Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities
Abdul Halim Barkatullah
Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Positif Di Indonesia: Legal Protection for Children Born from Surrogacy Agreements under Positive Law in Indonesia Muna Maulida; Abdul Halim Barkatullah
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7790

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian sewa rahim dan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perjanjian tersebut menurut hukum positif di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya praktik sewa rahim sebagai alternatif mendapatkan keturunan bagi pasangan yang mengalami infertilitas. Namun, praktik ini belum memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode yuridis kualitatif, serta mengkaji teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa rahim belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga seringkali hanya bersifat lisan atau informal. Akibat hukum terhadap anak hasil sewa rahim menjadi permasalahan serius, terutama dalam hal status perdata dan hak waris. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang jelas dan komprehensif guna memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap anak hasil sewa rahim di Indonesia.
Model Sertifikasi Notaris dalam Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik: Notary Certification Model in Transactions Conducted Electronically Dwita Angelia Rianty; Abdul Halim Barkatullah
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7868

Abstract

Kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam Undang Undang Jabatan Notaris yang muncul akibat dari kemajuan teknologi. Pada umumnya, akta otentik yang dibuat dan/atau dihadapan notaris dicetak menggunakan kertas. Namun, dengan perkembangan teknologi administrasi perkantoran sudah mulai tidak menggunakan kertas (paperless). Cyber notary mempunyai dalam melakukan sertifikasi dan autentifikasi terhadap kegiatan transaksi elektronik. Transaksi Elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik terkhususnya mengenai bagaimana notaris mengetahui kebenaran identitas para pihak yang melakukan transaksi secara elektronik tersebut dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris terhadap sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah Pertama, kewenangan Notaris dalam melakukan sertifikasi terhadap transaksi elektronik sama dengan kewenangan Notaris dalam melakukan legalisasi. Kebenaran tanda tangan yang ada dalam sertifikat, dan penandatanganan sertifikat tidak dilakukan oleh orang lain atau orang yang bukan merupakan pihak yang berwenang untuk memberikan tanda tangan. Kedua, Tanggung jawab Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault of liability). Dalam sertifikasi secara elektronik, Notaris harus bertanggung jawab apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris.
Opportunities and challenges of implementing the legal policy of the warehouse recipe system in improving farmers welfare and food security Abdul Halim Barkatullah; Ifrani; Muhammad Ali Amrin; Nadhira Farah Sabilla; Mutiara Caltrin Surya; Dan Muhammad Rizaldy Akmal
Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities Volume 6, Issue 3, September 2021
Publisher : Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26500/JARSSH-06-2021-0303

Abstract

Aim: During the peak of the harvest season, falling prices are a common issue for Indonesian farmers. Farmers had exhausted their ability to store their crops due to insufficient funds and a lack of storage space. In most cases, intermediaries and loan sharks will take advantage of this situation for financial gain. This research defines the novel concept of warehouse receipts as a marketing model for agricultural commodities and examines its potential benefits for farmer income and family nutrition. Methodology: The investigation used a literature review of various books, statutes, and regulations, as well as a study of judicial decisions and advice from experts in the field. In-depth interviews were also a part of the research team’s efforts on the ground. Findings: According to the research results, the government’s SRG policy, which was developed with the farmers’ well-being in mind, had resulted in the farmers receiving legal protection, both in terms of guarantees in banks and other financial institutions and in terms of legal protection for farmers making use of the warehouse receipt system to obtain bank loans backed by guarantees. Transferring warehouse receipts and security in the form of invoices raised is possible; second, the government policy still encounters obstacles in its implementation. Several factors act as roadblocks, including: (1) Farmer’s lack of awareness regarding the availability of warehouse receipts. (2) The large number of middlemen relying on warehouse receipts leads to an overestimated inventory. (3) Internal banking regulations limit warehouse receipts as collateral because banks are wary of the potential decline in asset value. Implications/Novel Contribution: This article looks at the latest developments and discusses their benefits and drawbacks. Food supply chain management is its primary area of expertise, including inventory management, shipping, demand forecasting, and warehouse receiving. Financial institutions would rather have investments in real estate or other tangible assets whose value is stable or expected to rise over the next few years. To better the farmers’ lot, it is necessary to have federal and state governments step in so that banks feel safe lending money with warehouse receipt guarantees.
Co-Authors Dan Muhammad Rizaldy Akmal Dwita Angelia Rianty Ifrani Muhammad Ali Amrin Muna Maulida Mutiara Caltrin Surya Nadhira Farah Sabilla