Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Ade Sultan Muhammad
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan KUHPerdata: Legal Analysis of the Consequences of Default in a Rental Agreement Based on the Civil Code Febrihadi Suparidho; Ade Sultan Muhammad
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.7509

Abstract

Perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam praktik, tidak jarang para pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan sehingga menimbulkan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan ketentuan KUHPerdata, khususnya terkait bentuk-bentuk wanprestasi, tanggung jawab para pihak, serta upaya hukum yang dapat ditempuh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa dapat berupa tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Akibat yuridis dari wanprestasi tersebut antara lain kewajiban membayar ganti rugi, pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, serta peralihan risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 1243, 1244, 1245, dan 1267 KUHPerdata. Di samping itu, penyewa dan pemberi sewa juga memiliki hak untuk menuntut pemutusan perjanjian di muka hakim apabila salah satu pihak secara nyata melakukan wanprestasi.
Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di SMPN 3 Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur: Legal Counseling in an Effort to Prevent Early Child Marriage at SMPN 3 Labuhan Haji, East Lombok Regency Febrihadi Suparidho; Ade Sultan Muhammad; R. Fahmi Natigor
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9184

Abstract

Pernikahan anak merupakan permasalahan sosial yang masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Labuhan Haji. Fenomena ini berdampak negatif terhadap hak-hak anak, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Labuhan Haji dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak pernikahan usia dini serta urgensi melanjutkan pendidikan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum, ceramah dan tanya jawab kemudian evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa. Sasaran kegiatan adalah siswa kelas VII, VIII dan IX yang berada pada usia rentan terhadap praktik pernikahan dini. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa mengenai risiko hukum, sosial, dan kesehatan dari pernikahan anak. Selain itu, kegiatan ini mendorong partisipasi aktif guru dan pihak sekolah dalam upaya pencegahan melalui pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai perlindungan anak. Pengabdian ini diharapkan dapat menjadi model edukasi hukum preventif yang dapat direplikasi di sekolah-sekolah lainnya.
Wasiat Wajibah Sebagai Jembatan Keadilan Bagi Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia: Mandatory Wills as a Bridge of Justice for Non-Muslim Heirs in Indonesia Febrihadi Suparidho; Ade Sultan Muhammad
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9719

Abstract

Masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dari sisi etnis, budaya, maupun agama, melahirkan persoalan hukum yang kompleks dalam ranah hukum keluarga. Salah satu persoalan krusial yang mengemuka adalah pembagian harta warisan pada keluarga yang anggota-anggotanya berbeda agama. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama merupakan salah satu penghalang pewarisan sehingga ahli waris non-Muslim tidak dapat menerima bagian warisan dari pewaris Muslim. Di sisi lain, dalam perspektif keadilan dan hak asasi manusia, pengingkaran total terhadap hubungan kekeluargaan hanya karena perbedaan agama sering kali menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Salah satu instrumen yang kemudian dikembangkan dalam praktik peradilan di Indonesia untuk menjembatani ketegangan tersebut adalah konsep wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim. Pada awalnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengenal wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat, namun perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung memperluas subjek penerima wasiat wajibah, termasuk kepada keluarga yang berbeda agama dengan pewaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan secara terbatas pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad struktural Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum dan mewujudkan keadilan substantif dalam keluarga majemuk, meskipun masih menyisakan perdebatan dari sudut pandang fiqih klasik dan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan yang lebih eksplisit dalam peraturan perundang-undangan agar keberlakuan wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim memiliki pijakan normatif yang lebih kuat dan terukur.
Co-Authors Febrihadi Suparidho R. Fahmi Natigor