia De Deus, Veronica Pramudana, Ibnu Siahaan, Chindy Dhelarosa Siregar, Indra Narosa Siti Aisyah Sucia, Cut Mira Sutiarnoto Sutiarnoto Syafa?atun, Syafa?atun Tamalba, Ifrayendi Tiara, Tiara